Oleh: Oki lukito | 5 November 2007

Ironi Negara Kepulauan

 Indonesia adalah negara kepulauan yang mengabaikan potensi sumberdaya kelautan, termasuk pulau kecil terluar. Padahal besarnya produksi bidang kelautan secara keseluruhan merupakan Produk Bruto Bidang Kelautan (PDB) yaitu, sektor perikanan, pertambangan dan energi, wisata laut/bahari, industri maritim, angkutan/transportasi laut, bangunan kelautan dan jasa kelautan. Penamaan pulau-pulau dan pembakuan maupun akses transportasi dan penyediaan infrastruktur adalah persoalan mendasar yang dihadapi. Belum tersusunnya strategi untuk mengembangkan ekonominya, menyebabkan pulau di perbatasan lebih memiliki ketergantungan ekonomi dengan negara tetangga, contohnya Miangas dan Sebatik. Pada umumnya pulau kecil terluar yang berbatasan dengan 10 negara dikenal kaya taman laut, budidaya dan pariwisata. Pulau-pulau kecil tersebut diprediksi memiliki potensi nilai ekonomi 52.809,37 dolar per hektar. Peluang ini ternyata lebih dibaca dan dimanfaatkan oleh pihak lain, baik itu perorangan maupun negara tetangga. Paska lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, penanganan  pulau terluar ternyata masih jalan ditempat. Menurut Perpers No. 78 Tahun 2005 negara kita memiliki 92 pulau terluar, 67 pulau diantaranya (28 berpenduduk, 39 kosong) berbatasan langsung dengan negara tetangga. Dua belas pulau dinyatakan rawan penguasaan efektif oleh negara lain yaitu Pulau Rondo berbatasan dengan India, Sekatung (Vietnam), Nipa (Singapura), Berhala (Malaysia), Marore, Miangas, Marampit (Filipina), Batek (Timor Leste), Dana (Australia) dan Pulau Fani, Fanildo, Brass berbatasan dengan Negara Palau. Sedangkan untuk menjaganya dibutuhkan biaya Rp 2,5 – 3 miliar per tahun. Hasil pemotretan udara Skuadron V Intai Strategis TNI-AU di Pulau Manggudu, NTT mengindikasikan adanya bangunan milik warga negara asing. Bangunan tersebut diduga digunakan sebagai Cottage lengkap dengan kolam renangnya (JP 28/6). Manggudu atau adalah salah satu dari 21 pulau yang terletak di Samudera Indonesia  berbatasan dengan Australia. Sementara di Laut Aru tercatat 10 pulau  berbatasan dengan Negeri Kangguru tersebut. Pulau seluas 150 Ha itu masuk dalam wilayah Sumba Timur, NTT dan dikelola oleh David James Wyllieine, warga negara Australia yang kawin dengan anak kepala suku setempat. Sejak dipasarkan pertamakali tahun 2003, Manggudu dikunjungi sedikitnya oleh 2.700 wisatawan mancanegara. Pulau dengan panorama pantai indah dan dijadikan resort ini dijaga ketat dan tertutup untuk nelayan. Demikian pula halnya Pulau Bidadari, salah satu diantara gugusan pulau di Kabupaten Baru, Manggarai Barat, NTT. Sejak tahun 2003 dikelola Enest Lewan Dosky. Melalui PT. Reefsecckers Kathernest Lestari, warga negara Inggris ini mendapat persetujuan PMA, BKPMD dan Ijin usaha tetap pada tahun 2000 serta ijin resort perhotelan dari Bupati Manggarai. Lahan seluas 45,4 Ha itu memiliki ijin konservasi pantai, ijin perluasan perhotelan selama 35 tahun. Masih di Provinsi yang sama, Pulau Sture dan Pulau Kukusan juga dikelola oleh warga Selandia Baru. Sementara itu Pulau Mansuar (Kepulauan Raja Ampat) di Provinsi Papua sejak tahun 1998 dikelola Maxmilan J. Ammer berkebangsaan Belanda. Puluhan Bungalow didirikan di atas lahan seluas 12 ribu meter persegi dengan investasi 700 juta dolar. Demikian pula halnya dengan Pulau Bawah di Kepulauan Natuna di Laut China Selatan dan Pulau Mandeh di Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat) diindikasikan sudah berpindah tangan. Konon pengelola Mandeh, warga negara Italia, mengantongi ijin sewa selama 40 tahun. Pemerintah juga merestui Pulau Batam, Galang dan Rempang dimanfaatkan Singapura untuk dijadikan  pusat industri offshore. Batam sebagai  free trade zone menjadi pusat industri yang melayani hampir semua kegiatan eksplorasi dan produksi migas lepas pantai Indonesia dan Asia Tenggara. Salah satunya yang memanfaatkan adalah  Mc Dermott, perusahaan galangan kapal terbesar Singapura. Undang – Undang Agraria No. 5 tahun 1960 sebetulnya melarang warga asing menguasai pulau dan menjadikannya hak milik. Melalui Perpres No.78, tanggal 29 Desember 2005 pemerintah berusaha mengontrol pengelolaannya. Kewenangan mengurus pulau-pulau terluar tidak sepenuhnya hak pemda, tetapi dikoordinasi oleh pemerintah pusat. Pemanfaatan pulau-pulau terluar oleh asing berlangsung sejak Otonomi Daerah diberlakukan. Maraknya pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh perorangan dan perusahaan asing adalah bukti ketidak seriusan bangsa ini memanfaatkan kekayaan sumber daya kelautan yang dimilikinya. Padahal pembangunan maritim adalah amanat UUD 1945, Pasal 33 ayat 3, bumi, air dan kekayaan alam yg terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jumlah pulau yang lebih dari 17 ribu itu memang tidak mudah mengontrolnya. Dibutuhkan semacam taskforce yang melibatkan peran seluruh komponen kelautan termasuk LSM. Tugasnya antara lain, mengawasi dan membuat kajian, agar potensi sumber daya alam di pulau-pulau tersebut menjadi aset yang memberi keuntungan untuk rakyat Indonesia, bukan orang asing. 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: