Sumberdaya Kelautan Modal Mendirikan Provinsi Madura

 

 Gagasan membentuk Provinsi Madura menghangat kembali dan kali ini tampaknya lebih kongkrit karena telah dibentuk Dewan Pembangunan Madura yang bertugas mensukseskan gagasan tersebut. Sejumlah tokoh lokal dan nasional  seperti  HM.Noor sesepuh masyarakat Madura, Roesmanhadi mantan Kapolri dan pengamat ekonomi Didik J.Rahbini ikut dilibatkan. Lumrah jika mayarakat Madura ingin ‘merdeka’ dan membentuk sebuah propinsi sendiri dan lepas dari Jawa Timur karena kekayaan alamnya belum membawa kemakmuran untuk masyakatnya. Madura Kepulauan menyimpan potensi alam seperti minyak dan gas bumi, bahan tambang, bioteknologi kelautan dan sumber daya energi.  Sektor pertambangan dan energi merupakan sektor yang sangat penting dalam kegiatan pembangunan daerah. Di perairan Laut Jawa (203.147 Km2) dan Selat Madura (65.537 Km2), menyimpan harta terpendam berupa emas hitam yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Lapangan Pagerungan misalnya, setiap hari menghasilkan Rp 4 milyar. Ratusan juta barel minyak dan metrik ton gas alam lainnya tersimpan sedikitnya di lima sumur minyak, North East Madura V, East Kangean, North Bali, Lapangan Maleo dan Lapangan Oyong. Sejumlah  perusahaan minyak raksasa, diantaranya Grup Santos sudah melakukan aktivitasnya di sana. Harus diakui bahwa masyarakat Jatim umumnya dan Madura Kepulauan khususnya, selama ini tidak banyak menikmati hasil kekayaan yang ada di wilayahnya sendiri. Undang Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai pengganti UU 25 Tahun 1999 dinilai masih tidak adil dalam hal pembagian hasil migas. Walaupun menurut ketentuan daerah mendapat bagian 15,5 persen. Jatim ternyata tidak menikmati banyak bagian, sehingga diperlukan perundang-undangan bagi hasil dengan daerah yang mendesak untuk dibuat. Potensi terpendam lainnya berada di pulau kecil yang jumlahnya mencapai lebih 200 pulau. Pulau-pulau kecil yang sebagian besar berada di Kabupaten Sumenep layak dijadikan daerah tujuan wisata. Pulau Sepanjang dan Sapudi misalnya sudah dimanfaatkan wisatawan asing yang bekunjung dari Bali. Keindahan pantai dan taman lautnya menjadi daya tarik tersendiri. Perairan di pulau-pulau kecil juga belum dimanfaatkan secara maksimal untuk budidaya laut seperti rumput laut dan ikan demersal. Selain itu perairan Madura menyimpan potensi bioteknologi kelautan dan perikanan berupa senyawa bioaktif produk alam (natural products) seperti skualen, omega-3, fikokoloid dan biopolimer untuk industri makanan sehat, farmasi, kosmetik dan industri berbasis bioteknologi lainnya. Potensi lainnya yang masih harus dikaji yaitu panas laut, gelombang, arus dan pasang surut yang perlu dikembangkan, dimanfaatkan secara ekonomis untuk dijadikan sumber energi alternatif. Hal ini mengingat Madura belum mempunyai pembangkit tenaga listrik sendiri. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia, Perancis, Kanada, Jepang, Belanda dan Korea Selatan telah mulai meneliti kemungkinan pemanfaatan energi dari laut tersebut. Potensi energi kelautan lainnya yang perlu digali dan dikembangkan di Madura, ialah pemanfaatan algae seperti Botriococcus brauni sebagai bahan untuk bioenergi yang produktivitasnya sekitar 40.000 sampai 120.000 liter per hektar per tahun. Jauh melebihi kapasitas Jarak (Jatropa Curcas) yang hanya mencapai 1.500 liter, minyak kelapa  yang hanya berkapasitas 2.200 liter atau kelapa sawit (Crude Palm Oil /CPO) berkapasitas 5.900 liter per hektar per tahunnya. Demikian pula ilmu oceanography dan teknologi kelautan saat ini, sudah dapat mendeteksi adanya potensi ekonomis dari berbagai mineral yang terdapat di dasar laut dan tanah dibawahnya. Sumber sulphite dan lumpur metaliferous sebagaimana yang terdapat di tanah dasar lautan memberikan kekayaan mineral yang banyak ragamnya, antara lain metal nodules, manganese, nickel, cobalt, copper, iron, uranium dan mineral lainnya. Walaupun mempunyai kekayaan alam melimpah dan memiliki SDM yang cukup mumpuni di sejumlah departemen, perguruan tinggi dan melahirkan sejumlah pengusaha sukses, akan tetapi Madura tidak mudah membentuk provinsi sendiri. Desakan untuk merevisi PP No 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah semakin deras disuarakan. Desakan merevisi peraturan pemerintah ini salah satunya disebabkan banyak daerah baru yang tidak mampu melaksanakan otonominya.Untuk menyakinkan pemerintah pusat, perlu perkajian mendalam tentang penilaian berupa kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik dan penduduk. 

DAC Menelikung di Rumah Sendiri

Setelah ditentang berbagai pihak dan DPR menolak meratifikasi Defence Agreement Cooperation (DAC), akhirnya perjanjian kerjasama pertahanan itu ditangguhkan. Indonesia dan Singapura sepakat menunda perjanjian tersebut dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Perjanjian yang kontroversi dan dinilai merugikan Indonesia itu memang layak untuk tidak dilanjutkan.
Perairan NKRI ditinjau secara geografi sangat strategis di kawasan Asia Pasifik yaitu sebagai penghubung antara dua Samudera, Pasifik dan Hindia. Selat di perairan ini merupakan sea lanes of communication (SLOC), selain penting bagi perdagangan dunia, jalur pelayaranan ini juga menjadi choke points strategis bagi proyeksi armada Angkatan Laut negara maritim besar dalam rangka forward presence ke seluruh penjuru dunia. Pendapat Danjen Marinir TNI-AL, Mayjen TNI (Marinir) Nono Sampono itu pernah diungkapkan dalam seminar kelautan di Komando Pendidikan Angkatan Laut (Kodikal) bulan Mei 2007 di Surabaya. Keberadaan Geografi menempatkan Indonesia pada posisi sangat penting untuk kepentingan Internasional, sehingga paling berpengaruh terhadap ekonomi, perdagangan, politik dan keamanan global.
Pernyataan mantan Komandan Paspampres itu ada baiknya disimak sehubungan dengan perjanjian kerjasama pertahanan RI – Singapura (defence cooperation agreement/DCA) yang ditandatangani tanggal 27 April 2007 di Tampak Siring, Bali. Perjanjian itu kemudian menimbulkan protes dari berbagai elemen masyarakat, antara lain politisi partai, anggota dewan, pengamat politik luar negeri bahkan purnawirawan ABRI serta mahasiswa. Banyak klausul dalam perjanjian dinilai lebih menguntungkan Singapura yang diberi wilayah latihan tempur di darat, udara dan laut kawasan RI. Lokasinya antara lain, di Baturaja (Sumatera Selatan), Selat Malaka tepatnya dari barat Batam (Kepulauan Riau) hingga Pulau Bengkalis, Provinsi Riau (Alpha I). Sebelah timur Pulau Bintan hingga selatan Kepulauan Anambas di laut Natuna (Alpha II) dan di perairan Kepulauan Anambas hingga Kepulauan Natuna Besar di laut China Selatan (Bravo). Harus diakui, Singapura sangat cerdik memilih wilayah dalam perjanjian kerjasama pertahanan tersebut. Selain dapat mengontrol jalur strategis Selat Malaka dan Laut China Selatan, negara semenanjung itu akan lebih leluasa bermanuver di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang membentang dari utara (Laut Natuna) hingga ke selatan ( Selat Karimata dan Selat Sunda). Pasukan dan alat tempur berat seperti tank, mobil panser atau meriam misalnya, akan dikirim ke Baturaja menggunakan kapal jenis Landing Ship Tank (LST) melalui Selat Karimata. Artinya, perairan diantara Sumatera dan Kalimantan itu menjadi terbuka untuk aktivitas militer.
Singapura dan sekutunya Amerika Serikat (AS) faham betul, bahwa secara Geo Politik dan Geo Strategis letak Indonesia sangat mempengaruhi percaturan ekonomi dunia di kawasan Amerika maupun Eropa. Wilayah RI merupakan jalur pelayaran dan perdagangan Internasional yang sangat sibuk menghubungkan kawasan Pasifik dan Atlantik. 75 persen komoditas perdagangan dunia melewati perairan Indonesia (± US$ 1.300 Triliun/tahun) dan Selat Malaka dilalui oleh ± 600 kapal tanker per hari (≥ 1000 DWT) mengangkut ± 11 juta barel minyak per hari. Hal ini menjadi lebih penting lagi karena saat ini tengah terjadi pergeseran ekonomi dunia dari Samudera Atlantik ke Samudera Pasifik.

Invasi Terselubung
Pergeseran ekonomi global tersebut, sayangnya tidak disikapi Indonesia untuk mendapatkan peran yang lebih besar dari keuntungan letak geografis yang strategis itu. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), batas wilayah laut dan keberadaan pulau terluar sampai saat ini masih bermasalah. Walaupun ketentuan ZEE atau UNCLOS 1982 telah diratifikasi dan mulai berlaku tahun 1994, ternyata 70 persen ZEEI belum disepakati negara tetangga.
Demikian pula halnya batas wilayah laut dengan 10 negara, tentunya masing-masing negara yang berbatasan langsung memiliki persepsi yang berbeda soal ini. Khususnya batas wilayah teritorial, ZEE dan landas kontinen serta pegelolaan sumberdaya alam di wilayah perbatasan. Contoh, batas wilayah laut dengan Singapura belum mencapai titik temu, terutama di bagian barat sepanjang 14 mil dan di sebelah timur meliputi garis batas sepanjang 28 mil. Pekerjaan rumah lainnya yang perlu segera diselesaikan adalah keberadaan pulau-pulau teluar yang rawan konflik. Di Selat Malaka sedikitnya terdapat 10 pulau terluar, Pulau Nipa dan Berhala berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Sedangkan di Laut China Selatan tercatat 5 pulau terluar, satu diantaranya yaitu Pulau Sekatung berbatasan dengan Vietnam. Bagi Singapura pulau-pulau tersebut dapat dijadikan lokasi kegiatan intelijen dan aktivitas militer lainnya. Minimal pasir laut di pulau-pulau terluar itu bermanfaat untuk reklamasi seperti yang dilakukan di Pulau Nipa.
Sudah sejak lama negara sekutu mengincar pangkalan militer di kawasan Asia Tenggara paska ditutupnya pangkalan militer Subic, Filipina. Salah satu lokasi yang dipilih adalah Riau yang dekat dengan Selat Malaka. Berbagai manuver dilakukan agar keinginan tersebut terwujud. Pada tahun 2005 keamanan di Selat Malaka sengaja dipersoalkan kembali. Dengan dalih pengamanan, AS mengusulkan armada kapal perangnya diijinkan mengawal setiap kapal kargo yang melintasi perairan selat sepanjang 800 kilometer itu. Usulan bernuansa politis ini awalnya ditentang Malaysia, Singapura dan Indonesia. Tetapi kemudian sikap Malaysia dan Singapura melunak setelah Komandan Militer AS di Asia Pasifik, Laksamana Thomas Fargo melakukan manuver politik mengunjungi Malaysia, Singapura, Thailand dan melobi organisasi maritim dunia (IMO).
Melihat fakta tersebut, sepantasnya DPR menolak usulan ratifikasi DAC sebelum ada perubahan dalam klausul perjanjian sebagaimana yang diharapkan. Kedaulatan negara tidak sepantasnya digadaikan demi mendapatkan hasil yang tidak pasti dan belum jelas serta masih sebatas angan-angan. Pemberian ijin wilayah latihan, sama artinya memberi peluang negara lain melakukan invasi secara terselubung. Selat Malaka, Laut China Selatan dan ALKI menyimpan kekayaan ekonomi maritim dan mempunyai nilai strategis yang tidak ternilai.

Ironi Nelayan Pacitan

Dusun Wawaran pernah melambung dan mengharumkan nama Kabupaten Pacitan serta Jawa Timur, ketika Kelompok Nelayan Mina Upadi menjadi juara lomba Optikapi (optimalisasi penangkapan) tingkat nasional pada tahun 2005. Penghargaan juara pun diserahkan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. Atas prestasinya itu, kelompok nelayan yang berdiri tahun 1987 dan beranggotakan 65 nelayan tradisional tersebut mendapat hadiah perahu berukuran 25 Gross Tons (GT). Nelayan dusun Wawaran di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kebunagung itu sepakat merancang dan membuat sendiri perahu hadiah lomba. Jenis perahu disesuaikan dengan keinginan nelayan dan kondisi laut selatan, maka dipilihlah perahu dengan jaring gilnet. Di dusun terpencil itu memang ada warganya yang berprofesi membuat perahu, dari kayu dan fiberglas. Perahu made in Wawaran sudah banyak diproduksi dan dikenal luas di berbagai daerah.
Lokasi Dusun Wawaran berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia, panorama alamnya sangat menawan. Hamparan hutan bakau dan pohon nyiur di sepanjang pantainya, melengkapi eksotisme alam di teluk terpecil itu. Gelombang beriring menerjang karang setiap saat di salah satu sisi tebing terjalnya, melengkapi keindahan pantai Wawaran. Lautnya dalam berwarna biru, tidak jauh dari pinggir pantai tampak di bawah permukaan bongkahan batu karang yang timbul dan tenggelam dimainkan gelombang. Alur perairannya menjadi sempit sehingga perahu nelayan beresiko menabrak karang saat mereka pulang atau hendak melaut. “Kami sudah mengusulkan agar karang yang menghalangi alur dihancurkan. Tapi masih belum dikabulkan”, kata Pudjo, nelayan Wawaran. Untuk menghindari batu karang dan hempasan gelombang, warga dusun mensiasati dengan membentangkan seutas tali ratusan meter panjangnya. Tali yang melintang setinggi dua meter diatas permukaan air itu digunakan nelayan sebagai pengait agar perahu dapat bermanuver menghindari karang. Wawaran, hanyalah salah satu dari sedikitnya 12 lokasi pantai di Pacitan yang mempunyai keunikan, potensi wisata bahari dan layak menjadi Daerah Tujuan Wisata. (DTW).

Proyek Politis
Nelayan Wawaran seperti nelayan Pacitan umumnya tergolong nelayan one day fishing dan terbiasa mengoperasikan perahu 5 hingga10 GT. Wilayah operasinya berada di perairan pantai (in shore fishing). Hasil tangkapannya pun sebagian besar hanya untuk dikonsumsi sendiri, dan jika ada kelebihan baru dijual atau diolah secara tradisional. Walaupun mempunyai potensi tangkapan cukup besar, tetapi pemanfaatannya kurang dari 4 persen. Mereka terkendala kemampuan, skill dan modal. Jumlah nelayan di Pacitan tercatat sekitar 3000 orang, tersebar di tujuh kecamatan, masing-masing Donorejo, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Tulakan, Ngadirejo dan Sudimoro dengan produksi ikan sebesar 435 ribu ton per tahun.
Harapan untuk dapat meningkatkan hasil produksi, awalnya sempat membakar semangat nelayan Wawaran ketika pertama kali melaut. Dengan perahu berukuran lebih besar serta dilengkapi teknologi penangkapan, mereka berharap banyak. Tetapi harapan memperbaiki nasib itu, seolah tenggelam, kandas ditelan ganasnya ombak laut selatan. Perahu kebanggaan itu tidak mampu mengarungi Samudera Indonesia. Bukan karena kualitas perahunya yang buruk, tetapi lebih disebabkan ketebatasan SDM.
Nelayan Pacitan tidak menguasai teknologi dan tidak terbiasa menangkap ikan berminggu-minggu di laut lepas.
Setelah perahu dicoba berulangkali melaut, hasilnya tetap minim. Mina Upadi terus merugi, uang koperasi yang dikumpulkan susah payah, habis untuk membiayai operasional kapal. Nelayan Wawaran akhirnya menyerah, tidak mampu lagi membeli solar, umpan, es bahkan merawat perahu. Berita terakhir, perahu bermesin marine engine itu dioperasikan nelayan Cilacap, Jawa Tengah. Menurut Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pacitan, I Ketut Suwena, kemampuan nelayan Pacitan memang terbatas, belum mampu mengoperasikan perahu berukuran lebih besar.
Padahal tidak lama lagi Pemerintah Kabupaten Pacitan akan mempunyai gawe. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Temperan di Kecamatan Kebonagung menurut rencana akan diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun ini. Sejak dibangun tahun 2003 dan direncanakan selesai tahun 2008, PPI Temperan yang lokasinya tidak jauh dari Pantai Wisata Teleng Ria sudah menghabiskan biaya Rp 28,8 miliar dari Rp 108,4 miliar yang direncanakan. Tahun ini APBN kembali mengucurkan dana Rp 36 miliar, dari provinsi Rp 3 miliar dan dari dana alokasi khusus (DAK) non reboisasi sebesar Rp 3, 4 miliar. Dana tersebut untuk memacu pekerjaan agar pelabuhan layak beroperasi dan siap diresmikan presiden asal Pacitan itu. Ironi nelayan Wawaran yang tidak mampu mengoperasikan perahu di laut lepas, adalah miniatur dari kondisi nelayan di Jawa Timur pada umumnya. Prioritas pembangunan kelautan dan perikanan selama ini belum berpihak kepada peningkatan SDM nelayan. Membangun infrastruktur seperti pelabuhan lebih diutamakan. Kepentingan politik dan berujung asal bapak senang (ABS) cenderung menjadi dasar pertimbangan. PPI Temperan akan mempunyai nilai tambah jika SDM nelayan juga ditingkatkan. Gedung TPI, kolam labuh, break water dan bangunan dermaga serta pompa bensin khsusus nelayan (SPDN) semoga saja tidak menjadi sebuah monumen, prasasti peninggalan Kabinet Indonesia Bersatu.

Dilaut kita (belum) Jaya

Insiden pencegatan patroli Polair Polda Sumatera Utara oleh kapal perang Malaysia ketika sedang menggiring kapal pencuri ikan di perairan Pulau Jemur, Selat Malaka beberapa waktu lalu menunjukkan kelemahan menjaga dan mengamankan kedaulatan di laut.
Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan adalah bukti keteledoran bangsa ini melindungi, menjaga, dan mengamankan kekayaannya. Perampokan dan perompakan di Selat Malaka, maraknya pencurian ikan, illegal logging, trafficking, penyelundupan BBM, menampar kewibawaan negara. Anugrah berupa tanah air yang indah, kaya, subur dengan dua pertiga wilayahnya berupa laut dengan bertebar 17 ribu pulau lebih, harus diakui nikmat ini belum disyukuri
Indonesia dengan luas laut 5,8 juta kilometer persegi – luas teritorial laut 3,1 juta km2 dan luas ZEEI 2,7 km2 – kaya sumber daya alam dan mineral serta posisinya sangat strategis ditinjau dari aspek politik, ekonomi dan militer tidak mengherankan menjadi incaran banyak negara. Dengan kondisi ini apalagi berada di perairan terbuka serta menjadi lalu lintas pelayaran internasional rawan ancaman.
Munculnya ancaman baru bersifat global berupa terorisme internasional, memungkinkan setiap saat invasi militer datang dari arah manapun terutama laut. Walaupun dalam 5-10 tahun mendatang ancaman tersebut tidak terjadi. Tapi tren politik dan keamanan global yang begitu dinamis menimbulkan kecemasan tersendiri.
Selain persoalan 10 batas wilayah dengan negara lain terletak di laut, baru satu yang selesai dengan Vietnam, indonesia juga punya masalah dengan 10 ribu pulau yang belum diberi nama, padahal sudah 62 tahun merdeka. Sebagian besar pulau-pulau tersebut tidak berpenghuni, terutama yang letaknya di daerah perbatasan rawan konflik.
Masing-masing negara yang berbatasan langsung tentunya memiliki persepsi yang berbeda soal batas wilayah laut ini, khususnya batas wilayah teritorial, ZEE dan landas kontinen serta pegelolaan sumberdaya alam di wilayah perbatasan. Konflik bersenjata dengan negara tetangga karena masalah perbatasan dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak terselesaikan secara politis, mungkin saja terjadi.
Tanpa berburuk sangka, Singapura dan Malaysia lebih siap mengantisipasi ancaman global ini. Kedua negara itu tengah memperkuat armada lautnya. Singapura belum lama membeli 24 kapal korvet dan 6 kapal selam. Demikian pula tidak mau ketinggalan. Malaysia. Disamping sudah memiliki tambahan 26 korvet dan 4 kapal selam baru dipersenjatai rudal Excocet, negara di Semenanjung Malaka ini memesan lagi sejumlah kapal fregat dan korvet dari Inggris serta pesawat tempur dari Rusia.
Sementara kekuatan armada yang dioperasikan TNI AL tidak seimbang dengan luas laut yang harus diamankan. Walaupun jumlahnya sekitar 114 kapal perang dari berbagai jenis, kondisinya tidak maksimal. Bahkan sekitar 20 kapal berusia uzur, dan jika dipaksakan bisa menjadi kuburan bagi ABK-nya.
Pangkalan TNI AL yang hanya terpusat di Tanjung Priok (Armabar) dan Tanjung Perak (Armatim) menjadi salah satu titik lemah pengamanan di laut. Soekarno ketika menjadi presiden, pernah menggagas Lampung, Natuna dan Biak sebagai pangkalan armada kapal perang agar kekuatan laut meneyebar. Insiden di Perairan Pulau Jemur, sengketa Ambalat serta isu Selat Malaka, tidak lepas dari kepentingan ekonomi negara tetangga maupun Amerika, Inggris dan negara Eropa lainnya. Perairan sekitar Ambalat, mempunyai potensi emas hitam yang menggiurkan, tidak habis dieksplorasi selama 20 tahun. Cadangan emas hitam di Laut Sulawesi ini diprediksi mencapai satu miliar barrel dan cadangan gas terpendam mencapi 400 triliun kaki kubik.
Sementara ini ada tiga perusahaan minyak raksasa beroperasi di sana, UNOCAL (AS), SHELL (Inggris-Belanda) dan ENI (Italia). Kepentingan negara kapitalis ini bisa dicermati sejak isu Selat Malaka mencuat tiga tahun lalu. Dengan dalih pengamanan, Amerika Serikat mengusulkan armada kapal perangnya diijinkan mengawal setiap kargo yang melintasi perairan sepanjang 800 kilometer itu. Usulan ini ditentang Malaysia, Singapura dan Indonesia. Dengan reaksi penolakan ini, AS pinjam tangan Australia untuk merayu Malaysia dan Singapura agar menyetujui usulan tersebut. Bahkan Komandan Militer AS di Asia Pasifik ketika itu, Laksamana Thomas Fargo sempat melakukan manuver politik mencari dukungan ke Singapura, Malaysia dan Thailand. Hasilnya, Australia, Inggris, Selandia Baru, Malaysia dan Singapura kemudian berunding sendiri, tanpa melibatkan Indonesia.
Selat Malaka memang mempunyai nilai ekonomi. Separuh suplai minyak dunia memanfaatkan jalur strategis ini. Setiap tahun dilintasi lebih dari 50 ribu kapal komersial, tangker dan kapal pesiar. Salah satu upaya untuk mengamankan perairan NKRI, bersama-sama International Maritime Organization (IMO) sebetulnya pada tanggal 9 Mei 1998, ditetapkan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang terbentang dari Utara ke Selatan. Tetapi sampai saat ini AS dan sekutunya belum mau mengakui. Mereka tetap beranggapan perairan dalam Indonesia sebagai perairan international. Amerika Serikat dan sekutunya berkeinginan Indonesia juga membuat ALKI dari Barat ke Timur. Dari kenyataan itu Indonesia sebagai negara maritim, membutuhkan Angkatan Laut yang besar, kuat, profesional agar jaya di laut dan disegani kembali.

Wawancara Imajiner dengan Ir. Soekarno

Wawancara Imajiner dengan Ir. Soekarno
“Malaysia Bangsa Serumpun, tapi Antek Inggris”

Pengamanan perairan laut Indonesia harus diakui sangat lemah. Hal ini terbukti dengan tidak berdayanya kita menghadapi maraknya illegal loging, illegal fishing, illegal BBM, illegal imigrant, sea piracy, dan penyelundupan. Padahal kita punya kemampuan untuk memantau aktivitas di laut secara intensif melalui satelit.
“Semua aktivitas di laut bisa dipantau, diawasi dan dikendalikan melalui satelit GPS, satelit telekomunikasi serta satelit penginderaan jauh. Mereka sudah jelas melanggar, lha kok dibiarkan.” kata Ir. Soekarno kecewa.
Presiden pertama RI ini menyarankan, sebagai bangsa yang besar wajib melakukan diplomasi, tetapi tidak terjebak dalam perundingan. “You tidak punya hak di Ambalat atau kita perang. Bilang saja begitu sama mereka!” tegasnya.
Mesin perang TNI AL dituding Soekarno menjadi titik lemah kekuatan tempur jika terjadi perang terbuka. NKRI memang mempunyai banyak kapal perang, ada 70 kapal, 20 di antaranya sangat tua dan kalau dipaksakan bertempur malah akan menjadi kuburan bagi ABK nya. Jangankan bertempur, untuk mengamankan luas laut 5,8 juta kilo meter persegi – terdiri dari luas laut teritorial 3,1 juta Km2, luas ZEEI 2,7 juta Km2 – jumlah armada perang yang kita miliki sangat tidak seimbang.
Negara tetangga mengetahui betul kelemahan ini. Dan, kalau Malaysia kemudian kurang ajar, itu karena mereka memang berada di atas angin. Malaysia, lanjut Bung Karno, mempunyai kekuatan armada tempur laut dan pendukung peralatan perang yang sangat kuat. Negara jiran ini baru saja membeli 26 kapal perang jenis korvet dan 4 kapal selam baru yang dilengkapi Excocet, rudal permukaan dan rudal permukaan ke-udara dari kroninya, Inggris.
Negara di Semenanjung Malaka itu juga sudah memesan kapal tambahan baru jenis fregat dan korvet lagi serta sejumlah pesawat tempur dari Rusia. Perlu diperhitungkan pula keberadaan Pangkalan Udara Butterworth yang juga menjadi pangkalan Royal Australian Air Force (RAAF) akan menjadi kekuatan pendukung tempur udara yang sangat menguntungkan Malaysia, kalau clash fisik terjadi di Laut Sulawesi.
“Jadi jangan memandang Malaysia sebelah mata, negara neokolonialisme ini masih mempunyai empat lagi pangkalan militer,” tegas Bung mengingatkan.
Bukan mustahil Malaysia juga akan mendapat dukungan dari negara sesama koloni Inggris di kawasan timur, yaitu Singapura, Selandia Baru, dan Australia. Tetapi Soekarno mengingatkan, ada satu kekuatan yang ditakuti Malaysia, yaitu kekuatan rakyat. Konsep kekuasaan Mandala yang pernah dicetuskannya tahun 1964 ini bisa dijadikan senjata pamungkas menghadapi keserakahan Malaysia itu.

Adu Domba
Ketika masih menjabat sebagai presiden, Soekarno pernah mempunyai gagasan untuk menjadikan Lampung, Natuna, dan Biak sebagai pangkalan TNI AL. Pangkalan ini dimaksudkan agar kekuatan armada laut kita menyebar. Tidak seperti sekarang hanya mempunyai satu pangkalan TNI AL di Surabaya (Armatim). “Sangat tidak efektif dan efisien, pulau sudah diduduki dan dikuasai, kapal perang kita baru datang..ha.ha..,” sindirnya sambil tertawa.
Selain itu, menurutnya, harus ada kemauan pemerintah untuk meremajakan kapal perang milik TNI AL. “Saya faham pemerintah sedang tidak punya uang. Tetapi dulu kita bisa beli kapal perang saat kondisi keuangan lebih parah dari sekarang. Di saat kondisi internal yang sangat sulit itu, Irian Barat juga berhasil dibebaskan dari meneer-meneer londo (Belanda-Red),” ingatnya.
Konflik Ambalat, terang Soekarno, tidak lepas dari kepentingan ekonomi negara besar seperti Amerika, Inggris dan negara Eropa lainnya. Perairan Ambalat mempunyai potensi emas hitam yang menggiurkan, tidak akan habis dieksplorasi selama 20 tahun. Cadangan emas hitam di Ambalat mencapai satu miliar barrel dan cadangan gas terpendam 400 triliun kaki kubik.
Sementara ini ada tiga perusahaan minyak raksasa beroperasi di sana, UNOCAL (AS), SHELL (Inggris-Belanda) dan ENI (Italia). UNOCAL dan ENI sudah lebih dahulu mendapat konsesi di Ambalat dari pemerintah Indonesia dengan masa kontrak lebih dari 10 tahun.
Sementara Inggris setelah ditolak permintaan konsesinya oleh Indonesia, tampaknya sukses memprovokasi Malaysia dan mendapat konsesi mengelola Ambalat yang jelas-jelas dirampok dari Indonesia.
“Ndak ada cerita dan sejarahnya Ambalat milik Malaysia. Inggris dan Amerika dari dulu memang biang keroknya kerusuhan dunia. Mereka pongah dan tukang klaim serta berkedok polisi dunia, padahal maling dan pecundang besar. Lihat saja tragedi Irak. Dua negara tersebut mengorbankan ribuan nyawa manusia hanya untuk menguasai minyak di negara seribu satu malam itu,” teriak Bung Karno sambil mengepalkan tangan.

Test Case
Skenario Amerika-Inggris ini bisa dicermati sejak ribut-ribut soal Selat Malaka beberapa waktu lalu. Dengan dalih pengamanan, Amerika mengusulkan kapal perangnya diijinkan mengawal kapal kargo yang melintas Selat Malaka. Usulan itu awalnya ditentang Malaysia, Singapura dan tentunya Indonesia sendiri. Kehadiran armada asing di Selat Malaka dianggap oleh tiga negara ASEAN ini suatu pelecehan. Dengan reaksi penolakan itu, negara adikuasa tersebut kemudian pinjam tangan Australia untuk menekan Malaysia dan Singapura agar menyetujui usul akal-akalan AS ini. Kemudian Australia, Inggris, Selandia Baru, Malaysia dan Singapura berunding sendiri soal pengamanan Selat Malaka tanpa menyertakan Indonesia karena terlalu vokal menentang.
Tidak hanya itu. AS juga menyebar ‘racun’ diplomasi. Komandan Militer AS di Asia Pasific, Laksamana Thomas Fargo rupanya mendapat instruksi Gedung Putih untuk melobi Malaysia, Singapura dan Thailand. Alhasil Malaysia tiba-tiba mencabut kesepakatannya untuk berpatroli bersama di Selat Malaka. Soekarno lalu menunjuk pernyataan Menhan Malaysia, Najib Razak.
Sikap yang sama diperlihatkan Singapura. Bedanya, negara penampung koruptor ini melakukan penolakan secara halus. Singapura menghendaki pengamanan selat sepanjang hampir 1000 km itu melibatkan Organisasi Maritim International (IMO), sama artinya menyetujui keterlibatan AS.
”Di saat menghangatnya Selat Malaka, AS juga melontarkan isu terorisme di Indonesia. Ini jelas akal-akalan saja,” ujar Bung Karno. Ia juga menilai lepasnya Sipadan dan Ligitan adalah bagian dari skenario besar negara liberal dan imperialis ‘nggrogoti’ kekayaan Indonesia.
Sukses Singapura ‘mencuri’ pasir laut dari kepulauan Riau, tampaknya mengilhami Malaysia untuk bertindak lebih arogan menguasai ladang emas hitam Ambalat.
Meruntut kejadian-kejadian yang dialami Indonesia, jelas semuanya merupakan test case penguasaan kekayaan sumber daya alam yang kita miliki secara sistematis. “Syukurlah rakyatku masih tanggap dengan apa yang sedang mengancam negaranya. Pemimpinnya tentu harus cermat dan aspiratif dengan situasi ini,” kata Soekarno.
Lebih jauh Bung Karno mengingatkan pemerintah untuk lebih tegas menyusun dan berunding soal batas laut dengan negara tetangga yang berbatasan langsung. Tanpa hal itu sengketa perbatasan dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, India, Filipina, Australia, Timor Leste, Papua Niugini, Thailand dan Republik Palau susah diselesaikan, malah bisa merugikan.
“Juru runding kita juga harus mempunyai wawasan luas dan menguasai ilmu hukum laut. Dan, ini merupakan salah satu kelemahan kita. Malaysia memang bangsa serumpun, tapi harus diingat negara neokolonial ini anteknya Inggris. Bangsaku selamat berjuang, rakyat Malaysia bukan bangsa pejuang. Malaysia seperti halnya Singapura dan Philipina adalah negara bentukan Inggris, rakyatnya tidak pernah angkat senjata, lain dengan kita bermandi darah, berkorban nyawa untuk merdeka,” tegasnya mengingatkan dan sekaligus mengakhiri wawancara.