Oleh: Oki lukito | 15 Oktober 2007

Dilaut kita (belum) Jaya

Insiden pencegatan patroli Polair Polda Sumatera Utara oleh kapal perang Malaysia ketika sedang menggiring kapal pencuri ikan di perairan Pulau Jemur, Selat Malaka beberapa waktu lalu menunjukkan kelemahan menjaga dan mengamankan kedaulatan di laut.
Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan adalah bukti keteledoran bangsa ini melindungi, menjaga, dan mengamankan kekayaannya. Perampokan dan perompakan di Selat Malaka, maraknya pencurian ikan, illegal logging, trafficking, penyelundupan BBM, menampar kewibawaan negara. Anugrah berupa tanah air yang indah, kaya, subur dengan dua pertiga wilayahnya berupa laut dengan bertebar 17 ribu pulau lebih, harus diakui nikmat ini belum disyukuri
Indonesia dengan luas laut 5,8 juta kilometer persegi – luas teritorial laut 3,1 juta km2 dan luas ZEEI 2,7 km2 – kaya sumber daya alam dan mineral serta posisinya sangat strategis ditinjau dari aspek politik, ekonomi dan militer tidak mengherankan menjadi incaran banyak negara. Dengan kondisi ini apalagi berada di perairan terbuka serta menjadi lalu lintas pelayaran internasional rawan ancaman.
Munculnya ancaman baru bersifat global berupa terorisme internasional, memungkinkan setiap saat invasi militer datang dari arah manapun terutama laut. Walaupun dalam 5-10 tahun mendatang ancaman tersebut tidak terjadi. Tapi tren politik dan keamanan global yang begitu dinamis menimbulkan kecemasan tersendiri.
Selain persoalan 10 batas wilayah dengan negara lain terletak di laut, baru satu yang selesai dengan Vietnam, indonesia juga punya masalah dengan 10 ribu pulau yang belum diberi nama, padahal sudah 62 tahun merdeka. Sebagian besar pulau-pulau tersebut tidak berpenghuni, terutama yang letaknya di daerah perbatasan rawan konflik.
Masing-masing negara yang berbatasan langsung tentunya memiliki persepsi yang berbeda soal batas wilayah laut ini, khususnya batas wilayah teritorial, ZEE dan landas kontinen serta pegelolaan sumberdaya alam di wilayah perbatasan. Konflik bersenjata dengan negara tetangga karena masalah perbatasan dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak terselesaikan secara politis, mungkin saja terjadi.
Tanpa berburuk sangka, Singapura dan Malaysia lebih siap mengantisipasi ancaman global ini. Kedua negara itu tengah memperkuat armada lautnya. Singapura belum lama membeli 24 kapal korvet dan 6 kapal selam. Demikian pula tidak mau ketinggalan. Malaysia. Disamping sudah memiliki tambahan 26 korvet dan 4 kapal selam baru dipersenjatai rudal Excocet, negara di Semenanjung Malaka ini memesan lagi sejumlah kapal fregat dan korvet dari Inggris serta pesawat tempur dari Rusia.
Sementara kekuatan armada yang dioperasikan TNI AL tidak seimbang dengan luas laut yang harus diamankan. Walaupun jumlahnya sekitar 114 kapal perang dari berbagai jenis, kondisinya tidak maksimal. Bahkan sekitar 20 kapal berusia uzur, dan jika dipaksakan bisa menjadi kuburan bagi ABK-nya.
Pangkalan TNI AL yang hanya terpusat di Tanjung Priok (Armabar) dan Tanjung Perak (Armatim) menjadi salah satu titik lemah pengamanan di laut. Soekarno ketika menjadi presiden, pernah menggagas Lampung, Natuna dan Biak sebagai pangkalan armada kapal perang agar kekuatan laut meneyebar. Insiden di Perairan Pulau Jemur, sengketa Ambalat serta isu Selat Malaka, tidak lepas dari kepentingan ekonomi negara tetangga maupun Amerika, Inggris dan negara Eropa lainnya. Perairan sekitar Ambalat, mempunyai potensi emas hitam yang menggiurkan, tidak habis dieksplorasi selama 20 tahun. Cadangan emas hitam di Laut Sulawesi ini diprediksi mencapai satu miliar barrel dan cadangan gas terpendam mencapi 400 triliun kaki kubik.
Sementara ini ada tiga perusahaan minyak raksasa beroperasi di sana, UNOCAL (AS), SHELL (Inggris-Belanda) dan ENI (Italia). Kepentingan negara kapitalis ini bisa dicermati sejak isu Selat Malaka mencuat tiga tahun lalu. Dengan dalih pengamanan, Amerika Serikat mengusulkan armada kapal perangnya diijinkan mengawal setiap kargo yang melintasi perairan sepanjang 800 kilometer itu. Usulan ini ditentang Malaysia, Singapura dan Indonesia. Dengan reaksi penolakan ini, AS pinjam tangan Australia untuk merayu Malaysia dan Singapura agar menyetujui usulan tersebut. Bahkan Komandan Militer AS di Asia Pasifik ketika itu, Laksamana Thomas Fargo sempat melakukan manuver politik mencari dukungan ke Singapura, Malaysia dan Thailand. Hasilnya, Australia, Inggris, Selandia Baru, Malaysia dan Singapura kemudian berunding sendiri, tanpa melibatkan Indonesia.
Selat Malaka memang mempunyai nilai ekonomi. Separuh suplai minyak dunia memanfaatkan jalur strategis ini. Setiap tahun dilintasi lebih dari 50 ribu kapal komersial, tangker dan kapal pesiar. Salah satu upaya untuk mengamankan perairan NKRI, bersama-sama International Maritime Organization (IMO) sebetulnya pada tanggal 9 Mei 1998, ditetapkan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang terbentang dari Utara ke Selatan. Tetapi sampai saat ini AS dan sekutunya belum mau mengakui. Mereka tetap beranggapan perairan dalam Indonesia sebagai perairan international. Amerika Serikat dan sekutunya berkeinginan Indonesia juga membuat ALKI dari Barat ke Timur. Dari kenyataan itu Indonesia sebagai negara maritim, membutuhkan Angkatan Laut yang besar, kuat, profesional agar jaya di laut dan disegani kembali.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: