Ayat Alqur’an mengenai laut (3)

Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah buahan menjadi rezki untukmu; dan dia telah menundukkan bahwa bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dgn kekendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. (QS. Ibrahim (14):32)

Ayat Alqur’an mengenai laut (2)

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu degan air itu Dia hidupkan bumi sesudah Mati (kering)-nya dan Dia sebarkan air bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi: sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (QS. Albaqarah (2):164 

 

Potensi Pesisir Selatan Jawa Timur

Potensi SDA Laut

 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia baik dari segi luas wilayah maupun jumlah pulaunya (17.480 pulau) dengan garis pantai terpanjang ke empat (95.150 km) setelah Kanada, USA dan Rusia Federasi. Berdasarkan konvensi PBB tahun 1982, tentang hukum laut, wilayah laut yang dapat dimanfaatkan seluas 5,8 juta km2 (3,1 juta km2 perairan teritorial dan 2,7 juta km2 zona ekonomi ekslusif).

Propinsi Jawa Timur mempunyai Luas perairan 208.138 Km2 meliputi Selat Madura, Laut Jawa, Selat Bali dan Samudera Indonesia dengan panjang garis pantai 1.600 km merupakan salah satu sentra kegiatan ekonomi yang menghubungkan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Di sepanjang pantainya dapat dijumpai beragam sumberdaya alam mulai dari hutan bakau, padang lamun, terumbu karang, hutan, migas, sumberdaya mineral. Gelombang besar dan ombaknya terutama di pesisir selatan dapat dimanfaatkan sebagai sumber enerji alternatip, Ocean Thermal Energy Convertion (OTEC). Demikian pula pantainya yang berpasir putih layak untuk dikembangkan menjadi obyek wisata bahari. Hal ini ditunjang dengan keberadaan 446 pulau dimana tiga pulau diantaranya terletak di pesisir selatan dan termasuk pulau terdepan. Pesisir selatan Jawa Timur umumnya berpantai terjal dan berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia. Dengan luas laut 142.560 kilometer persegi termasuk Zona Ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI), memiliki panjang garis pantai lebih kurang 800 km, menyimpan sumber daya alam laut yang melimpah. Potensi perikanan tangkap mencapai 590.020 ton per tahun. Dengan jumlah nelayan 53.057 orang, kontribusi pantai selatan pada produksi perikanan Jawa Timur baru mencapai 12,12 persen. Berbagai jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomi seperti tuna, tuna kecil, cakalang, layur dan kakap serta tengiri menjadi penghasil utama nelayan pantai selatan. Untuk mengoptimalkan produksi penangkapan ikan, pemerintah telah membangun sejumlah sarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) masing-masing di. Pondokdadap, Kabupaten Malang, PPP Tamperan di Kabupaten Pacitan, PPP Puger di Kabupaten Jember, Pelabuhan Pendaratan Ikan {PPI} Popoh di Kabupaten Tulungagung, PPP Muncar dan PPI Pancer di Kabupaten Banyuwangi serta Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi di Kabupaten Trenggalek. Sementara di Kabupaten Blitar baru mempunyai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tambakrejo dan direncanakan membangun pelabuhan perikanan di Kabupaten Lumajang.

Selain perikanan tangkap, pesisir selatan Jawa Timur mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan budidaya laut dan payau. Kualitas airnya masih relatip baik karena jauh dari pencemaran limbah industri maupun domestik. Hal ini sangat memungkinkan dan subur untuk dijadikan sentra budidaya udang, rumput laut, kerapu, kakap dan kekerangan maupun kepiting bakau. Pesisir selatan yang meliputi delapan wilayah kabupaten yaitu, Banyuwangi, Lumajang, Jember, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek dan Pacitan umumnya mempunyai pesona alam yang indah dan layak dikembangkan menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW). Sedikitnya terdapat 39 lokasi wisata bahari yang umumnya berpasir putih, pantainya jernih dan indah. Pengembangannya antara lain, menjadi zona wisata laut untuk aktivitas memancing dan surfing, zona kawasan pantai untuk aktivitas berjemur (sunbathing), bermain (playground) dan melihat pemandangan, serta zona kawasan lindung (hutan, hutan mangrove, perbukitan, kebun kelapa) untuk aktivitas penjelajahan dan minat khusus. Serta zona pemukiman untuk pengembangan atraksi wisata, hotel dan pasar wisata.

 

Permasalahan

Jatim merupakan salah satu pusat pergerakan ekonomi Indonesia. Propinsi ini merupakan basis industri dan agrobisnis, sehingga pengembangan kawasan menjadi penting bagi perekonomian nasional. Dengan kondisi ekonomi nasional yang sedang payah, maka kawasan Jatim bagian selatan cukup prospekstif untuk dikembangkan sebagai motor penggerak perekonomian. Sayangnya pertumbuhan kawasan pesisir selatan hingga kini masih kalah dibandingkan dengan kawasan utara. Padahal kawasan selatan menyimpan potensi sumber daya alam dan sumberdaya kelautan yang relatif besar. Potensi ini tersebar di sepanjang pesisir kabupaten, yaitu Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi.

Di sektor perikanan tangkapan, Jawa Timur memiliki potensi sebesar 1,7 juta ton per tahun.Potensi lestari 804.612,8 ton per tahun, tapi baru dimanfaatkan 453.034,05 ton per tahun atau 56,30 % saja dari potensi yang ada. Total tangkapan itu sebagian besar (sekitar 87,98%) diperoleh dari usaha penangkapan di kawasan pantai utara, sisanya (12,12%) didapat dari penangkapan di pantai selatan (Samudera Iindonesia). Untuk perikanan budidaya, potensi yang dimiliki wilayah pantai selatan cukup besar. Budidaya air payau produksinya dapat mencapai 1,5 ton/ha/musim tanam, air tawar 16 ton/ha/musim tanam dan budidaya laut 7,5 kg/m3/musim tanam.

Dengan dibangunnya infrastruktur Jalur Lintas Selatan (JLS) Jawa Timur, diharapkan akan memberi angin segar bagi pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut. Ruas jalan Trans Selatan Jawa yang dimulai dari Anyer hingga Banyuwangi itu akan menghubungkan lima provinsi, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Proyek Trans Selatan Jawa dengan Jalur Lintas Selatan menjadi bagian yang diyakini akan mengurai keterisolasian wilayah itu sehingga memicu kemajuan kawasan tersebut.

 

 

Alternatif Mengatasi Kesulitan Nelayan

Lokasi Pelabuhan Mayangan, Kota Probolinggo

 Kehidupan nelayan pasca kenaikan harga BBM semakin berat. Di sejumlah wilayah, nelayan menyiasati kenaikan itu dengan mengganti bahan baker solar menjadi minyak tanah dicampur oli yang harganya lebih murah. Namun hal itu belum cukup untuk memulihkan kondisi nelayan sebab hasil tangkapan tidak menutup biaya bahan bakar.
Di perairan Laut Jawa, Selat Madura, Selat Bali dan Samudera Indonesia sebagian nelayan Jawa Timur telah mengurangi waktu berlayar guna menghemat ongkos bahan bakar minyak (BBM). Kapal yang biasanya menggunakan solar dengan harga Rp 5.500 per liter diganti dengan minyak tanah dicampur Oli seharga Rp 4.500 per liter. Namun, hal itu belum mendorong penangkapan yang optimal. Produksi tangkap cenderung minim sebagai dampak penangkapan ikan yang berlebihan dan penggunaan alat tangkap pukat harimau (trawl) yang hingga kini tak terkendali. Di perairan Selat Madura misalnya, mayoritas perahu nelayan menggunakan alat tangkap trawl yang dimodifikasi. Jaring Cantrang atau Dogol digunakan oleh kapal berukuran kecil maupun besar. Beberapa nelayan mengaku mengggunakan alat tangkap berbahaya itu karena terdesak kepentingan menangkap ikan dalam jumlah lebih banyak.

Sebagian nelayan tradisional di perairan Pantura mencari jalan keluar peningkatan tangkapan dan pendapatan dengan memanfaatkan rumpon serta mencoba melakukan budidaya rumput laut. Rumpon yang dipasang secara gotong royong merupakan hunian alternatip yang memikat kelompok ikan untuk berlindug di dalamnya serta berkumpul di sekitar rumpon. Sementara budidaya rumput laut dipilih karena tidak memerlukan modal besar, perawatan mudah dan harga jualnya tinggi.

Berkumpulnya ikan di sekitar rumpon dimanfaatkan oleh nelayan untuk menjaring ikan. Penggunaan alat pengumpul ikan itu memberikan kepastian lokasi tangkap sehingga mempersingkat waktu pennangkapan dan menghemat ongkos BBM yang selama ini berkisar 40-60 persen dari total biaya melaut. Rumpon juga bermanfaat menjadi tempat ikan bertelur dan melindungi pertumbuhan benih.

Teknologi pembuatan rumpon tergolong sederhana dengan bahan baku yang ramah lingkungan di antaranya ban bekas, bambu atau lempengan CD bekas. Jenis rumpon terdiri atas rumpon laut dangkal dan rumpon laut dalam. Rumpon-rumpon tersebut akan ditumbuhi berbagai jenis jasad renik, ganggang dan biota yang merupakan daerah makanan berbagai jenis ikan.

 

Butuh Penyuluhan

Walaupun bukan tergolong baru, pemanfaatan rumpon dan budidaya rumput laut masih menghadapi beberapa kendala. Pemilihan lokasi seperti perairan yang keruh sulit menarik ikan untuk menetap. Sementara budidaya rumput laut memerlukan arus deras, kejernihan air dan lokasinya berpasir. Kendalanya pengadaan bibit unggul dan teknis penanaman yang benar. Lebih dari itu, perairan yang padat lintas pelayaran dan maraknya pemakaian trawl menyebabkan alat bantu tangkap dan budidaya itu rawan rusak akibat tersangkut.

Soeprapto (37) nelayan asal Sangkapura, Bawean menuturkan, ia mulai menggunakan rumpon laut dangkal pertengahan tahun 2005 sejak kenaikan BBM lebih 100 persen. Rumpon yang dibuat dari bambu itu menuai hasil tangkapan sampai mencapai ratusan kilogram per hari. Namun, rumpon yang dibuat dan dirakit secara swadaya itu mengalami kerusakan akibat tertabrak pukat harimau yang marak di perairan utara Jawa dan Selat Madura. Rumpon miliknya dan nelayan lainnya juga ditabrak kapal yang sedang mencari sumber minyak di perairan Bawean.

Keterbatasan dana untuk memperbaiki rumpon menyebabkan Soeprapto terpaksa berhenti menggunakan alat bantu tangkap itu. Ia pun kembali berburu ikan dengan jaring Slerek. Berdasarkan kajian, penggunaan rumpon selain menghemat penggunaan BBM juga menghemat waktu tangkap bagi nelayan hingga enam jam, dan meningkatkan hasil tangkapan hingga tiga kali lipat. Walaupun demikian kelompok nelayan Bawean dan nelayan di wilayah pesisir Pantura lainnya, saat ini masih mempunyai penghasilan tambahan yang dengan modal sekitar Rp 150 ribu dalam waktu 45 hari mampu menghasilkan Rp 1 juta dari hasil penjualan rumput laut yang dibudidayakan tidak jauh dari pantai. Namun belum semua nelayan di pantura Jawa Timur melakukan budidaya rumput laut sebagai alternatip mata pencaharian yang tidak jauh menyimpang dari aktivitasnya sebagai bagian dari budaya bahari. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan penyuluhan oleh pemerintah daerah setempat.

 

Ayat AlQur’an Mengenai Laut (1)

Tuhan-Mu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu. QS. Al Isra’ (17) : 66.

Tenggelamnya Budaya Bahari di Selat Madura

Terancam punah

Keputusan pemerintah mengalirkan lumpur Lapindo di Kecamatan Porong langsung ke Selat Madura melalui kanal sepanjang 14,5 kilometer, dapat dipastikan akan menimbulkan masalah baru. Hal itu sudah jelas akan mematikan biota laut seperti mangrove, padang lamun dan terumbu karang tempat berkembang biaknya ikan.

Ribuan nelayan dan petambak di pesisir Selat Madura akan kehilangan mata pencahariannya. Budaya bahari akan tenggelam di Selat Madura !!. Tidak akan terlihat lagi Jukung Selentik yang meramaikan pesisir mencari cumi-cumi ketika sinar bulan purnama menerangi pantai. Entah bagaimana pula nasib Jukung Polokan dengan alat Pancing Tonda yang biasa digunakan menangkap tengiri di perairan sekitar pesisir selatan Madura. Tidak akan tampak lagi Jukung Serangan dengan katir di kedua sisinya berlayar memecah gelombang di perairan Progolinggo. Jukung adalah perahu kecil tradisional masyarakat pesisir Selat Madura untuk mencari ikan. Kendaraan nelayan ini serba bisa jika tidak ada angin menerpa layar, jukung bisa didayung atau digerakkan mesin kecil. Selat Madura kaya dengan berbagai jenis jukung, perahu dan kapal tradisonal yang digunakan untuk menangkap ikan dan alat transportasi. Sedikitnya ada 7 jenis jukung, 13 perahu dan 5 kapal setiap hari, malam dan siang berlayar di Selat Madura. Tinggal menunggu waktu sampai berapa lama lagi Perahu Jaten yang terbuat dari pohon jati atau pohon mimba dengan alat tangkap Payang Jurung menjaring ikan teri. Perahu Jaten masih dapat dijumpai di perairan Kenjeran Surabaya, Lekok Pasuruan dan Gili Ketapang Probolinggo. Sementara Perahu Ijo-ijo dengan alat tangkap payang besar yang sering digunakan nelayan asal Madura kepulauan atau Perahu Gelati yang sudah jarang ditemui asal Bandaran, Pamekasan atau Mlandingan, Situbondo tinggal menunggu kepunahan.

Menebar racun

Rencana membuang lumpur Porong langsung ke Selat Madura sejak semula telah menimbulkan keresahan masyarakat perikanan di Jawa Timur dan kecemasan nasional. Hasil uji Laboratorium Penguji Balai Pengembangan Budidaya Air Payau (LPBPBAP), Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur membuktikan semburan lumpur menimbulkan pencemaran dan berbahaya untuk tambak. Sejumlah parameter diantaranya melebihi ambang batas standar baku mutu air untuk budidaya air payau. Sampling yang diuji di laboratorium itu berasal dari Sungai Permisan di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Sungai Tuyono di Kecamtan Porong, Sungai Avor Alo di Kecamatan Porong, tanah tambak di desa Permisan dan desa Plumbon serta kolam lele di desa Penatar Sewu, Kecamatan Tanggulangin. Di sungai Permisan misalnya, kandungan amonia (NH3), nitrit (NO2), sulfida (S2), dan klorin (Cl 2) untuk satuan miligram per liter telah melampaui ambang batas. Demikian pula sampling lumpur sungai Permisan, Sungai Avor Alo dan tanah tambak di desa Plumbon mengandung besi (Fe) , tembaga (Cu), mangan (Me) dan bromida (Br2) tercatat diatas angka 3, jauh melebihi ketentuan standar yang diatur berdasarkan PP No.82 tahun 2001. Bahkan ditemukan plankton jenis prorocentrum sp yang meracuni ikan. Dapat dipastikan Selat Madura (65.563 km2) kondisinya akan lebih parah lagi setelah dialiri lumpur. Kondisi perairan Selat Madura saat ini sudah over fishing karena susutnya sumber daya ikan (SDI). Di perairan yang rawan konflik ini menjadi lahan mencari nafkah 85.510 nelayan dan14.832 petambak dengan rata-rata produksi perikanan Rp 1,7 triliun per tahun. Selat Madura selama ini mensuplai bahan baku air untuk puluhan ribu tambak udang, tambak bandeng dan budidaya rumput laut (Gracilaria sp). Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Gresik, Lamongan, Bangkalan, Sampang dan Pamekasan mempunyai lahan pertambakan yang luas dan tidak terpisahkan dari Selat Madura.

Dampak buruk

Produksi udang vanamei dan windu tahun lalu mencapai 38.600 ton atau 30 persen dari produksi udang nasional. Target tahun ini sebesar 42.000 ton dipastikan tidak akan tercapai. Hal itu sangat mungkin terjadi karena ada daerah-daerah di Sidoarjo dan Pasuruan sebagai sentra produksi udang terbesar di Jawa Timur, telah dialiri lumpur Porong. Sementara produksi rumput laut dan bandeng disamping untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal juga untuk diekspor. Luas lahan rumput laut jenis gracilaria yang dibudidayakan di tambak mencapai 589 ha dengan produksi per tahun 23.560 ton. Sementara produksi bandeng yang menempati areal 31.517 ha, jumlah produksinya 81.300 ton dan target produksinya diperkirakan menurun drastis tahun ini hingga dua-tiga tahun ke depan. Persoalan lain yang dihadapi adalah ketidak pastian nasib tenaga kerja pembudidaya ikan. Hidup mereka dan keluarganya tergantung aktivitas produksi tambak. Di Sidoarjo tercatat 65.000 orang yang bekerja di 16 unit pabrik pengolahan udang dengan kapasitas produksi 3.000 ton per bulan. Tidak bisa dibayangkan jika pengolahan udang terhenti. Buangan lumpur Lapindo ke laut tidak hanya menenggelamkan budaya bahari di selat Madura, tapi juga akan memberikan dampak buruk bagi produksi, ekspor perikanan, tenaga kerja dan investasi di sektor perikanan tangkap dan budidaya.

 

East Java Coastal and Small Island Tourism

East Java Indonesia have 52 tourism coastal beaches and 445 small islands object that very interesting to be seen. The objects are fit for diving, surfing, snorkling, fishing and sunbathing. Some object have exciting white sands, clear sea water and natural mangrove forestry.You can see the aqua culture activities like scallop, oyster, grouper fish farming or Cottoni sea grass farming. The location at:
Gresik District : Bawean Island, Tanjung Geen Beach, Taman Laut Noko, Mayangkara Beach, Labuhan Beach. Tinggen Beach, Gili Barat Beach, Terosan Beach, Ria Beach, Cina Island Beach.
Pacitan District : Teleng Ria Beach, Watu Karung Beach, Segoro Anakan, Tamperan Beach, Klayar Beach, Ngambar Beach.
Malang District : Sempu Island, Sendangbiru Beach, Balekambang Beach, Ngliyep Beach, Tamban Beach, Bajul Mati Beach, Jongring Saloko Beach, Wonogoro Beach, Modangan Beach, Kondang Merak Beach.
Trenggalek District : Prigi Beach.
Jember District : Bandealit Beach, Teluk Meru , Watu Ulo Beach, Papuma Beach, Paseban Beach, Rajegwesi Beach.
Banyuwangi District : Damai Gulf, Hijau Gulf, Sukamade Beach, Permisan Gulf, Pang Pang Barong Sae Gulf, Pelengkung Beach.
Lamongan District : Tanjung Kodok Beach, Wisata Bahari Lamongan
Blitar District : Serang Beach, Tambakrejo Beach, Jolusutro Beach.
Tuban District : Boom Beach
Probolinggo District : Gili Ketapang Island, Bentar Beach
Situbondo District : Pasir Putih Beach.
Sumenep District : Lombang Beach, Slopeng Beach, Mamburit Beach, Sepanjang Island, Sepudi Island, Pagerungan Island, Raas Island.
Bangkalan District: Sirih Kemuning Beach.
Pamekasan District : Talangsirih Beach.
Tulungagung District : Popoh Beach, Sinai Beach
Lumajang District : Piket Nol Beach.

Information: indomaritim@yahoo.com

Impor Perikanan Seharusnya Test Lab. Uji Mutu

Pemerintah Indonesia dan Jepang sejak 1 Juli tahun 2008 merealisasi Persetujuan Kemitraan Ekonomi (EPA). Perjanjian kerjasama ini membuka peluang ekpor perikanan Indonesia ke mancanegara khususnya Negara Sakura lebih besar. Sebanyak 51 produk perikanan mendapat pembebasan bea masuk antara lain, udang, lobster, kaki kodok, mutiara dan ikan hias. Selama ini produk udang tercatat mendominasi ekspor ke Jepang dan merupakan pasar ekspor perikanan kedua terbesar setelah AS. Dari total nilai ekspor perikanan tahun 2007 sebesar 2,3 miliar dollar, nilai ekspor ke Jepang tercatat sebesar 600 juta dollar. Masih sekitar 53 produk perikanan lainnya yang diupayakan mengalami penurunan tarif masuk secara bertahap seperti tuna, ikan teri, kepiting, dan tiram yang saat ini dikenai bea masuk 3,5 sampai 11 persen.
Kemudahan ekspor ke Jepang ini sekaligus peluang dan tantangan sebab produk ekspor perikanan Indonesia dianggap belum memenuhi persyaratan kesehatan. Importir menerapkan sertifikasi dan stadarisasi produk yang ketat guna menjamin kualitas, ketertelusuran dan keamanan pangan produk, meliputi proses budidaya hingga mutu produk. Standar yg ditetapkan terkadang tidak masuk akal. Uni Eropa (UE) terketat dengan ambang batas antibiotik maksimal 1 miligram per ton (ppb). Di tingkat hulu tambak harus terbebas burung, tikus, ayam, cacing. Bea masuk juga jadi kendala, UE menerapkan standar ganda. Negara-negara Asia Tenggara dikenakan tarif 7 persen, sementara eksportir asal Afrika dibebaskan dari tarif masuk, alias nol persen.
Kendala lain yang perlu dicermati yaitu kesiapan perusahaan pengolah perikanan. Hanya 113 unit pengolahan perikanan dari 439 unit yang layak melakukan ekspor ke pasar eropa. Sebanyak 267 perusahaan ekspor dicabut pemerintah karena dinilai tidak memenuhi standar kualitas yang ditentukan UE sebagai pasar ekspor ketiga terbesar bagi Indonesia. Volume ekspor ke UE sebesar 80.104,5 ton (2006) atau 8,65 % dari total volume ekspor sebesar 426.477,59 ton. Nilai ekspor ke UE 249,95 juta dolar AS atau 14,02 % dari total nilai ekspor perikanan sebesar 2,1 miliar dollar. Mutu adalah harga mati, pada tahun 2005 ditetapkan European Union General Food sebagai jaminan kesehatan pangan terhadap konsumen eropa. Hasil inspeksi tim komisi eropa pada tahun 2007 masih menemukan kandungan antibiotik dan pencemaran logam berat, merkuri, timbal dan kadmium akibat pencemaran industri dan sampah.
Jepang, Amerika serikat, Inggris, Perancis, Italia serta 25 negara eropa lainnya, Timur Tengah, Cina, Korea merupakan peluang pasar ekspor produk perikanan Indonesia. Dicabutnya Ketentuan CD236 yaitu pemeriksaan logam berat, histamine di Port Entry yang diberlakukan sejak 2005 oleh UE, membuka peluang produk perikanan dapat menguasai pasar Eropa

Mewaspadai Impor
Rendahnya tarif bea masuk impor produk perikanan yang rendah yaitu di bawah 10% menyebabkan impor meningkat. Tahun 2006 volume impor mencapai 184.240 ton dengan nilai 165,72 juta dollar. Tahun 2005 volumenya hanya 151.086 ton dengan nilai 127,25 juta dollar. Komoditas impor terdiri dari tepung ikan, udang dan ikan patin. Harga cenderung rendah, patin impor dari Vietnam Rp 7000 per kg, sementara produk dalam negeri Rp 11.000 per kg. Kondisi ini jika tidak diwaspadai sangat rawan relebeling dan terjadinya transhipment. Pemerintah harus menaikan biaya masuk sehingga dapat meningkatkan posisi tawar produk perikanan lokal.
Faktor pengawasan terhadap mutu produk impor perikanan memang lemah, sebagian yang diimpor juga berasal dari negara yang terkena embargo produk perikanan yaitu China dan India. Ditengarai bahwa sebagian produk perikanan yang diimpor diolah lalu diekspor. Sudah selayaknya produk impor wajib melalui pemeriksaan mutu dan penyakit untuk menjaga keamanan pangan (food safety). Ketentuan itu saat ini tidak menjamin sebab Balai Karantina yang jumlahnya 43 unit hanya memeriksa segi kesehatan ikan dan surat keterangan asal, bukan kelayakan sebagai food consumtion. Keberadaan Laboratorium Uji Mutu Perikanan di 17 provinsi yang telah teruji memeriksa produk ekspor sudah saatnya dilibatkan untuk mengamankan produk yang dikonsumsi masyarakat. Data Pusat Balai Karantina tahun 2007 hingga pertengahan 2008, impor udang tercatat 1,17 juta kilogram. Sejumlah 259.095 kg diantaranya berasal dari China dan 133.139,8 kg dari India. Tujuan impor untuk memenuhi permintaan bahan baku industri pengolahan. Komoditasnya terdiri dari udang, salmon, patin, tuna dan tepung ikan.

Nelayan Bawean Semakin Terpuruk

Sekitar dua ribu nelayan di kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik posisinya semakin terpuruk. Selain kesulitan melaut karena harga solar mencapai Rp 8000 per liter, rumpon yang mereka miliki banyak yang hilang dan dirusak. Perahu nelayan asal Jawa dengan jaring cantrang atau trawl yang dimodifikasi banyak melakukan penangkapan ikan di perairan Bawean. Nelayan pendatang ini, seperti dikeluhkan nelayan setempat, bukan hanya mencari ikan tetapi juga memotongi rumpon milik nelayan lokal karena dianggap menghambat laju jaring trawl. “Kami sudah lapor ke Polair dan Muspika, tapi tidak pernah ada reaksi. Bahkan kami yang bertindak sendiri karena jengkel, justru dipenjara,” ujar nelayan di Kecamatan Sangkapura yang keberatan namanya disebut. Rumpon adalah rumah ikan yang dijadikan tumpuan nelayan mencari ikan. Fungsi rumpon selain mendatangkan ikan juga mampu menghemat penggunaan solar perahu nelayan.

71 rumpon hilang
Selain dirusak oleh nelayan jaring cantrang, rumpon milik nelayan banyak yang diputus oleh kapal milik rekanan pertamina yang melakukan survey mendeteksi sumber migas. Menurut Soeprapto staf PPI Bawean, pada akhir bulan Januari sampai awa Pebruari 2008, rumpon milik nelayan sebanyak 71 unit, diputus oleh kapal yang dioeperasikan PT. Chandra Bumi Sakti (CBS). Awalnya ada kesanggupan dari pihak CBS akan mengganti rumpon yang rusak tersebut. Penjelasan ini pernah disampaikan pihak CBS kepada perwakilan nelayan dan camat Sangkapura dan Tambak. “Namun sampai sekarang belum direalisasi, sementara dengan rusaknya rumpon nelayan tidak bisa mendapatkan ikan,” kata H.Supar Ketua Nelayan Kecamatan Sangkapura. Berdasarkan catatan yang dilaporkan kepala desa masing-masing, jumlah rumpon yang rusak dan hilang dari 3 desa di Kecamatan Sangkapura dan Tambak adalah milik nelayan Desa Kepuh Legundi 3 unit, milik nelayan Desa Kepuh Teluk 6 unit dan Desa Sidogedung Batu 62 unit. Untuk kerusakan rumpon itu, nelyan Bawean minta CBS bertanggung jawab dan mengganti Rp 15 juta per rumpon. ”Rumpon yang dirusak adalah rumpon produktif, umurnya lebih dari 5 tahun dan sudah banyak ikannya,” kata H.Supar menambahkan.

Pelatihan budidaya
Salah satu upaya yang sedang dirintis oleh nelayan Bawean untuk mengatasi kesulitan melaut, akan diadakan pelatihan budidaya laut. Salah satunya adalah budidaya rumput laut. Menurut Soeprapto, sudah terbentuk sekitar 15 kelompok beranggotakan sekitar 100 nelayan yang berminat membudidayakan rumput laut. Jenis budidaya ini dipilih karena sangat prospektif untuk perairan Bawean. “Lautnya masih jernih, kualitas airnya masih bagus dan belum tercemar limbah industri. Modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar,” kata lelaki asal Mojokerto yang sudah lebih 15 tahun menetap di Bawean itu. Rumput laut yang dibudidayakan rencananya cottoni dan glacilaria. Modalnya untuk cottoni per rakit sekitar 250 ribu untuk membeli bambu, tali dan bibit. Per hektar atau sekitar sepuluh rakit berukuruan 8×6 meter hasilnya bisa mencapai 60-70 ton dengan masa tanam hanya 45 hari. Harga rumput laut basah Rp 3 ribu per kilogram dan yang kering bisa mencapai Rp 6 ribu. Nelayan di Bawean berharap nantinya ada pengusaha atau eksportir rumput laut asal Bawean yang memasarkannya. Banyak pengusaha dan masyarakat Bawean yang sukses di luar negeri seperti Malaysia dan Singapura yang diharapkan membantu pemasarannya.

Lokasi Pantai Ria, Bawean

Nelayan Keluhkan Surat Ukur Kapal

Lokasi perairan Bungatan, Situbodo

Mahalnya biaya pengurusan surat ukur atau gross akte kapal dikeluhkan oleh nelayan yang tinggal di pantura mupun pantai selatan Jawa Timur. Ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Kenaikan BBM berarti kesulitan nelayan semakin bertambah, namun mereka juga harus membayar mahal jika ingin memiliki surat ukur kapal. Walaupun secara resmi biaya pengurusan tidak lebih dari 50 ribu, pada prakteknya biaya yang harus dikeluarkan nelayan hingga ratusan ribu rupiah. Surat ukur mutlak dimiliki oleh semua kapal ikan diatas 5 GT. Tanpa surat ini, nelayan tidak bisa mengurus surat ijin lainnya seperti SIUP dan SIP yang merupakan kelengkapan kapal nelayan. Fakta di lapangan menunjukan, harganya lebih mahal lagi jika pengurusan tersebut diurus melalui pihak ketiga atau calo. “Di Muncar, Banyuwangi biaya yang diurus melalui calo dua setengah juta rupiah, kalau mau ijinnya lengkap diurus sekali jalan biayanya 4 juta rupiah” kata Rukidi, nelayan Muncar. Penjelasan ini dikuatkan Kepala PPP Muncar, Kartono Umar yang mengatakan per kapal dikenakan Rp 2.750.000 oleh Syahbandar Banyuwangi. Hal serupa juga dialami nelayan di Paiton dan Tanjung Tembaga, Probolingggo. Nelayan di peisisir pantura tersebut dikenakan biaya bervariasi antara 600 hingga 750 ribu rupiah per kapal. Namun hal itu dibantah oleh Adpel Pelabuhan Gresik, menurut Masri, biaya yang dipungut adalah biaya PNBP sebesar Rp 25 ribu, Pemeriksaan kelaikan Rp 10 ribu dan Tanda kebangsaan kapal Rp 1.500,-. Mahalnya biaya, katanya karena diurus oleh calo dan ditegaskan olehnya bahwa biayanya tidak semahal itu. Diakui pula bahwa pihaknya memang sudah mendengar persoalan itu.
Sumber di Dinas Perhubungan Laut Jawa Timur mengatakan, mahalnya biaya pengurusan surat ukur untuk kapal nelayan diatas 50 GT karena ada komponen biaya yang dibebankan kepada nelayan. Seperti misalnya SPPD untuk 5 orang anggota tim pengukur, transport ke lokasi dan biaya perjalanan dinas dan penginapan ke Jakarta karena surat ukur ini dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan.

Sepakat tidak mengurus
Lain lagi cerita nelayan asal Puger, Jember. Menurut Mohamad Sholeh nelayan di Puger sepakat tidak mengurus gross akte kapal karena biayanya mahal. “Biaya untuk melaut saja sudah mahal dan belum tentu dapat ikan, uangnya untuk melaut kadang-kadang kurang,” jelas Sholeh. Karena tidak punya ijin, jika tertangkap di laut sedang mencari ikan, mereka bayar kepada petugas. Sementara itu M. Toni, Kepala PPP Puger membenarkan bahwa sekitar 600 kapal yang biasa bongkar ikan di Puger tidak memiliki surat ukur yang dikeluarkan Syahbandar.
Kondisi yang tidak jauh berbeda dialami oleh nelayan di Sendangbiru, Pondok Dadap, Malang Selatan. Dua tahun lalu, ada pengurusan secara masal yang dikoordinir oleh Syahbandar. Namun biayanya tidak mahal hanya 75 ribu per kapal.
Sementara itu Ketua HNSI Jawa Timur, Djoko Tri Bawono menegaskan agar nelayan melaporkan kepada HNSI jika ada pungutan diluar ketentuan yang telah ditetapkan Syahbandar. Pungutan apapun di luar yang resmi katagorinya adalah pungli, dan mereka tidak mempunyai hati nurani “Kebetulan saya mendapat datanya dari Dinas Perhubungan Laut Jawa Timur, dan mahalnya biaya pengurusan surat ukur kapal karena ada komponen biaya lain-lain dibebankan kepada nelayan,” katanya. Menurut Djoko Tri Bawono petugas pengukur sudah mendapat biaya perjalanan dinas dan lain-lain dari instansinya. “Ada komponen biaya yang dianggarkan untuk pejabat penandatangan dan staf Dit jenla di Jakarta sebesar 250 ribu,” ungkapnya.