Oleh: Oki lukito | 5 November 2007

Negara Maritim Tanpa Ocean Policy

  Lima puluh tahun silam, tepatnya tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Ir. Djoeanda mendeklarasikan Indonesia sebagai negara kepulauan (Archipilagic State). Sebagaimana diatur dalam teritorial Zee Maritiem Kringen Ordonatie 1939 (Ordonansi tentang laut teritorial dan lingkungan maritim), isi dari deklarasi Djoeanda ini antara lain, menyatakan bahwa demi keamanan dan kesatuan, laut Indonesia adalah yang berada disekitar, diantara, dan didalam kepulauan negara RI. Deklarasi tersebut pada hakekatnya berisikan konsepsi negara nusantara (nusa-antara). Jika saja tidak ada deklarasi Djoeanda, wilayah laut Indonesia hanya sekitar pulu-pulau sejauh 3 mil dari pantai. Artinya, diantara pulau-pulau Indonesia terdapat laut international yang memisahkan antarpulau. Ketika dideklarasikan konsep negara kepulauan ini,  tidak langsung diterima oleh dunia. Reaksi penolakan datang dari Amerika Serikat dan Australia. Akan tetapi, melalui perjuangan panjang dan diplomasi yang dilakukan Prof.Dr. Mochtar Kusumaatmadja dan Prof. Dr. Hasyim Djalal pada tanggal 10 Desember 1982, konsepsi negara nusantara diterima dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) yang ditandangani oleh 117 negara. Indonesia meratifikasinya berdasarakan UU No. 17 tahun 1985 dan pemerintah kemudian menetapkan tanggal 13 Desember  menjadi Hari Nusantara. Ketetapan ini melalui keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 2001. Dengan diterimanya prinsip-prinsip wilayah laut negara kepulauan, laut Indonesia bertambah luas, yang berarti kekayaan pun bertambah. Lebih penting lagi, wilayah Indonesia menjadi bulat dan utuh tidak terpisah-pisah. Sejak saat itu Indonesia menjadi negara maritim terbesar setelah Kanada dan Rusia, luas laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 5,8 juta km2, terdiri dari 3,1 juta km2 luas laut kedaulatan dan 2,7 km2 wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Panjang garis pantai 95.150 km km serta terdiri dari 17.480  pulau. Potensi sumber daya perikanan mencapai 6,7 juta ton per tahun. Perairan NKRI juga memiliki 37% spesies ikan dan 18% terumbu karang dunia. Disamping itu, hampir 70 persen produksi minyak nasional berada di kawasan pesisir dan laut. Terdapat 60 cekungan mengandung minyak dan gas bumi, 40 diantaranya berada di lepas pantai, 14 cekungan di pesisir dan 6 di daratan. Total potensi kandungannya 11,3 miliar barrel minyak bumi, yakni 5,5 miliar barrel cadangan potensial dan 5,8 miliar barrel cadangan terbukti. Cadangan  gas bumi tercatat 101,7 triliun kaki kubik, 64,4 triliun cadangan terbukti dan 37,3 triliun kaki kubik cadangan potensial.Selain itu mempunyai cadangan migas 3,8 triliun meter kubik. Penonton di negeri sendiriData diatas baru sebagian kecil saja dari potensi kelautan yang dimiliki. Kegiatan ekonomi sektor kelautan yang potensial lainnya adalah jasa angkutan laut dan wisata bahari. Potensi ekonomi perhubungan laut diperkirakan sekitar 14 miliar dollar AS pertahun. Sejak 15 tahun terakhir hanya untuk membiayai armada pelayaran asing yang selama ini mengangkut 97 persen dari total barang ekspor/impor dan untuk mengangkut 50 persen dari total barang yang dikapalkan antarpulau. Sebagai contoh, setiap bulan sedikitnya 28 kapal berbendera asing mengangkut LNG dari Bontang, Kaltim. Kapal-kapal tersebut berdaya angkut 138.000 meter kubik yang disewa 60.000 dollar AS, atau Rp 546 juta per hari. Dibutuhkan waktu berhari-hari untuk mengangkut LNG dan hal ini sudah berlangsung puluhan tahun. Harga kapal pengangkut LNG pun cukup mahal. Untuk kapasitas 138.000 meter kubik membutuhkan investasi 200 juta dollar AS. Pembangunan maritim sesuai amanat UUD 1945, pasal 33 ayat 3, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kenyataannya kekayaan SDA di laut ternyata belum mampu menyejahterakan rakyat. Sebagai referensi, jumlah penduduk di wilayah pesisir tercatat 16,42 juta jiwa, sedangkan  poverty headcount index (PHI) 0,3214, yang berarti sekitar 32persen dari populasi masyarakat pesisir berada pada level di bawah garis kemiskinanKelemahan bangsa ini seperti pernah diungkapkan pakar kelautan, Hasyim Djalal, karena kita tidak mempunyai Ocean Policy. Laut belum dijadikan leading sector pembangunan secara nasional walaupun kita semua menyadari besarnya potensi yang dimiliki. Lihat berapa besar kerugian negara yang diakibatkan tindak kejahatan di laut. Pencurian ikan mencapai 4 juta dollar per tahun. Lemahnya pengawasan menyebabkan kapal-kapal asing bebas melakukan berbagai kejahatan, illegal loging, trafficking dan pencurian migas. Kemauan politik pemerintah mengekplorasi dan eksploitasi hasil laut juga lemah,  terutama menyangkut implementasi kebijakan. Contohnya di sektor pelayaran pemerintah sudah mengeluarkan Inpres No. 5 tahun 2005, namun tidak didukung oleh kebijakan perbankan. Akibatnya, perusahaan industri maritim yang padat modal itu terpaksa mencari dana segar dari bank asing dengan bunga lebih murah. Beralih ke Budaya teritorial Ada baiknya kita merujuk pada sejarah maritim Indonesia agar kita lebih bersemangat mengembangkan pembangunan kelautan. Dunia mencatat bangsa ini pernah mempunyai zaman keemasan pada era Kerajaan Sriwijaya ( 683 – 1030) dan berlanjut hingga dinasti Majapahit (1293 – 1478). Dua kerajaan tersebut mengembangkan budaya maritim dan disegani karena menguasai perdagangan dunia melalui armada lautnya yang besar dan kuat.  Masa surut kejayaan budaya bahari Nusantara adalah masuknya VOC (1602-1798). Awal merososotnya kekuatan armada bahari terjadi saat Perjanjian Giyanti (!755) ditandatangani Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta dengan Belanda.. Salah satu  inti perjanjian tersebut adalah diktum bahwa kedua raja keturunan Mataram itu menyerahkan perdagangan laut, hasil bumi, dan rempah-rempah dari wilayahnya kepada Belanda. Keputusan kedua raja tersebut memasung perkembangan budaya bahari nusantara. Terjadi pergerseran nilai-nilai sosial budaya dari bercirikan budaya maritim menjadi budaya teritorial. Ditelusuri dari sejarah dan potensi sumber daya kelautan, bangsa ini jelas mempunyai modal  untuk bangkit dari keterpurukan multidimesi.  


Responses

  1. Menyimak pertemuan oleh tokoh pahlawan indonesia pada 13 Desember 1957, yaitu Perdana Menteri Ir. Djoeanda. Mengatakannindonesia negara maritim. Sejauh manakah perkembangan sekarang apa kita sudah menjadi negara maritim atau masih dalam tahapan mana?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: