Nelayan Keluhkan Surat Ukur Kapal

Lokasi perairan Bungatan, Situbodo

Mahalnya biaya pengurusan surat ukur atau gross akte kapal dikeluhkan oleh nelayan yang tinggal di pantura mupun pantai selatan Jawa Timur. Ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Kenaikan BBM berarti kesulitan nelayan semakin bertambah, namun mereka juga harus membayar mahal jika ingin memiliki surat ukur kapal. Walaupun secara resmi biaya pengurusan tidak lebih dari 50 ribu, pada prakteknya biaya yang harus dikeluarkan nelayan hingga ratusan ribu rupiah. Surat ukur mutlak dimiliki oleh semua kapal ikan diatas 5 GT. Tanpa surat ini, nelayan tidak bisa mengurus surat ijin lainnya seperti SIUP dan SIP yang merupakan kelengkapan kapal nelayan. Fakta di lapangan menunjukan, harganya lebih mahal lagi jika pengurusan tersebut diurus melalui pihak ketiga atau calo. “Di Muncar, Banyuwangi biaya yang diurus melalui calo dua setengah juta rupiah, kalau mau ijinnya lengkap diurus sekali jalan biayanya 4 juta rupiah” kata Rukidi, nelayan Muncar. Penjelasan ini dikuatkan Kepala PPP Muncar, Kartono Umar yang mengatakan per kapal dikenakan Rp 2.750.000 oleh Syahbandar Banyuwangi. Hal serupa juga dialami nelayan di Paiton dan Tanjung Tembaga, Probolingggo. Nelayan di peisisir pantura tersebut dikenakan biaya bervariasi antara 600 hingga 750 ribu rupiah per kapal. Namun hal itu dibantah oleh Adpel Pelabuhan Gresik, menurut Masri, biaya yang dipungut adalah biaya PNBP sebesar Rp 25 ribu, Pemeriksaan kelaikan Rp 10 ribu dan Tanda kebangsaan kapal Rp 1.500,-. Mahalnya biaya, katanya karena diurus oleh calo dan ditegaskan olehnya bahwa biayanya tidak semahal itu. Diakui pula bahwa pihaknya memang sudah mendengar persoalan itu.
Sumber di Dinas Perhubungan Laut Jawa Timur mengatakan, mahalnya biaya pengurusan surat ukur untuk kapal nelayan diatas 50 GT karena ada komponen biaya yang dibebankan kepada nelayan. Seperti misalnya SPPD untuk 5 orang anggota tim pengukur, transport ke lokasi dan biaya perjalanan dinas dan penginapan ke Jakarta karena surat ukur ini dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan.

Sepakat tidak mengurus
Lain lagi cerita nelayan asal Puger, Jember. Menurut Mohamad Sholeh nelayan di Puger sepakat tidak mengurus gross akte kapal karena biayanya mahal. “Biaya untuk melaut saja sudah mahal dan belum tentu dapat ikan, uangnya untuk melaut kadang-kadang kurang,” jelas Sholeh. Karena tidak punya ijin, jika tertangkap di laut sedang mencari ikan, mereka bayar kepada petugas. Sementara itu M. Toni, Kepala PPP Puger membenarkan bahwa sekitar 600 kapal yang biasa bongkar ikan di Puger tidak memiliki surat ukur yang dikeluarkan Syahbandar.
Kondisi yang tidak jauh berbeda dialami oleh nelayan di Sendangbiru, Pondok Dadap, Malang Selatan. Dua tahun lalu, ada pengurusan secara masal yang dikoordinir oleh Syahbandar. Namun biayanya tidak mahal hanya 75 ribu per kapal.
Sementara itu Ketua HNSI Jawa Timur, Djoko Tri Bawono menegaskan agar nelayan melaporkan kepada HNSI jika ada pungutan diluar ketentuan yang telah ditetapkan Syahbandar. Pungutan apapun di luar yang resmi katagorinya adalah pungli, dan mereka tidak mempunyai hati nurani “Kebetulan saya mendapat datanya dari Dinas Perhubungan Laut Jawa Timur, dan mahalnya biaya pengurusan surat ukur kapal karena ada komponen biaya lain-lain dibebankan kepada nelayan,” katanya. Menurut Djoko Tri Bawono petugas pengukur sudah mendapat biaya perjalanan dinas dan lain-lain dari instansinya. “Ada komponen biaya yang dianggarkan untuk pejabat penandatangan dan staf Dit jenla di Jakarta sebesar 250 ribu,” ungkapnya.

Pesona Pulau Bawean

Hutan Mangrove di Tanjung Ori, Kecamatan Tambak

 

Alternatif berwisata perlu digali dan dipersiapkan lebih seksama sehingga memungkinkan para wisatawan memilih tujuan wisata di Jawa Timur tidak sebagai tempat singgah, namun juga berwisata di wilayah tersebut. Salah satu potensi wisata yang belum dikembangkan secara optimal adalah wisata bahari di Pulau Bawean. Lokasinya diantara P. Jawa dan P. Kalimantan mempunyai topografi berbukit dengan tanah subur serta memiliki pantai yang jernih dan indah. Modal ini memungkinkan untuk mengembangkan keindahan pantai dan laut yang dimiliki menjadi suatu kawasan wisata bahari dengan nilai jual yang tinggi. Pantainya layak dikemas untuk sunbathing, surviying, diving, snorkling, fishing atau fin swimming. Rencana Pemprov Jawa Timur menjadikan Pulau Bawean sebagai daerah tujuan wisata memang tidak berlebihan. Berbagai obyek wisata di darat maupun di laut layak ditawarkan kepada wisatawan asing maupun local. Fasilitas hotel pun sudah tersedia, sedikitnya ada 4 hotel kelas melati yang lokasinya tidak jauh dari pelabuhan Sangkapura. Demikian pula Bank Jatim sudah membuka cabangnya di Kecamatan Sangkapura dan Tambak sejak tahun 2001 dengan fasilitas online, sehingga memudahkan wisatawan yang berkunjung. Salah satu kendalanya adalah transportasi. Dari Pelabuhan Umum Gresik saat ini hanya dilayani satu kapal cepat, Bahari Ekspress yang melayani trip ini seminggu dua kali. Kapal cepat itu cukup representative walaupun kurang nyaman karena juga mengangkut barang berjejal di dalam kabin. Jarak tempuh Gresik – Bawean yang berjarak kurang lebih 90 mil laut itu hanya dalam waktu 3, 5 jam. Untuk memudahkan pengunjung yang akan ke Bawean, saat ini tengah dibangun Lapangan Terbang perintis di Kecamatan Tambak. Tepatnya di desa Tanjung Ori yang masih pada tahap pengerasan landasan. Lokasi Lapter cukup strategis, diatas ketinggian bukit menjorok diatas Pantai Wisata Labuhan. Di Kecamatan Sangkapura juga sudah dibangun satu pelabuhan laut baru oleh Dinas Perhubungan Jatim untuk memudahkan akses dari laut. Sedikitnya terdapat 13 obyek wisata bahari yang mengeliingi pulau Bawean. Mayoritas kondisi alamnya masih belum tersentuh pembangunan alias perawan. Sebagian pantainya berpasir putih, gelombang Laut Jawa yang tidak terlalu besar dapat dimanfaatkan bagi mereka yang senang menyelam (snorkling) bisa menikmati keindahan terumbu karang di pantai sebelah timur seperti perairan di Pulau Cina dan sekitar Pantai Ria. Pemandangan bawah laut di sebelah Barat juga dapat ditemui di perairan Taman Laut Noko . Luas wilayah pulau Bawean 197,62 km2, terdiri dari Kecamatan Sangkapura meliputi 17 desa dan kecamatan Tambak 13 desa. Potensi lokasi yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk wisata berjumlah 22 lokasi, 21 wisata alam dan 1 wisata budaya/ziarah. Adapun obyek wisata tersebut antara lain, Air Panas Kebun Daya, Air panas Taubat, pantai Terosan, Pulau Selayar, Pulau Noko, Pulau Gili, Pulau Noko Gili, Air Terjun Laccar, Air Terjun Patar Selamat, Kuburan Panjang, Air Terjun Pudakit Barat, Tanjung Goang, Pantai Ria Gili Barat, Pantai Pulau Cina, Pantai Pasir Putih dan Hutan lindung, Air “Terjun Padang Jambu, Pantai Labuhan, Pantai Mayangkara, Air Panas Kepuh Teluk, Danau Kastoba dan Makam Waliyah Siti Zaenab. Menurut hasil kajian yang pernah dilakukan, peringkat potensi obyek wisata bahari di Pulau Bawean adalah sebagai berikut : Peringkat I : Pantai Tinggen, Pantai Pasir Putih , Peringkat II : Pantai Tanjung Geen, Pantai Gili Barat, Pantai Terosan, Taman Laut Noko, Pantai Labuhan, Pantai Mayangkara. Peringkat III : Pantai Ria Pantai Pulau Cina, Taman Laut Noko Gili.

Infrastruktur Perlu dibenahi

Selama empat hari tim Bawean Dive Expedition 2008 pada akhir bulan Mei lalu melakukan monitoring terumbu karang, mangrove dan inventarisasi obyek wisata bahari di Bawean. Ekspedisi kecil ini melakukan diving di tiga lokasi yaitu di perairang Pulau Cina, perairang pasir putih dan Pantai Ria. Penyelaman dilakukan Adi Pasaribu (PSDK), Tohir (Primus) dan Priyono (peneliti terumbu karang Unhas). Di lokasi tersebut tutupan terumbu karang masih baik, rata-rata 70 persen. Ada beberapa titik yang rusak akibat racun sianida yang biasanya dilakukan oleh pencari udang lobster mutiara. Di sekitar Pulau Cina, Tohir berhasil mengabadikan ikan Napoleoan, salah satu spesies yang dilindungi. Tim menyewa perahu nelayan setempat dan dipandegani oleh rekan-rekan dari PPI Bawean, Hadi Suryanto, Prapto dan Idham. Tim sempat singgah di salah satu desa pantai untuk istirahat dan santap siang bersama. Di hari kedua, tim melakukan monitoring rehabilitasi mangrove di desa Tanjung Ori dan desa Soko Oneng di Kematan Tambak serta di desa Lebak, Kecamatan Sangkapura. Dari hasil pantauan, mayoritas mangrove yang ditanam tahun 2007 lalu dan didanai APBN, tumbuh dengan baik dan mencapai ketinggian lebih dari 50 sentimeter. Hanya saja tim tidak dapat mengamati tanaman yang berada di lokasi hutan bakau milik H. Arfai di desa Soko Oneng karena jalan setapak ke lokasi tersebut digenangi air laut pasang. Keesokan harinya menjelang matahari terbit, tim dengan mengendarai sepeda motor inventaris milik DPK menyusuri pantai barat dan timur Bawean. Sayangnya keindahan fenomena alam berpantai di 13 lokasi yang dikunjungi, terganggu dengan infrastruktur yang buruk, Adi Pasaribu yang dibonceng Tohir sempat terjatuh di jalan desa. Hampir 80 akses jalan lingkar Barat-Timur rusak dan akses ke obyek wisata tidak terawat. Waktu yang ditempuh sekitar 12 jam mengelilingi pulau penghasil kerajinan tikar itu. Tim menyempatkan diri melihat dari dekat lokasi Lapter di Desa Tanjung Ori yang sedang dibangun. Lokasi Makam Panjang dan Danau Kastoba juga sempat dikunjungi. Untuk dapat mencapai Kastoba, tim harus berjalan kaki selama 2 jam menembus dataran rendah dan tinggi berhutan. Danau Kastoba dikelilingi hutan cagar alam, keindahannya layak menjadi icon wisata Pulau Bawean, the most exciting lake I have ever seen.

Selamat Hari Nusantara ke-8, tgl 13 Desember 2007

LAUT BUKAN PEMISAH, MARI KITA JADIKAN LAUT SEBAGAI JEMBATAN UNTUK MERAJUT RIBUAN PULAU DAN MENJADI PEREKAT PERSATUAN NKRI. (Pesan moral Ekspedisi Budaya Bahari Jawa Timur 2007)

Wawancara Imajiner dengan Ir. Soekarno

Wawancara Imajiner dengan Ir. Soekarno
“Malaysia Bangsa Serumpun, tapi Antek Inggris”

