Oleh: Oki lukito | 28 Desember 2007

Tamparan Hari Nusantara

Hari Nusantara ke-8 tahun ini yang jatuh tanggal 13 Desember lalu dan sekaligus dirayakan sebagai Tahun Emas Deklarasi Djoeanda (!3 Desember 1957), ditampar dengan isu penjualan pulau di sejumlah daerah, Kepulauan Madura. Pulau Sitabok, Piropok dan Kamarong di Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep. Demikian pula Pulau Sepanjang dan Pulau Meriam Besar di NTB yang ternyata sudah dijual dan dimiliki oleh perorangan. Penguasaan pulau-pulau kecil ini jika tidak ditertibkan dan diseriusi akan menjadi preseden buruk. Pasalnya, Jawa Timur misalnya dengan luas perairan 208.138 kilometer persegi dan memiliki panjang garis pantai 1.600 kilometer merupakan salah satu provinsi yang mempunyai pulau terbanyak yaitu 445 pulau ( Data Badan Riset Kelautan dan Perikanan 2007). Kabupaten Sumenep tercatat memiliki 121 pulau, Pacitan 31, Tulungagung 19, Blitar 28, Kabupaten Malang 100, Situbondo 5, Gresik 13, Trenggalek 57, Sidoarjo 4, Banyuwangi 15, Jember 50, Probolinggo dan Sampang masing-masing satu pulau. Sementara keberadaan Pulau Karangjamuang masih sengketa antara Kabupaten Gresik dan Kabupaten Bangkalan. Selain itu terdapat tiga pulau terluar yang rawan ilegal yaitu Pulau Nusabarung (Kab.Jember), Paneken dan Sekel (Kab.Trenggalek), ketiganya berada di Samudera Indonesia.
Pulau-pulau itu sebagian besar tidak berpenghuni, umumnya kaya taman laut, budidaya dan wisata bahari. Tidak heran jika banyak yang tertarik dan ingin menguasainya. Potensi ekonomi wisata bahari jika dikembangkan akan mennghasilkan 52.809,37 dolar per hektar. Potensi ekonomi inilah yang menggelitik swasta untuk mengembangkannya.
Pulau Sitabok di Desa Sapeken misalnya, mempunyai fenomena alam yang indah dengan pasir putihnya. Untuk menuju ke pulau ini hanya 15 menit perjalanan dari Pulau Sapeken menggunakan perahu Jukung atau Speedboat. Penghuninya nelayan asal Bugis dan Madura yang telah berasimilasi. Uniknya, bahasa yang dimiliki penduduk setempat tidak dimengerti oleh orang Bugis dan Madura. Pulau-pulau di Kabupaten Sumenep umumnya memang memiliki keindahan alam dan layak dijadikan tujuan wisata. Pulau kecil lainnya seperti Sepanjang, Sapeken, Sepudi dan Bawean terbukti laku dipasarkan oleh biro perjalanan di Bali dan diminati wisatawan asing.
Perhatian Pemprov Jatim terhadap keberadaan pulau-pulau kecil boleh dikata sangat minim, sehingga potensinya terabaikan. Buruknya akses transportasi serta minimnya penyediaan infrastruktur menyebabkan masyarakat kepulauan miskin dan tidak mampu mengembangkan ekonominya. Peningkatan ekonomi di pulau-pulau kecil akan terjadi jika di daerah tersebut mempunyai sumber enerji. Enerji alternatif seperti Windpower, Solar Cell atau Tenaga Gelombang bisa diandalkan. Walaupun kondisinya serba terbatas penduduk kepulauan adalah nelayan tangguh. Terbukti, nelayan dari Pulau Raas dan Tonduk mampu berlayar jauh, menangkap ikan hingga memasuki Zona Ekonomi Eklusif Australia (ZEEA) sejauh 309 mil laut dan hanya singgah di Pulau Rote. Tidak sedikit diataranya yang ditangkap Angkatan Laut Australia dengan tudingan mencuri biota laut di kawasan koservasi. Perahu tradisional dengan 2-3 nelayan itu ketika ditangkap dipenuhi sirip hiu, dugong, lola atau penyu. Pulau yang kerap dikunjungi nelayan dari Kepulauaun Madura ini yaitu Pulau Pasir (Ashmore Island), Pulau Baru (Cartier Islet), Aftringan (Seringapatam reef), Pulau Dato (Scott Reef) dan Browse Islet di Samudera Indonesia.
Kemiskinan telah menyebabkan mereka nekat merantau berbulan-bulan, untuk mencari ikan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Resiko yang dihadapi cukup besar, bukan hanya menghadapi ganasnya gelombang laut lepas. Australia telah menetapkan peraturan penjara 3 tahun bagi pencuri biota laut di wilayahnya.
Lemahnya pengawasan serta kurangnya kepedulian kepada masyarakat kepulauan serta minimnya pembangunan, dikhawatirkan akan lebih banyak lagi pulau yang dikuasai perorangan atau swasta. Sebetulnya pemerintah sudah memasang rambu-rambu. Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 melarang warga asing menguasai pulau dan menjadikannya hak milik. Disusul terbitnya Perpres Nomor 78 Tahun 2005. Dalam Perpres yang diterbitkan tanggal 29 Desember 2005 itu disebutkan bahwa pengelolaan pulau-pulau tidak sepenuhnya hak pemda, tetapi dikoordinasi oleh pemerintah pusat. Hal itu ditegaskan kembali di dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Maraknya penjualan pulau adalah imbas dari kebijakan pembangunan selama ini yang masih berorientasi daratan. Sebagai provinsi maritim Jawa Timur seharusnya menggiatkan pembangunan pulau-pulau kecil, dan tidak memandang laut sebagai pemisah, akan tetapi sebagai jembatan untuk merajut ratusan pulau yang terabaikan itu.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: