Oleh: Oki lukito | 13 November 2007

SDM Payah, SDI Parah, DKP Hobi Bangun Pelabuhan

Nelayan sebagai bagian dari masyarakat yang paling banyak memanfaatkan laut, belum menikmati hasil memuaskan. Hal ini dikarenakan pemanfaatannya masih menggunakan metode sederhana sehingga hasilnya kurang optimal.

Kurang optimalnya pemanfaatan laut oleh nelayan seharusnya menjadi salah satu prioritas program kerja Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang sejak tahun 2000 menjadi kementerian itu. Jika dicermati, sejak masih menjadi Direktorat Perikanan di Departemen Pertanian hingga mandiri menjadi departemen tersendiri lebih dari lima tahun, program pembangunan kelautan belum memberi porsi lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Data dari DKP menyebutkan, berdasarkan poverty headcount index (PHI) tahun 2005, sekitar 32 persen dari populasi jumlah penduduk pesisir (16,42 juta) masih berada pada level di bawah garis kemiskinan. Tolok ukur keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, seyogianya tidak hanya dilihat dari banyaknya sarana dan fasilitas yang telah dibangun. Atau dilihat dari indikator kenaikan ekspor perikanan setiap tahun. Tapi lihat bagaimana tingkat kesejahteraan nelayan dan kondisi ekosistim lingkungan pesisir dan laut karena keduanya saling terkait. Apakah kedua faktor tersebut menjadi lebih baik atau sebaliknya ?

Di Jawa Timur menurut data Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK), penghasilan nelayan pada tahun 2005 rata-rata sebesar Rp 3.758.220 atau sekitar Rp 313 ribu per bulan (1,3 dolar per hari), turun dari tahun sebelumnya Rp 3.774.740. Bandingkan dengan harga ikan tuna (5 dolar per kilogram), pendapatan nelayan masih lebih rendah, jauh dari ketentuan standar upah minimum yang layak. Padahal potensi penangkapan ikan cukup besar yaitu 1,7 juta ton per tahun. Akan tetapi pemanfaatan potensi tersebut kurang dari 50 persen dan sebagian besar dihasilkan dari perairan pantai utara. Sedangkan dari pantai selatan masih 12,2 persen dikarenakan terbatasnya kemampuan nelayan. Dari keseluruhan jumlah nelayan sebanyak 242.537 orang di 23 kabupaten/kota di Jawa Timur, nelayan maju tercatat 101.138 orang, tradisional 141.399 orang sedangkan tingkat pendidikannya 70 persen dari Sekolah Dasar (SD). Latar belakang tingkat pendidikan ini tidak dijadikan pijakan skala prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Program peningkatan SDM melalui pelatihan dan pendidikan misalnya, Jatim memperoleh anggaran minim yaitu Rp 180 juta per tahun (APBN 2007). Demikian pula halnya bantuan dana stimulan melalui program pemberdayaan ekonomi (PEMP) banyak yang kurang tepat sasaran.

Tahun 2007 belanja yang dianggarkan APBN untuk pembangunan sarana fisik sektor perikanan dan kelautan di Jatim lebih dari Rp 50 miliar. Anggaran tersebut untuk membangun sejumlah pelabuhan perikanan dan fasilitas penunjangnya.

Di pantai utara Jawa Timur (Selat Madura, Laut Jawa dan Selat Bali) yang kondisinya sudah kelebihan tangkap atau over fishing, pelabuhan perikanan justru berlomba dibangun. Seperti di Tuban (Bulu dan Karang Agung), Probolinggo (Mayangan dan Paiton), Pasuruan (Lekok), Sumenep (Pasongsongan), Lamongan (perluasan Brondong) dan Branta (Pamekasan). Dua pelabuhan di pantai selatan yaitu di Pacitan (Tamperan) dan Tulungagung (Popoh) serta Sendangbiru di kabupaten Malang juga mendapat porsi anggaran yang cukup besar. Di Trenggalek yang bertetangga dengan Popoh dan Tamperan sudah lama dibangun Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi. Pembangunan pelabuhan di pesisir pantai selatan masih relevan jika hal itu diasumsikan dengan melimpahnya sumber daya ikan (SDI). Akan tetapi, lain ceritanya jika dilihat dari jumlah nelayan, jumlah perahu serta SDM nelayan. Prospek pantai selatan memang akan lebih baik untuk 10 tahun kedepan sejalan dengan dibangunnya Jalur Lintas Selatan (JLS).

Sebagai catatan, Jawa Timur mempunyai luas perairan 208.138 kiometer persegi dan memiliki areal budidaya laut seluas 31.937 Ha. Patut disayangkan, perhatian dan kepedulian membenahi lingkungan pesisir dan sumberdaya kelautan belum menjadi prioritas. Anggaran yang dialokasikan sangat minim, Antara lain, untuk peningkatan SDM nelayan, program penghijauan pesisir dan perbaikan terumbu karang laut yang tinggal 20 persen serta program restocking. Lantas pertanyaannya, bagaimana nelayan dapat optimal memanfaatkan laut jika kemampuannya tidak ditingkatkan, SDI sudah menyusut sementara lingkungan pesisir dan laut tidak mendapat prioritas penanganan ?

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: