Oleh: Oki lukito | 3 Februari 2008

Banyak Pintu Ekspor Perikanan

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) mengumumkan, jumlah produk makanan ekspor dari Indonesia ke Amerika pada tahun 2006 yang ditolak meningkat hampir 50 persen. Dari jumlah tersebut 90 persen diantaranya adalah produk perikanan. Menurut Food and Drug Association (FDA) produk tersebut umumnya mengandung unsur kimia, serangga dan jamur dalam kemasannya. Berita ini memukul usaha perikanan khususnya di Jawa Timur yang memasok sekitar 30 persen dari jumlah ekspor produk perikanan nasional. Persoalan ini menambah runyam mata rantai produksi perikanan dari hulu hingga ke hilir jika tidak segera dibenahi. Uni Eropa (UE) pada tahun 2005, mengindikasi 18 item penyebab ekspor perikanan Indonesia yang ditolak karena tidak sesuai dengan  Europe Union Regulation imbasnya delapan eksportir Jawa Timur mendapat sanksi berat,  sementara tidak boleh melakukan kegiatan ekspor ke eropa (suspend). Bahkan Approval number sebuah perusahaan pengolah ikan juga dicabut karena mencampur produksinya dengan bahan kimia. Tahun 2007 lalu produk  perikanan bermasalah ketika diekspor China dan Jepang  karena faktor antibiotik.  

 Warning 10 tahun

Dari transaksi perdagangan produk perikanan dunia senilai 70 miliar dolar tahun 2005,  Indonesia hanya mampu meraup 2 miliar dolar atau 2,8 persennya saja, kalah dengan Thailand 4 miliar dolar dan ketinggalan jauh dari China 25 miliar dolar. Sementara Australia sebagai negara pengimpor produk perikanan mampu mendapatkan 1,5 miliar dolar dari transaksi tersebut. Nilai ekspor produk perikanan tahun 2006 mencapai 2,1 miliar dolar atau Rp 18,9 triliun terdiri dari produk udang, tuna, cakalang dan rumput laut kering. Jepang adalah salah satu dari 126 negara tujuan ekspor Indonesia, sedangkan AS masih menjadi pasar utama, yakni 83.347 ton (475,14 juta dolar), disusul China 78.686 ton (150 juta dolar) dan Jepang di urutan ketiga 74.973 ton (409,66 juta dolar). Udang masih menjadi primadona produk ekspor perikanan dengan jumlah produksi pada tahun 2006 sebesar 327.260 ton.Ekspor hasil perikanan Jawa Timur tahun 2005 terdiri dari udang beku, tuna, cakalang, teri nasi dan produk value added lainnya, mencapai 181 ribu ton ( 480 juta dolar AS) meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 151 ribu ton dengan nilai 442 juta dolar. Khusus produksi udang vanamei dan windu  dari Jawa Timur tahun 2005  mencapai 34.600 ton atau 30 persen dari produksi udang nasional.  Berdasarkan data dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), volume produksi udang Indonesia tahun 2005 mencapai 245.100 ton.Volume ekspor udang pada tahun yang sama adalah 130.704 ton, sedangkan udang ekspor Jawa Timur tahun 2006 tercatat lebih dari 8.000 ton dengan nilai 77.148 dolar. Europe Union sebetulnya sudah memberikan warning sejak 10 tahun lalu agar  kualitas ekspor produk perikanan diperbaiki. Pemerintah tampaknya terlena dengan program memacu peningkatan produksi perikanan. Sementara faktor keamanan dan kualitas produksi khususnya ekspor terabaikan.Kita ambil contoh temuan UE, ternyata pemeriksaan organoleptik, umumnya tidak dilakukan terhadap bahan baku oleh eksportir. Demikian pula standar bahan baku yang diterima sangat rendah. Competent Authority (CA) yaitu instansi yang melakukan pengawasan mutu dan menerbitkan Health Certificate (HC) juga tidak melakukan monitoring ketat, antara lain terhadap kandungan histamin dan logam berat (Pb dan Cd) yang dilarang menurut UE regulation. 

Banyak Pintu

Kasus China adalah pelajaran mahal, sekaligus menguak apa yang sesungguhnya terjadi. Pelarangan ekspor perikanan ke negeri tirai bambu itu semula diduga terkait unsur politis. Maklum pada saat bersamaan Balai POM melarang sejumlah produk makanan made in china yang terindikasi mengandung unsur kimia berbahaya bagi kesehatan. Hasil kunjungan tim DKP ke China ternyata bercerita lain. Dokumen HC yang ditemukan ternyata asli tapi palsu. Artinya, HC yang seharusnya diterbitkan BLPMHP sebagai lembaga yang berwenang untuk merekom food consumption, ternyata diterbitkan instansi lain. Tim DKP menemukan sertifikat kesehatan yang diterbitkan Balai Karantina Ikan dan Bea Cukai. Fakta ini sempat dibeberkan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perindag Jatim. BLPMHP dan Balai Karantina, mempunyai fungsi berbeda tetapi sama-sama diberi kewenangan melakukan sertifikasi dan  menerbitkan HC sebagai persyaratan ekspor. Banyak pintu inilah yang menjadi celah lolosnya produk ekspor perikanan yang kualitasnya bermasalah. Hal ini disebabkan berbedanya uji materi dan tingkat kualitas pemeriksaan produk yang akan diekspor di instansi tersebut. BLPMHP diberi kewenangan menguji food safety for consumption, sementara balai krantina memeriksa kesehatan ikan.Untuk mendapatkan hasil produk ekspor yang aman dikonsumsi, idealnya pengawasan ketat dilakukan sejak di tingkat produsen (tambak, kapal ikan, pelabuhan perikanan). Sebelum sampai ke suplier atau penyalur hasil produksi seharusnya diperiksakan di laboratorium. Demikian pula unit pengolah/ eksportir melakukan pengawasan ketat bahan baku yang diterima sebelum diolah. Untuk memenuhi standar mutu yang diharapkan, dibutuhkan laboratorium penguji produk perikanan di sentra produksi dan perusahaan pengolah ikan. Pengadaan peralatan laboratorium ini membutuhkan biaya yang cukup mahal yaitu sekitar Rp 1 miliar. Saat ini dari 80 perusahaan pengolah ikan/eksportir baru sekitar 10 perusahaan yang memiliki laboratorium penguji mutu sendiri.. Sebagai antisipasi ketatnya persyaratan negara importir, khususnya Eropa dan Amerika, sudah saatnya pasar lain harus segera dicari. Peluang negara tujuan ekspor cukup besar  adalah, Korea, Singapura, Arabsaudi, Hongkong dan Taiwan serta Australia. Persoalannya mampukah kita bersaing dengan negara eksportir seperti Thailand, Vietnam, Filipina dan China yang mempunyai keunggulan kualitasi walaupun Indonesia memiliki kelebihan sumber daya perikanan ?. Kita patut mencontoh Vietnam, hasil produksi ikan segar dan olahannya mendapat predikat paling baik dari negara pengimpor di Eropa dan Amerika.       


Responses

  1. Potensi perikanan kita sebenarnya sangat besar… tapi kenapa banyak nelayan yang miskin dan terjebak tengkulak dan rentenir??
    Salam

  2. fakta diatas memang benar untuk produk perikanan di Indonesia sendiri. untuk itu perlu faktor yang lebih kecil yang perlu dibahas. seperti misalnya sumber bahan baku perikanan, perlu dilakukan penyuluhan ataupun sosialisasi mutu bahan yang mereka supplai kepada eksportir.
    untuk kasus produk asal cina, ya jelas aja dapat bahan yang riject untuk standart layak guna dikarenakan sistem pengawasan mutu yang belum optimal yang masi menghalalkan penyuapan dan masi meniru standart FDA, ISO ataupun HACCP. instansi yang terkaitpun belum mengadakan pengembangan riset tentang produk sehat. yang ada hanya tunggu ada masalah ataupun isu baru, mau bergerak atau dibahas itupun hanya niru doang dari yang telah ditemukan pihak lain. Indonesia ku……

    • terimakasih, kita memang baru bisa meniru ya, salam bahari


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: