Di laut dimainkan gelombang, di darat jadi bulan-bulanan.

Nelayan sebagai bagian dari masyarakat yang paling banyak memanfaatkan laut, ternyata belum menikmati hasil memuaskan. Hal ini antara lain pemanfaatannya masih menggunakan metode sederhana sehingga hasilnya kurang optimal. Pemanfaatan laut oleh nelayan yang merupakan bagian masyarakat pesisir, seharusnya menjadi bahan evaluasi kinerja Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Jika dicermati, sejak masih Direktorat Perikanan di Departemen Pertanian hingga mandiri menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan lebih dari delapan tahun, program pembangunan kelautan belum memberi porsi lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan yang umumnya tradisional itu. Data dari DKP menyebutkan, poverty headcount index (PHI) 0,3214 yang berarti sekitar 32 persen dari 16,42 juta masyarakat pesisir di Indonesia, berada pada level di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan masyarakat pesisir bersifat struktural dan ditengarai disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat seperti pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, infrastruktur. Kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses informasi, teknologi dan permodalan, serta budaya dan gaya hidup yang cenderung boros, menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin semakin lemah. Kebijakan pemerintah selama ini kurang berpihak pada pemangku kepentingan di wilayah pesisir. Kondisi masyarakat pesisir di 8.070 desa nelayan umumnya masih saja kumuh (kurang listrik, air bersih, jalan rusak). Demikian halnya sekolah dan sarana/prasarana kesehatan masih minim. Memang sejak sektor perikanan dan pesisir mulai mendapat perhatian, sarana dan prasarana untuk menunjang penghasilan nelayan pun berusaha dipenuhi. Pelabuhan Samudra (PSN) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), Tempat Pelelangan Ikan (TPI) banyak dibangun dan dibenahi dengan harapan produktivitas dan penghasilan nelayan meningkat. Idealnya diikuti pula dengan pembenahan menejemen pelelangan ikan yang carut marut karena dominasi para tauke, tengkulak, pengambek dan pemilik kapal. Demikian pula bantuan kapal dan alat tangkap dengan pola bergulir hasilnya tidak pernah dievaluasi. Peningkatan sumber daya masyarakat seharusnya juga mengajarkan usaha pasca tangkap, untuk memberi nilai tambah pada hasil tangkapan. Nelayan perlu diarahkan usaha budidaya laut untuk antisipasi masa paceklik bersama datangnya musim angin barat. Program Mitra Bahari (PMB), Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dicanangkan sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat dan lingkungan pesisir, tidak memosisikan nelayan sekedar obyek. Tolok ukur keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, seyogianya tidak hanya dilihat dari banyaknya sarana dan fasilitas yang telah dibangun. Atau pun dilihat dari indikator peningkatan ekspor setiap tahunnya. Lihat pula bagaimana tingkat kesejahteraan, kondisi ekosistim lingkungan pesisir dan laut yang saling terkait. Menjadi lebih baik ataukah sebaliknya ? Itulah masalahnya. Kebijakan itu baru menyentuh permukaan, yang kasat mata. Nelayan sebagai pewaris budaya bahari, nasibnya masih tetap miskin. Di laut dimainkan gelombang, didarat menjadi bulan-bulanan tengkulak terjerat utang. Di Jawa Timur misalnya, komoditas perikanan dari provinsi ini memberi kontribusi ekspor nasional sekitar 25,7 persen, akan tetapi penghasilan nelayan pada tahun 2007 rata-rata sebesar Rp 4 juta (Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim). Atau sekitar Rp 333 ribu per bulan. Berarti hanya Rp 13 ribu perhari rumah tangga atau Rp 3.300 per anggota keluarga. Jika mengacu standar Bank Dunia yakni keluarga miskin berpendapatan kurang dari 2 dollar AS per hari, betapa miskinnya nelayan kita. Padahal potensi sumber daya perikanan laut Indonesia mencapai 6,7 juta ton per tahun. Berbagai jenis ikan palagis, demersial, ikan karang, udang paneid dan lobster tersedia cukup melimpah. Berbagai upaya membantu permodalan nelayan pun banyak diluncurkan. Akan tetapi Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) hingga kini belum menyentuh nelayan kecil. Beragam program pendanaan dan permodalan yang digulirkan pemerintah jauh dari jangkauan nelayan. Lain di tataran konsep, beda pula realitas di lapangan. Dana pemerintah yang dititipkan pada bank atau lembaga keuangan lainnya, perlu ditinjau kembali. Selain tidak tepat sasaran, ternyata juga mahal, tidak ada bedanya dengan formula kredit pada umumnya. Boleh dikata kebijakan pemerintah untuk nelayan belum mencakup aspek politik dan ekonomi secara menyeluruh. Kebijakan yang diambil baru menyentuh permukaan, belum sampai ke kedalaman lautan persoalannya.

Budaya Bahari Madura Pasca Suramadu

Masyarakat Madura mayoritas tinggal di wilayah pesisir. Sebelah utara dan timur berhadapan dengan Laut Jawa, sebelah selatan dan barat berbatasan Selat Madura. Sebagian besar mengandalkan hidupnya sebagai nelayan tradisional dan petani tambak air payau serta usaha budidaya laut. Di Kabupaten Bangkalan tercatat 2.626 nelayan, 698 petambak, Sampang 11.031 nelayan, 1.499 petambak, Pamekasan 6.074 nelayan, 677 petambak, di Sumenep tercatat 21.176 nelayan dan 646 petambak. Hasil tangkapan dan budidaya ikan dari pesisir Selat Madura pada tahun 2007 mencapai Rp 1,7 triliun. Komoditasnya berbagai jenis seperti kerapu, lobster, teri nasi, rumput laut, abalone, kakap, dorang putih dll. Akan tetapi pendapatan masyarakat pesisir Madura pada umumnya masih jauh di bawah upah layak minimum. Pada tahun 2006 penghasilannya rata-rata Rp 3,9 juta per tahun dan pada tahun 2007 sebesar Rp 4 juta, atau Rp 330 ribu per bulan, setara dengan 6 kilogram ikan tuna (harga tuna international 5 dolar per kilogram).

Sedangkan lahan pertanian yang umumnya tadah hujan ditekuni oleh penduduk yang berada di pedalaman. Nelayan Madura khususnya dari wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep, terkenal tangguh serta mewarisi budaya bahari bangsa ini. Nelayan asal Pulau Raas dan Tondu misalnya, terbiasa mengarungi Samudra Indonesia yang tidak pernah ramah itu ribuan mil jauhnya. Berbekal semangat ‘asapok angin abental ombak’

Asapok angin abental ombak, mengarungi Samudra Indonesia

(berselimut angin berbantal ombak), mereka menangkap ikan hingga wilayah Australia di perairan Pulau Pasir (Ashmore Island), Pulau Baru (Cartier Islet), Aftringan (Seringapatam reef), Pulau Dato (Scott Reef) dan Browse Islet. Mampukah budaya bahari itu dipertahankan oleh masyarakat pesisir Madura pasca jembatan Suramadu ? Sementara hempasan gelombang industrialisasi makin gemuruh disuarakan dan menjadi tuntutan untuk memperbaiki sosial ekonomi masyarakatnya.

Perlu dicermati bahwa mengembangkan atau membangun ekonomi dan mempertahankan budaya masyarakat pesisir, memiliki derajat komplikasi yang lebih besar dan sedikit berbeda dibandingkan dengan membangun kawasan pedalaman. Kawasan pesisir memiliki karakteristik sumberdaya alam yang berbeda yang sangat mempengaruhi tindakan dan aksi pelaku ekonominya. Sehingga ada perbedaan di masyarakat dalam pandangan, sikap dan tindakan untuk mengembangkan ekonomi kawasan pesisir. Hal ini patut dipahami agar pembangunan ekonomi di Pulau Madura tepat arah dan bermanfaat.

Dilihat dari potensinya, Madura tergolong beruntung. Posisinya terapung di Laut Jawa dan Selat Madura, tentunya sangat strategis dan memiliki nilai tambah secara ekonomi. Sinyalemen bahwa akan terjadi eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran pasca Suramadu tanpa melibatkan masyarakatnya, adalah kekhawatiran yang wajar dan beralasan.

Potensi SDA Laut

Madura Kepulauan menyimpan potensi alam seperti Migas, bahan mineral, bioteknologi kelautan dan sumber daya energi alternatif. Sektor pertambangan dan energi merupakan sektor yang sangat penting dalam kegiatan pembangunan daerah. Di perairan Madura seluas 50.000 kilometer persegi atau sekitar 45,45% dari luas perairan propinsi Jawa Timur, menyimpan harta terpendam berupa emas hitam yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Pagerungan misalnya, konon setiap hari menghasilkan Rp 4 milyar. Ratusan juta barel minyak dan metrik ton gas alam lainnya tersimpan sedikitnya di lima sumur minyak, North East Madura V, East Kangean, North Bali, Lapangan Maleo dan Lapangan Oyong. Apakah kekayaan laut itu sudah memberikan nilai tambah ? Jujur saja bahwa masyarakat Pulau Madura dan Madura Kepulauan, selama ini hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri. Undang Undang No.33 Tahun 2004, dinilai masih tidak adil dalam hal pembagian hasil migas. Walaupun dalam ketentuan tersebut daerah mendapat bagian 15,5 persen.

Potensi lainnya adalah kekayaan pulau-pulau kecil yang jumlahnya mencapai 122 pulau (Sumenep 121, Sampang 1 pulau). Pulau-pulau kecil pada umumnya merupakan sumber daya dengan potensi sangat tinggi, tercermin dari kondisi biogeofisiknya. Melihat keragaman hayati (megabiodiversity), pengembangan pulau-pulau kecil di Madura sangat dimungkinkan untuk wisata bahari, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan industri bioteknologi. Upaya pengembangan ini seharusnya dapat memberi nilai tambah. Keterlibatan stakeholder khususnya investor seharusnya mampu memberi profit sharing kepada masyarakat lokal. Semoga.