Okilukito's Weblog

Industrialisasi Versus Impor Ikan

oki lukito — Thu, 26 Jan 2012 13:36:42 +0000

Wacana industrialisasi perikanan terus digulirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengatasi impor ikan yang semakin sulit dibendung dan dikendalikan. Bahkan ikan impor dalam kemasan pun bebas masuk tempat pelelangan ikan (TPI) dan dijual di pasar-pasar tradisional. Secara teori, apa yang diwacanakan soal industrialisasi tersebut memang ideal tetapi seharusnya tidak gegabah diterapkan. Sah-sah saja jika ada anggapan bahwa di perairan Indonesia Timur potensi ikan tangkapan masih melimpah, sekalipun tidak ada data pendukung yang menguatkan asumsi tersebut. Kajian stok ikan nasional sudah lama tidak pernah dilakukan sehingga klaim tersebut validitasnya diragukan.
Ada baiknya kita menyimak hasil kajian yang telah dilakukan badan pangan dunia (FAO). Sejumlah parameter menunjukan bahwa status perikanan dan populasi ikan pelagis maupun demersal di perairan Indonesia sudah tidak sehat. Fakta yang terjadi, dengan kapal besar, nelayan memperluas jangkauan, meningkatkan kapasitas penangkapan maupun menambah jumlah hari melaut, sementara hasilnya tidak sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Hal ini menunjukan bagaimana kondisi ikan yang sebenarnya. Kebutuhan konsumsi ikan yang semakin meningkat setiap tahun, maupun pasar internasional juga membuat eksploitasi sektor perikanan berlangsung secara besar-besaran.
Hasil penelitian yang dilakukan organisasi pangan dunia (FAO) tahun 2010 menyebutkan pula kondisi sumberdaya ikan nasional maupun dunia saat ini menyusut drastis. Pada tahun 2008 stok ikan laut dunia yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi hanya tinggal 15 persen. Sebanyak 53 persen stok ikan sudah dimanfaatkan secara maksimal dan tidak mungkin dieksploitasi lagi. Sementara sisanya sudah overeksploitasi atau stoknya menurun. Gambaran pemanfaatan suberdaya ikan di seluruh perairan Indonesia yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumberdaya Ikan tahun 2006 menunjukkan hal yang sama. Tidak megherankan jika sering terjadi bentrok fisik antara nelayan tradisional dengan ABK kapal asing berebut wilayah penangkapan di tengah laut. Konflik antarnelayan tradisional pun juga sering terjadi di lokasi rumpon di perairan dangkal dan laut dalam.

Biaya Mahal
Membangun gudang ikan sebagaimana diusulkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di sentra-sentra perikanan tangkap khususnya di Indonesia Timur, akan terhambat stok ikan dan pasokan listrik. Gudang ikan kapasitas 30 ton atau seukuran kontainer 40 feet dengan biaya investasi Rp 1,5 Miliar misalnya, memerlukan listrik 40 ribu watt, biaya operasional Rp 20 juta per bulan. Sementara pasokan listrik sebesar itu masih belum tersedia di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. PLN sendiri masih kesulitan menerangi pemukiman penduduk tingkat kecamatan di wilayah timur. Idealnya gudang penyimpanan seharusnya dilengkapi freezer selain coldstorage. Mesin freezer akan membekukan ikan hingga minus 40 derajat untuk mempertahankan kualitas ikan dan mencegah berkembang biaknya bakteri. Proses pembekuan ini mutlak dibutuhkan sebelum ikan dipindahkan ke coldstorage dengan suhu minus 18 derajat sambil menunggu untuk dikapalkan.
Biaya lain yang harus dihitung adalah beban transportasi yang memang selama ini menjadi kendala serius di ranah bahari ini. Setidaknya untuk mencukupi kebutuhan bahan olahan industri perikanan di Jawa dan Sumatera, dibutuhkan kapal carrier berukuran 200 Gross Tonage (GT), mesin minimal 450 PK dengan kapasitas palka 80-100 ton. Biaya membeli BBM sekitar 100 juta untuk kebutuhan selama 10 hari melaut trayek pulang- pergi. Biaya gudang dan transportasi tersebut tentunya menyebabkan harga ikan lebih mahal, belum termasuk biaya investasi kapal dan biaya rutin yang harus dikeluarkan seperti menggaji ABK dan biaya merawat kapal.
Beberapa hal yang lolos dari pengamatan, selama ini petani budidaya dan industri tambak harus mengeluarkan biaya ekstra agar survive. Untuk mensiasati penyakit dan virus yang merebak akibat kontaminasi zat kimia dari konsentrat pakan, lahan tambak harus dilapisi terpal plastik. Air laut yang sarat pencemaran untuk bahan baku tambak udang, bandeng atau kerapu lumpur memerlukan treatment khusus pula agar ikan tetap sehat. Sementara budidaya air tawar dihadapkan pada persoalan makin terbatasnya sumber air dan melambungnya harga pakan. Demikian pula industri pengolahan mempunyai resiko lebih tinggi akibat kenaikan tarif listrik, mahalnya bahan baku dan tuntutan peningkatan kesejahteraan karyawan.
Faktor dominan yang menyebabkan budidaya udang vanamei tidak suskses adalah mahalnya biaya produksi (pakan, BBM). Sebagai ilustrasi, biaya pakan udang vanamei dengan kepadatan 150 ekor per meter persegi dengan produksi 6 ton per musim tanam mencapai Rp 9.000 per kilogram. Setiap kilogram udang yang dibudidayakan selama 120 hari membutuhkan 2 liter solar untuk biaya aerator penghasil oksigen. Sementara harga jual udang vanamei Rp 46 ribu per kilogram. Gambaran biaya di atas belum termasuk investasi awal dan biaya rutin. Jika saja pemerintah mampu menurunkan harga pakan hingga 40 persen atau menciptakan pakan alternatif (organik), budidaya udang dengan sendirinya tumbuh subur. Pengusaha budidaya laut juga megap-megap karena mahalnya harga pakan. Untuk setiap kilogram ikan kerapu (grouper) yang dibudidayakan di keramba apung selama 6-8 bulan, menghabiskan Rp 40.000 untuk membeli pakan olahan industri. Kesulitan serupa dialami petani budidaya ikan air tawar seperti ikan lele, gurame, nila, patin yang sangat tergantung pakan konsentrat (pelet). Dampaknya juga memengaruhi tingkat konsumsi makan ikan nasional yang selama ini stagnan di angka 28 kilogram per kapita per tahun. Senyampang harga ikan lebih mahal dari harga beras, jangan berharap industri perikanan akan maju dan gemar makan ikan diminati masyarakat.

Malu
Jika dicermati dana triliunan dihabiskan untuk membiayai peningkatan produksi perikanan, seperti sistim kluster, revitalisasi tambak, restrukturisasi pelabuhan, minapolitan serta program 1000 kapal nelayan. Awalnya program tersebut gempita ketika dicanangkan, akan tetapi patut disesalkan sepi produktivitas dan bahkan sektor perikanan terpuruk.
Kita seharusnya malu, negara kepulauan Indonesia yang memiliki potensi perikanan melimpah dihadapkan pada kenyataan harus impor ikan. Tengok Malaysia, negara daratan itu mampu mengekspor ikan kerapu ke Hongkong dengan harga lebih murah, padahal bibitnya diimpor dari Indonesia. Bahkan mampu mensuplai ikan lele ke Batam dengan harga Rp 9.000 per kilogram sedangkan lele lokal dijual diatas Rp 10.000 per kilogram. Demikian pula Vietnam yang potensinya jauh lebih kecil, mampu membudidayakan udang windu (paneus monodon) dan menjadi negara eksportir windu yang spesiesnya berasal dari tlatah Majapahit. Sementara Korea Selatan sukses meriset jenis rumput laut asal Indonesia dan mendapat hak paten atas rekayasa mesin yang mampu membuat kertas dari hasil riset tersebut. Koran Tempo,26 Januari 2012

Kaya Potensi Miskin Produksi

oki lukito — Fri, 30 Dec 2011 15:11:56 +0000

Ulasan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri (Kompas, 22/12/2011) sangat menginspirasi dan menyejukkan di tengah kegerahan membaca berita soal impor ikan. Namun, apakah dengan (ulasan) itu lalu produksi ikan Indonesia akan pulih kembali?

Sebagai negara produsen ikan, kita terpuruk akibat program orientasi industri yang ambisius. Nilai kearifan lokal ditinggalkan, ekosistem perairan dan pesisir sebagai tempat pemijahan ikan banyak yang rusak.

Pertanyaannya, dengan hitungan potensi di atas kertas yang melimpah itu, sebagaimana diulas Rokhmin Dahuri, apakah produksi ikan Indonesia akan mampu melampaui India atau mendekati China?

Tak dikelola dengan baik

Selama 10 tahun lebih menekuni usaha budidaya, di antaranya marine culture, serta menyaksikan fakta di lapangan, yang diperlukan adalah langkah nyata. Lupakan dahulu teori produksi yang pernah dilakukan. Para pelaku bisnis di sektor perikanan berharap perlu ada skala prioritas jika ingin memperbaiki produksi perikanan yang besar potensi tetapi miskin produksi itu.

Di sektor perikanan tangkap, menumpuknya kapal tuna longline di Pelabuhan Benoa, Bali, membuktikan armada perikanan kesulitan mendapatkan ikan. Biaya yang dikeluarkan tak sebanding dengan penjualan ikan tangkapan. Pengusaha kapal tuna memutuskan memarkir kapal karena tangkapan terus menurun.

Seperti dilaporkan Asosiasi Tuna Longline Indonesia, tangkapan tuna sekitar 950 kapal longline pada 2009 mencapai 32.504 ton. Jumlah ini turun tajam pada 2010, di mana produksinya kurang dari separuh capaian tahun sebelumnya.

Di harian ini pun sudah diulas panjang lebar kondisi sentra perikanan tangkap utama di ranah bahari. Produksi ikan di Pelabuhan Muncar, Jawa Timur, dan Bagan Siapiapi, Riau, turun drastis. Tanpa disadari, eksploitasi besar-besaran perikanan tangkap menyebabkan stok ikan di sebagian besar wilayah penangkapan mengalami overfishing dan fully exploited. Kondisi ini dipacu pula penjarahan ikan oleh kapal-kapal asing serta kerusakan ekosistem utama di laut seperti terumbu karang dan padang lamun.

Di sektor budidaya, para pembudidaya harus menelan pil pahit akibat pencemaran laut yang digunakan sebagai bahan baku utama tambak dan hatchery, tempat penetasan, serta kerusakan lingkungan akibat program intensifikasi. Udang vanamei yang diimpor dan diyakini tahan segala serangan penyakit ternyata jadi sumber malapetaka karena ketergantungan pada pakan konsentrat, yang telah menyebabkan lingkungan tambak tercemar.

Pada awalnya usaha budidaya udang vanamei memang menguntungkan. Setiap hektar tambak mampu memproduksi 5-6 ton, dengan kepadatan rata-rata 100-150 ekor per meter persegi. Pembudidaya tradisional yang semula menekuni udang windu (Penaeus monodon) pun banyak yang beralih dan terpikat vanamei. Kenikmatan sesaat itu tidak berlangsung lama sebab setelah 4 kali panen, produksi terus turun hingga di bawah 1 ton per musim tanam selama 4 bulan akibat serangan virus dan penyakit.

Pengalaman membudidayakan rumput laut Gracilaria spp dan Eucheuma spp di perairan Desa Gelung dan Gundih, Kecamatan Panurakan, Situbondo, dan Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Jawa Timur, tidak sesuai harapan. Kelompok nelayan yang dipilih untuk program pemberdayaan dengan modal Rp 750.000 untuk membeli bambu, tali plastik (sistem ancak), dan bibit rumput laut 1,5 kuintal hanya menghasilkan 4,5 kuintal dan dijual Rp 1.500/kg basah. Produksi rumput laut per hektar yang dalam promosinya bisa menghasilkan 30-40 ton dalam waktu relatif singkat, selama 45 hari, ternyata sulit dibuktikan.

Demikian pula kondisi sentra penghasil rumput laut di Kabupaten Pacitan, tepatnya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Donomulyo, yang pernah mendapat penghargaan nasional. Saat ini kondisinya terpuruk. Padahal, pemerintah memberikan fasilitas gudang, tempat menjemur rumput laut, dan menara air bersih.

Usaha budidaya marine culture bersama kelompok nelayan di perairan Situbondo tak semulus yang dibayangkan. Ikan kerapu sebanyak 2.000 ekor setelah 1 tahun baru bisa mencapai berat 500 gram/ekor. Selain itu, kualitas air di Selat Madura yang buruk menyebabkan bentuk ikan tidak wajar alias cacat (bengkok) sehingga dibeli murah di bawah harga pasar oleh pembeli.

Perairan Situbondo yang menjadi daya tarik investasi marine culture tak dikelola dengan baik. Seorang pengusaha budidaya kerapu di perairan Asembagus kecewa setelah 500.000 bibit kerapu yang dibudidayakan dalam 200 keramba mati karena minim informasi soal kualitas air. Padahal, tidak jauh dari lokasi ada Balai Budidaya Ikan Laut milik Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perikanan Jawa Timur.

Pemerintah pun belum melirik potensi perikanan di pulau kecil. Hasil usaha kelompok nelayan Mina Gili Makmur, NTB, kendati belum maksimal, sudah menunjukkan prospek.

Pulau-pulau kecil sejatinya lebih berpeluang sukses sebagai kegiatan budidaya mengingat tingkat pencemarannya relatif masih kecil. Budidaya udang, bandeng, dan rumput laut dengan pola polikultur produksinya lebih sehat karena dibudidayakan secara tradisional. Demikian pula budidaya ikan air tawar seperti sidat, gurami, lele, dan nila untuk pulau-pulau kecil yang memiliki sumber air bersih.

Revitalisasi birokrasi

Apa yang diungkap Rokhmin Dahuri memberikan gambaran betapa besar potensi perikanan di negara kepulauan ini. Akan tetapi, harus diakui, selama ini sektor perikanan salah urus.

Orientasi intensifikasi produksi telah membuat kita terlena dan menikmatinya sesaat. Besarnya potensi jadi malapetaka yang memukul sektor perikanan dari hilir ke hulu. Kebijakan memacu produksi telah menjebak kita masuk perangkap liberalisme sehingga lumbung ikan dan garam serta hasil laut lainnya terpaksa harus dimpor.

Kementerian Kelautan dan Perikanan harus merevitalisasi birokrasi serta merevisi programnya yang tidak relevan dan tidak berorientasi kepada masyarakat. Revitalisasi birokrasi di antaranya memangkas sejumlah direktorat dan badan yang tidak relevan. Anggaran yang selama ini sebagian besar untuk membiayai birokrasi dialihkan untuk usaha masyarakat pesisir.

Pembangunan fisik, seperti membangun pelabuhan di perairan yang sumber ikannya terbatas, supaya dihentikan. Modal kerja untuk nelayan dan pembudidaya, yang selama ini dititipkan bank, bagaimana caranya bisa langsung diterima kelompok usaha nelayan/petambak atau koperasi mina dengan aman.

Oki Lukito Ketua Forum Masyarakat Kelautan dan Perikanan; Pelaku Budidaya Laut dan Tambak/ Opini Kompas

Negara Maritim Sarat Kecelakaan Laut

oki lukito — Tue, 27 Dec 2011 02:52:01 +0000

Pemerintah dinilai tidak berusaha secara konkret menata sistem transportasi laut nasional yang sistematis, efektif dan efisien, serta aman. Dampaknya adalah musibah di laut terus berulang. Selama ini, transportasi laut kerap terabaikan di tengah penduduk kepulauan yang masih mengandalkan transportasi laut.
Ketua Forum Masyarakat Kelautan dan Perikanan Oki Lukito di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (29/9), mengatakan, sangat ironis di negara maritim ini hampir tiap bulan terjadi kecelakaan di laut. ”Hal itu menunjukkan Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah mengabaikan keselamatan pelayaran,” katanya.
Ia mencontohkan, perahu nelayan seharusnya untuk menangkap ikan, tetapi digunakan sebagai sarana transportasi angkutan umum, seperti yang terjadi di Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Bali, dan perairan Raas, Sumenep, Jawa Timur.
Sejumlah kecelakaan kapal penumpang terjadi dalam waktu kurang dari dua pekan. Pada 21 September dini hari terjadi kecelakaan perahu Sri Murah Rejeki. Perahu ini hendak berlayar dengan membawa 36 penumpang dari Jungut Batu, Nusa Lembongan, ke Toya Pakeh, Nusa Penida.
Kemudian musibah terjadi di Jawa Timur. Sebanyak 13 penumpang kapal Putri Tunggal tewas setelah kapal dihantam ombak di wilayah perairan Raas, Kepulauan Kangean, 24 September.
Kapal Motor (KM) Marina Nusantara yang terbakar di perairan Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin, 26 September 2011, menewaskan 6 penumpang dan 9 orang belum ditemukan.
Terakhir KM Kirana IX yang terbakar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, 28 September, dan menewaskan delapan orang.
Menurut Oki, pemerintah mengabaikan penataan moda transportasi laut. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap masyarakat pesisir, khususnya di pulau-pulau kecil.
Oki mengatakan, pemerintah nyaris tak memiliki visi kemaritiman. ”Negara-negara kontinental saja, seperti Malaysia dan China, sudah berorientasi ke kemaritiman. Kita, negara kepulauan yang memiliki garis pantai terbesar ke-4 di dunia, justru mengabaikan kemaritiman,” ujarnya.
Selama ini, lanjut Oki, pemerintah lebih berfokus menangani transportasi moda darat, seperti terlalu sibuk membangun jalan tol, membuat jalan baru lintas provinsi, dan membangun jembatan di atas laut. Perbandingan anggaran untuk transportasi moda darat dengan laut sekitar 95 persen berbanding 5 persen.

Evaluasi dan audit
Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan, penyedia jasa pelayaran perlu mengevaluasi prosedur operasi standar (SOP) guna mencegah terjadi kecelakaan. ”Harus ada evaluasi SOP agar keamanan dan kenyamanan penumpang lebih baik,” ujarnya seusai menjenguk korban kecelakaan KM Kirana IX di Rumah Sakit PHC Surabaya.
Di Jakarta, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Leon Muhammad menyatakan segera mengaudit semua operator kapal penumpang. ”Namun, penekannya tetap pada operator kapal yang mengalami kecelakaan,” katanya.
Leon mengatakan, analisis penyebab kecelakaan kapal menunggu hasil audit. Audit yang akan dilakukan adalah audit langsung terhadap Safety Management Certificate dan Document of Compliance yang dimiliki oleh operator kapal, khususnya kapal penumpang.
Secara terpisah, Ketua Masyarakat Transportasi Jawa Timur Khairul Jaelani mengatakan, semua pihak, yakni operator kapal, penumpang, dan petugas, wajib mematuhi aturan. Kesalahan juga jangan dibebankan kepada perusahaan kapal karena penumpang juga perlu jujur menyangkut barang bawaan.
”Kapal sering mengangkut penumpang melebihi kapasitas. Petugas meloloskan kendaraan atau penumpang yang membawa barang mudah terbakar atau meledak. Petugas jangan percaya hanya pada surat pernyataan pengemudi kendaraan tentang barang yang diangkut, tetapi harus benar-benar mengecek,” tutur Khairul.

Masih diselidiki
Tim Laboratorium Forensik dari Polda Jawa Timur bersama petugas dari Polres Tanjung Perak masih menyelidiki penyebab kebakaran truk di KM Kirana IX, Rabu lalu. Sampai saat ini, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.
Kepala Subbagian Humas Polres Tanjung Perak Ajun Komisaris Lily Djafar menuturkan, tim kembali melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di KM Kirana IX. ”Tim juga melakukan rekonstruksi untuk mengetahui asal mula api,” ujarnya.
Dengan pemeriksaan itu, KM Kirana IX yang dioperasikan PT Dharma Lautan Utama belum bisa berlayar. Selain olah TKP, polisi juga memeriksa sejumlah orang. Mereka adalah sopir dan kenek truk bernomor polisi B 9231 TDA, nakhoda kapal, dan sejumlah saksi mata yang menyaksikan kejadian tersebut. Sejauh ini polisi belum menetapkan tersangka.
Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama Bambang Harjo berharap penyidikan cepat selesai agar kapal segera bisa diberangkatkan ke Batulicin, Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Administrator Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, mengatakan, semua kapal yang berlayar dari atau ke Pelabuhan Trisakti, termasuk KM Marina yang bertabrakan dengan tongkang batubara Pulau Tiga 330-22 (yang ditarik kapal tunda Bomas Segara) dan terbakar, Senin lalu, kondisinya laik berlayar.
Menyusul peristiwa terbakarnya KM Kirana IX di Pelabuhan Tanjung Perak, operator pelayaran di lintas penyeberangan Merak-Bakauheni memerintahkan anak buah kapal melakukan ronda keliling ke penjuru kapal saat kapal berlayar.
Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Cabang Merak Togar Napitupulu mengatakan, mereka bertugas memastikan semua mesin kendaraan di dek dalam kondisi mati saat kapal sedang berlayar. Pengemudi dan penumpang di dalam kendaraan juga diminta meninggalkan dek bawah dan menuju dek atas yang dikhususkan bagi penumpang.
Sekretaris Asosiasi Perusahaan Pelayaran Indonesia Makassar Muhammad Hamka berpendapat, kecelakaan kapal laut yang marak terjadi belakangan ini disebabkan kelalaian.
”Kalau kecelakaan dipicu kondisi kapal tidak layak beroperasi, kemungkinannya sangat kecil mengingat ketatnya regulasi yang harus dipenuhi sebelum kapal mendapatkan izin,” ungkapnya. Kompas

Pak De, Datanglah ke Desa Pesisir

oki lukito — Mon, 14 Nov 2011 08:26:27 +0000

Sudah dua tahun nelayan di Kecamatan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, bertahan di tengah krisis ikan. Sementara kapal-kapal milik nelayan hanya berjejal di dermaga, sebagian diantaranya sudah miring dan ditinggalkan pemiliknya. Tidak ada kesibukan di Muncar selain mobilisasi puluhan truk berisi pasir, tanah dan batu mereklamasi pantai Muncar untuk perluasan pembangunan pelabuhan.
Ratusan ton ikan lemuru untuk sarden, layur, kakap atau tongkol yang biasa diangkut kapal-kapal nelayan setiap hari kini hampir tak ada lagi. Ikan kian sulit didapat nelayan Muncar. Sekarang ini dalam sehari total tangkapan kurang dari 5 ton. Tidak cukup memenuhi kebutuhan industri di Muncar. Begitulah faktanya, Muncar sebagai ikon perikanan tangkap nasional, nyaris menjadi tetenger di ranah bahari.
Gambaran serupa terjadi pula di sentra pendaratan ikan di 22 kabupaten dan kota pesisir di pantura dan sebagian selatan penghasil komoditas laut. Dampak dari krisis ikan ini bukan hanya ratusan ribu nelayan yang kini hidupnya megap-megap, ribuan buruh pabrik yang bekerja di 106 industri pengolahan ikan, cold storage, pabrik tepung dan minyak ikan serta 4000 pemindang pun terpaksa menganggur.
Sejatinya potensi ikan di perairan Jawa Timur terancam habis karena sistim penangkapan selama ini tidak terkendali. Di samping itu Maksimum Sustainable Yield (MSY) atau tangkapan maksimun berimbang lestari, tidak memperhatikan ekosistem perikanan.
Sejumlah parameter menunjukan status perikanan dan populasi ikan pelagis maupun demersal di perairan Jawa Timur sudah tidak sehat. Fakta yang terjadi, dengan kapal besar, nelayan memperluas jangkauan, maupun meningkatkan kapasitas tangkap serta menambah jumlah hari melaut, sementara hasilnya tidak terlalu berlimpah. Hal ini menunjukan bagaimana kondisi yang sebenarnya.
Simak pula hasil penelitian yang dilakukan Organisasi Pangan Dunia (FAO) pada 2010. Kondisi sumberdaya ikan nasional maupun dunia saat ini menyusut drastis. Pada tahun 2008 stok ikan laut dunia yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi hanya tinggal 15 persen. Sebanyak 53 persen stok ikan sudah dimanfaatkan secara maksimal dan tidak mungkin dieksploitasi lagi. Sementara sisanya sudah overeksploitasi atau stoknya menurun. Gambaran pemanfaatan suberdaya ikan di seluruh perairan Indonesia yang diterbitkan Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumberdaya Ikan tahun 2006 menunjukkan hal yang sama.
Tidak heran jika kerap terjadi bentrok fisik antara ABK kapal tradisional dan kapal asing berebut wilayah tangkapan di tengah laut. Demikian pula konflik antarnelayan tradisional menjurus kekerasan juga semakin sering di lokasi rumpon perairan dangkal dan laut dalam.

Budidaya laut
Berbagai upaya semestinya bisa dilakukan untuk mengembalikan reputasi lumbung ikan, diantaranya menekuni sektor budidaya laut (marine cultur) dan menggalakkan lagi pola tambak tradisional. Sebagai ilustrasi, dari garis pantai sepanjang 1.900 kilometer membentang potensi lahan budidaya laut yang lebih menjanjikan. Batas lima mil dari garis pantai ke arah laut diperkirakan seluas 700 ribu hektar dapat dimanfaatkan budidaya ikan kakap, kerapu, tiram, kerang darah, kepiting bakau, bandeng, teripang mutiara, abalone dan rumput laut. Hasil budidaya laut tahun 2010 yang memanfaatkan perairan seluas kurang dari 100 ha, menghasilkan 300 ribu ton berbagai komoditas. Sayangnya hasil tersebut didominasi rumput laut yang nilai tambahnya rendah karena dijual gelondongan.
Demikian pula lahan tambak udang dan bandeng di sejumlah lokasi kondisinya banyak terpuruk, produksinya anjlok akibat penyakit dan teracuni konsentrat pakan nonorganik. Dari potensi 400 ribu hektar, saat ini baru dimanfaatkan 60 ribu hektar, 21 ribu hektar diantaranya idle dampak negatip dari program tambak intensip yang gagal. Entah mengapa pola budidaya polikultur, memadukan dua atau tiga komoditas dalam satu tambak ditinggalkan. Padahal beberapa fakta menunjukkan cara ini mampu menekan biaya produksi hingga 60 persen serta menguntungkan petambak walaupun membutuhkan waktu panen lebih lama dibanding tambak intensip. Pola budidaya polikultur dan silvofishery yang cenderung tradisional, seharusnya menjadi acuan. Selain menyuburkan tanah tambak sekaligus mengkampanyekan konsep budidaya “go green”.
Jawa Timur pernah menjadi barometer perikanan nasional, memiliki 446 pulau kecil yang menanti sentuhan modal dan penanganan. Anggap saja pulau kecil adalah “kapal” ikan yang siap produksi dan menjadi sumber perekonomian bagi masyarakat pesisir. Sejumlah pulau kecil berpeluang dijadikan minapolitan berbasis kepulauan. Antara lain dimanfaatkan sentra pembenihan ikan unggulan, seperti jenis kerapu cantang (hibrida) yang harganya terus melambung dan membelinya pun harus inden. Hasil silangan kerapu macan dan kerapu kertang ini mampu mempercepat proses pembesaran tiga bulan dari kerapu biasa.
Kita malu, Malaysia sukses menjadi eksportir ikan kerapu, padahal benihnya diimpor dari Indonesia, antara lain dari Situbondo. Kita pun harus instrospeksi mengapa Vietnam, Taiwan berhasil mengembangkan dan menjadi negara eksportir udang windu terbesar dunia, padahal jenis udang tersebut asli negeri ini. Mengapa kita tidak belajar pula dari Korea Selatan yang memproduksi kertas dan biofuel dari rumput laut yang spesiesnya hanya ada di Indonesia. Sebagai warga Jawa Timur, kita angkat topi, provinsi ini sarat prestasi dan meraih angka pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Akan tetapi sudah sewajarnya pula kita merasa risih, saudara kita yang menetap di 632 desa pesisir hidupnya semakin susah sandang dan pangan.

Masih Relevankah Perda Pesisir ?

oki lukito — Sat, 29 Oct 2011 17:26:21 +0000

Paska dibatalkannya 13 pasal materi Undang-Undang 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil akan berpengaruh besar baik secara psikologis maupun pada materi penyusunan Raperda Pesisir yang sedang disusun oleh tim Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Pemprov Jatim. Kendati materinya merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, keputusan MK membatalkan klausul Hak Pengusahaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (HP3), maka tidak ada lagi ruang bagi proses privatisasi bagi pesisir dan pulau-pulau kecil. Jawa Timur sudah memiliki Perda No 4 Tahun 2005 Tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan sebagai implementasi dari Undang-Undang 45 Tentang Perikanan. Sejujurnya pembangunan sektor perikanan dan kelautan belum mampu menyejahterakan rakyat di 632 desa pesisir , apalagi memberi kontribusi bagi perekonomian daerah. Padahal amanah Perda maupun Undang-Undang lebih mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, perluasan lapangan pekerjaan, menurunkan tingkat illegal fishing, dan peningkatan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan pesisir. Sehingga pengelolaan sumberdaya ikan diharapkan dapat dilakukan secara lebih bertanggungjawab dan berkelanjutan.
Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini terjadi penurunan produksi perikanan tangkap hingga mencapai 50-70 persen. Demikian pula sebanyak 106 industri pengolahan ikan kekurangan pasokan bahan baku dan efektifitas pemanfaatan fasilitas yang ada hanya 20 persen dari kapsitas yang ada. Ironis, Jawa Timur harus impor ikan dari China dan Banglades. Di sebagian besar pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan terjadi penurunan terhadap hari penangkapan yang disebabkan oleh ketersediaan sumber daya ikan serta efisisiensi penggunaan BBM disamping faktor iklim. Ambil contoh soal pelestarian lingkungan pesisir, perusakan sumberdaya perikanan oleh limbah industri semakin mencemaskan. Misalnya, aksi pencemaran laut oleh industri tersebar di sepanjang Pantura. Akibatnya, sumber daya ikan di Selat Madura, Laut Jawa, Selat Bali dan Samudera Indonesia merosost drastis. Pelabuhan Perikanan di Muncar Banyuwangi, Prigi Trenggalek, Mayangan Probolinggo, Lekok Pasuruan, Pasongsongan Sumenep sepi aktivitas bongkar ikan.

Pengawasan lemah
Dari kota Surabaya sedikitnya tercatat 150 perusahaan membuang limbah pabrik langsung ke Kali Surabaya yang bermuara ke Selat Madura. Di sentra budidaya budidaya ikan kerapu, rumput laut dan hatchery di Situbondo juga sudah lama air lautnya teracuni limbah asam sulfat yang berasal dari pabrik citin yang mengolah kukit dan kepala udang. Periode bulan Mei-Agustus 2011 sekitar 50 ribu benih ikan kerapu dan ukuran konsumsi di keramba apung di perairan Situbondo mati karena buruknya kualitas air. Wajar saja jika ada anggapan yang meragukan komitmen pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini. Kendati sudah menang gugatan di PTUN Surabaya sekitar 5 tahun lalu, Pemprov Jatim tidak mampu menutup pabrik Indocitin yang merugikan masayarakat pesisir Situbondo yang terdiri atas nelayan, petani tambak dan pengusaha pembenihan udang dan ikan kerapu.
Pencemaran yang cukup parah lainnya terjadi di perairan Muncar, Banyuwangi oleh pabrik pengolahan ikan. Demikian pula lumpur Lapindo yang dibuang ke Selat Madura melalui Kali Porong menyebabkan muara Kali Porong radius 4 mil yang semula kedalamannya 10 meter, saat ini hanya 4 meter. Minimnya biaya operasional untuk pengawasan perairan di Jawa Timur yang luasnya mencapai 208.138 kilometer persegi menyebabkan maraknya pelanggaran di laut.
Illegal fishing di pantai selatan oleh kapal nelayan asing, bantrok antarnelayan berebut wilayah penangkapan, kerusakan lingkungan akibat penggunaan jaring terlarang, pengeboman ikan serta penggunaan potasium sianida semakin tidak terkendali.
Dengan garis panjang pantai 1.900 kilometer, Jawa Timur hanya memiliki 13 Pos Keamanan Laut Terpadu (Kamladu) beranggotakan unsur dari TNI AL, POLAIR, PPNS/PNS. Lokasinya berada di Tambakboyo Tuban, Paciran Lamongan. Lumpur Gresik, Arosbaya Bangkalan. Camplong Sampang, Sapeken Sumenep, Lekok Pasuruan, Paiton Probolinggo, Jangkar Situbondo, Grajakan Banyuwangi, Prigi Trenggalek. Terdapat pula empat Satuan Kerja (Satker) Pengawasan Perairan berada di Pulau Bawean Gresik, Brondong Lamongan, Surabaya dan Prigi Trenggalek.
Dengan kekuatan armada yang minim dan peralatan terbatas otomatis tidak mampu mengatasi banyaknya kejahatan yang terjadi. Di Bawean, Kabupaten Gresik misalnya, Satuan Keja Pengawasan Perikanan sudah satu tahun tidak dapat beroperasi. Kucuran dana dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan dari Pemkab Gresik dihentikan tanpa alasan jelas. Sehingga pencurian pasir di Pulau Noko Gili dan pulau pulau kecil lainnya tidak terkendali. Demikian pula 4 lokasi terumbu karang di Takat Keloju, Takat Bungaran, Takat Terate dan Takat Gusung kondisinya sudah hancur disebabkan bom ikan dan racun sianida. Pemprov jatim juga belum berhasil mengembangkan pulau-pulau kecil sebagai pusat perekonomian masyarakatnya. Berkah berupa kekayaan 446 pulau, 22 dari 38 kota dan kabupaten memiliki sumber daya alam laut tidak disyukuri. Buruknya transportasi antarpulau sehingga rawan kecelakaan dianggap hal biasa karena menyangkut rakyat pesisir yang miskin. Jadi masih perlukah Jawa Timur memiliki Perda Pesisir dan Pulau-Pulau kecil?

Limbah Industri Rusak Sumberdaya Perikanan

oki lukito — Thu, 27 Oct 2011 22:22:51 +0000

Pencemaran sumberdaya perikanan oleh limbah industri dinilai semakin mencemaskan.
Ketua Forum Masyarakat Kelautan dan Perikanan, Oki Lukito, mengatakan, di Jawa Timur saja, misalnya, aksi pencemaran laut oleh industri tersebar di sepanjang Pantura. Akibatnya, sumber daya ikan merosost drastis. Pelabuhan Perikanan di Muncar Banyuwangi, Mayangan Probolinggo, Lekok Pasuruan, Pasongsongan Madura nyaris mati sepi aktivitas.
“Dari kota Surabaya sedikitnya tercatat 150 perusahaan membuang limbah pabrik langsung ke Kali Surabaya yang bermuara ke Selat Madura. Di sentra budidaya budidaya ikan kerapu, rumput laut dan hatchery di Situbondo juga sudah lama air lautnya teracuni limbah asam sulfat yang berasal dari pabrik citin yang mengolah kukit dan kepala udang,” ujar Oki kepada kabarbisnis.com.
Oki meragukan komitmen pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini. “Kendati sudah menang gugatan di PTUN Surabaya sekitar 5 tahun lalu, Gubernur Jatim tidak mampu menutup pabrik Indocitin yang merugikan masayarakat pesisir Situbondo yang terdiri atas nelayan dan petambak serta pengusaha pembenihan udang dan ikan kerapu,” jelasnya.
Pencemaran yang cukup parah lainnya terjadi di perairan Muncar, Banyuwangi oleh 7 pabrik pengolahan ikan. Demikian pula lumpur Lapindo yang dibuang ke Selat Madura melalui Kali Porong menyebabkan muara Kali Porong radius 4 mil yang semula kedalamannya 10 meter, saat ini hanya 4 meter.

Pengawasan Lemah
Minimnya biaya operasional untuk pengawasan perairan di Jawa Timur yang luasnya mencapai 208.138 kilometer persegi menyebabkan maraknya pelanggaran di laut.
“Illegal fishing di pantai selatan oleh kapal nelayan asing, bantrok antarnelayan berebut wilayah penangkapan, kerusakan lingkungan akibat penggunaan jaring terlarang, pengeboman ikan serta penggunaan potasium semakin tidak terkendali,” ujarnya.
Oki mengatakan, dengan garis panjang pantai 1.900 kilometer, Jawa Timur hanya memiliki 11 Pos Keamanan Laut Terpadu (Kamladu) beranggotakan unsur dari TNI AL, POLAIR, PPNS/PNS. Lokasinya berada di Tambakboyo Tuban, Paciran Lamongan. Lumpur Gresik, Arosbaya Bangkalan. Camplong Sampang, Sapeken Sumenep, Lekok Pasuruan, Paiton Probolinggo, Jangkar Situbondo, Grajakan Banyuwangi, Prigi Trenggalek. Terdapat pula empat Satuan Kerja (Satker) Pengawasan Perairan berada di Pulau Bawean Gresik, Brondong Lamongan, Surabaya dan Prigi Trenggalek.
“Biaya operasional per tahun Rp 36 juta per pos, kapal patroli yang dimiliki jumlahnya terbatas 13 unit dengan ukuran kecil. Sedangkan yang layak operasi hanya 5 kapal ukuran panjang 6 meter dengan mesin tempel 15 PK. Dengan kekuatan armada yang minim dan peralatan terbatas otomatis tidak mampu mengatasi banyaknya kejahatan yang terjadi,” kritik Oki. Di Bawean, Kabupaten Gresik misalnya, Satuan Keja Pengawasan Perikanan sudah satu tahun tidak dapat beroperasi. Kucuran dan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan dari Pemkab Gresik dihentikan. Sehingga pencurian pasir di Pulau Noko Gili tidak terkendali. Demikian pula 4 lokasi terumbu karang di Takat Keloju, takat Bungaran, takat terate dan takat gusug kondisinya sudah hancur disebabkan bom ikan dan racun sianida yang digunakan nelayan untuk mendapat ikan.
Oki menambahkan, dari 38 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur, 22 di antaranya memiliki wilayah laut dengan jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) lebih dari 100 lokasi. “Perlu komitmen kuat untuk membangun sektor kelautan,” ujarnya. Kabarbisnis.com/bbs

Bantuan Tujuh Kapal Gagal Diwujudkan

oki lukito — Sat, 15 Oct 2011 21:32:36 +0000

SURABAYA, KOMPAS.com — Bantuan sebanyak tujuh kapal senilai Rp 1,5 miliar per unit yang dianggarkan dalam APBD Jawa Timur 2011 gagal diterima oleh sekitar 100 nelayan karena bermasalah dalam proses administrasi tender.
Menurut Ketua Forum Masyarakat Kelautan dan Perikanan (FMKP) Oki Lukito, rencananya ketujuh unit kapal berbobot mati 30 ton akan diterima nelayan Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Prigi, Kabupaten Trenggalek, sebanyak 2 unit; Bulu, Kabupaten Tuban 1 unit;, Tamperan, Kabupaten Pacitan 2 unit; Popoh, Kabupaten Tulungagung 1 unit; dan Sumberrejo, Kabupaten Blitar, 1 unit.
Tender ketujuh kapal tersebut sempat diulang dua kali karena munculnya sanggahan dari peserta lelang dan akhirnya dibatalkan karena sisa waktu yang terlalu singkat, hanya tiga bulan. Selain itu, kata Oki, hal itu diprotes karena alat tangkap kapal menggunakan jaring cantrang, yaitu modifikasi dari jaring trawl yang dilarang pemerintah sesuai Permen KP Nomor PER.14/MEN/2008.
Menurut dia, pada tahun 2010, sebanyak 6 KUB di Jatim juga gagal menerima bantuan kapal dari Kementeraian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena pemerintah daerah setempat tidak siap. Padahal, kapal tersebut sangat diharapkan oleh nelayan anggota KUB.
“Hal ini menunjukkan Pemprov Jawa Timur setengah hati dan lalai dalam perbaikan ekonomi masyarakat pesisir yang semakin terpuruk didera kemiskinan,” kata Oki, Sabtu (15/10/2011) di Surabaya.

Idul Fitri

oki lukito — Sat, 03 Sep 2011 22:00:29 +0000

From the sea we learn tranquility

From the ocean we learn patience

From the wave we learn change

Let us celebrate this day of victory over greed and selfisness

Let us forgive each other for a better of our archipelago

Save Noko Gili

oki lukito — Mon, 25 Jul 2011 17:09:00 +0000

Beyond the Gili Island

Perjalanan saya ke pulau Gili sekitar 2 jam perjalanan laut dari Pelabuhan Sangkapura Bawean-Kabupaten Gresik Jawa Timur atau 1 Jam naik Prahu Klotok dari Desa Daun, menyisakan kegundahan. Betapa tidak Dusun Gili, Desa Sido Gedung Batu (P.Gili mempunyai dua dusun, Gili dan Alas Timur) tampak indah dari tengah laut. Pasirnya putih, pulaunya dipenuhi tanaman hijau, pohon kelapa, Sukun dan pepohonan lainnya, ternyata tidak seindah isinya. Ada sekitar 220 KK, 1838 jiwa memadati pulau ini yang hidupnya mengandalkan hasil tangkapan laut. Bukan hanya ikan tongkol dan layang, perairan gili penghasil ikan karang seperi kerapu (macan, sunu), napoleon, kima, kepiting karang dan teripang. Selain memancing, penduduk Pulau Gili ada yang berprofesi sebagai penyelam alam (nelayan masker). Para penyelam yang kebanyakan tinggal di dusun alas Timur banyak yang celaka ketika melakukan penyeleman, lumpuh atau tewas, paling ringan pecah gendang telinga. “Mereka menyelam hingga dua puluh meter, hanya dilengkapi masker dan kompresor di atas perahu dan selang penghubung,” tutur Cholik, nelayan setempat. Untuk mempercepat penyelaman terkadang para penyelam diberi pemberat batu lima kilogram. Setelah mencapai celah karang para penyelam menyemprotkan cairan tertentu (diduga sianida) dan kembali ke permukaan air. Tak lama kemudian ikan karang seperti kerapu (groupers) muncul ke permukaan dalam keadaan pingsan. “Ikan kakap, krapu sunu paling banyak dicari, harganya per kilogram dibeli penampung ikan dua ratus lima puluh ribu, kerapu macan sembilan puluh ribu atau jika beruntung nelayan masker memperoleh ikan napoleon yang dihargai empat ratus ribu,” imbuh Cholik. (bersambung)

Dewan Maritim Jatim Dukung Putusan MK

oki lukito — Thu, 23 Jun 2011 07:44:19 +0000

SURABAYA: Dewan Maritim Jawa Timur mendukung penuh keputusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review Undang-Undang 27/2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang membatalkan 13 pasal di dalam UU tersebut.

Sekretaris Eksekutif Dewan Maritim Jatim Oki Lukito yang juga Direktur Regional Economic Maritime Institute mengatakan kebijakan MK atas 13 pasal pada UU 27/2007 sangat tepat dan relevan, khususnya terkait keberpihakan bagi kelangsungan budaya bahari dan pengembangan kewilayahan pesisir dan pulau-pulau kecil.

“MK [Mahkamah Konstitusi] sangat bijak dengan membatalkan 13 pasal UU 27/2007, karena 13 pasal itu merupakan jantung dari regulasi tersebut. Dengan pembatalan itu maka tidak ada lagi ruang bagi proses privatisasi bagi pesisir dan pulau-pulau kecil,” kata Oki kepada Bisnis, hari ini.

Putusan MK tentang UU 27/2007 diputuskan pada 16 Juni 2011, putusan itu diambil setelah sejumlah LSM dan kalangan nelayan mengajukan permohonan judicial review.

Oki yang juga Ketua Masyarakat Perikanan dan Kelautan Jatim itu menjelaskan bahwa proses privatisasi atau disebut juga Hak Pengusahaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (HP3) itu memang sejak awal ditentang oleh kalangan pegiat lingkungan maupun lembaga swadaya masyarakat yang intens memberdayakan masyarakat pesisir.

Proses judicial review itu, kata dia, dilakukan akibat kekhawatiran terhadap proses pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang akan dilakukan pihak ketiga, karena diyakini bakal merugikan nelayan dan masyarakat pesisir.

“Ini sangat kental dengan muatan kapitalisme, makanya MK menolak karena bertentangan juga dengan UUD 1945,” jelasnya.(er) bisnis.com