Pengamanan perairan laut Indonesia harus diakui sangat lemah. Hal ini terbukti dengan tidak berdayanya kita menghadapi maraknya illegal loging, illegal fishing, illegal BBM, illegal imigrant, sea piracy, dan penyelundupan. Padahal kita punya kemampuan untuk memantau aktivitas di laut secara intensif melalui satelit.
“Semua aktivitas di laut bisa dipantau, diawasi dan dikendalikan melalui satelit GPS, satelit telekomunikasi serta satelit penginderaan jauh. Mereka sudah jelas melanggar, lha kok dibiarkan.” kata Ir. Soekarno kecewa.
Presiden pertama RI ini menyarankan, sebagai bangsa yang besar wajib melakukan diplomasi, tetapi tidak terjebak dalam perundingan. “You tidak punya hak di Ambalat atau kita perang. Bilang saja begitu sama mereka!” tegasnya.
Mesin perang TNI AL dituding Soekarno menjadi titik lemah kekuatan tempur jika terjadi perang terbuka. NKRI memang mempunyai banyak kapal perang, ada 70 kapal, 20 di antaranya sangat tua dan kalau dipaksakan bertempur malah akan menjadi kuburan bagi ABK nya. Jangankan bertempur, untuk mengamankan luas laut 5,8 juta kilo meter persegi – terdiri dari luas laut teritorial 3,1 juta Km2, luas ZEEI 2,7 juta Km2 – jumlah armada perang yang kita miliki sangat tidak seimbang.
Negara tetangga mengetahui betul kelemahan ini. Dan, kalau Malaysia kemudian kurang ajar, itu karena mereka memang berada di atas angin. Malaysia, lanjut Bung Karno, mempunyai kekuatan armada tempur laut dan pendukung peralatan perang yang sangat kuat. Negara jiran ini baru saja membeli 26 kapal perang jenis korvet dan 4 kapal selam baru yang dilengkapi Excocet, rudal permukaan dan rudal permukaan ke-udara dari kroninya, Inggris.
Negara di Semenanjung Malaka itu juga sudah memesan kapal tambahan baru jenis fregat dan korvet lagi serta sejumlah pesawat tempur dari Rusia. Perlu diperhitungkan pula keberadaan Pangkalan Udara Butterworth yang juga menjadi pangkalan Royal Australian Air Force (RAAF) akan menjadi kekuatan pendukung tempur udara yang sangat menguntungkan Malaysia, kalau clash fisik terjadi di Laut Sulawesi.
“Jadi jangan memandang Malaysia sebelah mata, negara neokolonialisme ini masih mempunyai empat lagi pangkalan militer,” tegas Bung mengingatkan.
Bukan mustahil Malaysia juga akan mendapat dukungan dari negara sesama koloni Inggris di kawasan timur, yaitu Singapura, Selandia Baru, dan Australia. Tetapi Soekarno mengingatkan, ada satu kekuatan yang ditakuti Malaysia, yaitu kekuatan rakyat. Konsep kekuasaan Mandala yang pernah dicetuskannya tahun 1964 ini bisa dijadikan senjata pamungkas menghadapi keserakahan Malaysia itu.

Adu Domba
Ketika masih menjabat sebagai presiden, Soekarno pernah mempunyai gagasan untuk menjadikan Lampung, Natuna, dan Biak sebagai pangkalan TNI AL. Pangkalan ini dimaksudkan agar kekuatan armada laut kita menyebar. Tidak seperti sekarang hanya mempunyai satu pangkalan TNI AL di Surabaya (Armatim). “Sangat tidak efektif dan efisien, pulau sudah diduduki dan dikuasai, kapal perang kita baru datang..ha.ha..,” sindirnya sambil tertawa.
Selain itu, menurutnya, harus ada kemauan pemerintah untuk meremajakan kapal perang milik TNI AL. “Saya faham pemerintah sedang tidak punya uang. Tetapi dulu kita bisa beli kapal perang saat kondisi keuangan lebih parah dari sekarang. Di saat kondisi internal yang sangat sulit itu, Irian Barat juga berhasil dibebaskan dari meneer-meneer londo (Belanda-Red),” ingatnya.
Konflik Ambalat, terang Soekarno, tidak lepas dari kepentingan ekonomi negara besar seperti Amerika, Inggris dan negara Eropa lainnya. Perairan Ambalat mempunyai potensi emas hitam yang menggiurkan, tidak akan habis dieksplorasi selama 20 tahun. Cadangan emas hitam di Ambalat mencapai satu miliar barrel dan cadangan gas terpendam 400 triliun kaki kubik.
Sementara ini ada tiga perusahaan minyak raksasa beroperasi di sana, UNOCAL (AS), SHELL (Inggris-Belanda) dan ENI (Italia). UNOCAL dan ENI sudah lebih dahulu mendapat konsesi di Ambalat dari pemerintah Indonesia dengan masa kontrak lebih dari 10 tahun.
Sementara Inggris setelah ditolak permintaan konsesinya oleh Indonesia, tampaknya sukses memprovokasi Malaysia dan mendapat konsesi mengelola Ambalat yang jelas-jelas dirampok dari Indonesia.
“Ndak ada cerita dan sejarahnya Ambalat milik Malaysia. Inggris dan Amerika dari dulu memang biang keroknya kerusuhan dunia. Mereka pongah dan tukang klaim serta berkedok polisi dunia, padahal maling dan pecundang besar. Lihat saja tragedi Irak. Dua negara tersebut mengorbankan ribuan nyawa manusia hanya untuk menguasai minyak di negara seribu satu malam itu,” teriak Bung Karno sambil mengepalkan tangan.

Test Case
Skenario Amerika-Inggris ini bisa dicermati sejak ribut-ribut soal Selat Malaka beberapa waktu lalu. Dengan dalih pengamanan, Amerika mengusulkan kapal perangnya diijinkan mengawal kapal kargo yang melintas Selat Malaka. Usulan itu awalnya ditentang Malaysia, Singapura dan tentunya Indonesia sendiri. Kehadiran armada asing di Selat Malaka dianggap oleh tiga negara ASEAN ini suatu pelecehan. Dengan reaksi penolakan itu, negara adikuasa tersebut kemudian pinjam tangan Australia untuk menekan Malaysia dan Singapura agar menyetujui usul akal-akalan AS ini. Kemudian Australia, Inggris, Selandia Baru, Malaysia dan Singapura berunding sendiri soal pengamanan Selat Malaka tanpa menyertakan Indonesia karena terlalu vokal menentang.
Tidak hanya itu. AS juga menyebar ‘racun’ diplomasi. Komandan Militer AS di Asia Pasific, Laksamana Thomas Fargo rupanya mendapat instruksi Gedung Putih untuk melobi Malaysia, Singapura dan Thailand. Alhasil Malaysia tiba-tiba mencabut kesepakatannya untuk berpatroli bersama di Selat Malaka. Soekarno lalu menunjuk pernyataan Menhan Malaysia, Najib Razak.
Sikap yang sama diperlihatkan Singapura. Bedanya, negara penampung koruptor ini melakukan penolakan secara halus. Singapura menghendaki pengamanan selat sepanjang hampir 1000 km itu melibatkan Organisasi Maritim International (IMO), sama artinya menyetujui keterlibatan AS.
”Di saat menghangatnya Selat Malaka, AS juga melontarkan isu terorisme di Indonesia. Ini jelas akal-akalan saja,” ujar Bung Karno. Ia juga menilai lepasnya Sipadan dan Ligitan adalah bagian dari skenario besar negara liberal dan imperialis ‘nggrogoti’ kekayaan Indonesia.
Sukses Singapura ‘mencuri’ pasir laut dari kepulauan Riau, tampaknya mengilhami Malaysia untuk bertindak lebih arogan menguasai ladang emas hitam Ambalat.
Meruntut kejadian-kejadian yang dialami Indonesia, jelas semuanya merupakan test case penguasaan kekayaan sumber daya alam yang kita miliki secara sistematis. “Syukurlah rakyatku masih tanggap dengan apa yang sedang mengancam negaranya. Pemimpinnya tentu harus cermat dan aspiratif dengan situasi ini,” kata Soekarno.
Lebih jauh Bung Karno mengingatkan pemerintah untuk lebih tegas menyusun dan berunding soal batas laut dengan negara tetangga yang berbatasan langsung. Tanpa hal itu sengketa perbatasan dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, India, Filipina, Australia, Timor Leste, Papua Niugini, Thailand dan Republik Palau susah diselesaikan, malah bisa merugikan.
“Juru runding kita juga harus mempunyai wawasan luas dan menguasai ilmu hukum laut. Dan, ini merupakan salah satu kelemahan kita. Malaysia memang bangsa serumpun, tapi harus diingat negara neokolonial ini anteknya Inggris. Bangsaku selamat berjuang, rakyat Malaysia bukan bangsa pejuang. Malaysia seperti halnya Singapura dan Philipina adalah negara bentukan Inggris, rakyatnya tidak pernah angkat senjata, lain dengan kita bermandi darah, berkorban nyawa untuk merdeka,” tegasnya mengingatkan dan sekaligus mengakhiri wawancara.