Oleh: Oki lukito | 20 Juni 2008

Nelayan Keluhkan Surat Ukur Kapal

Lokasi perairan Bungatan, Situbodo

Mahalnya biaya pengurusan surat ukur atau gross akte kapal dikeluhkan oleh nelayan yang tinggal di pantura mupun pantai selatan Jawa Timur. Ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Kenaikan BBM berarti kesulitan nelayan semakin bertambah, namun mereka juga harus membayar mahal jika ingin memiliki surat ukur kapal. Walaupun secara resmi biaya pengurusan tidak lebih dari 50 ribu, pada prakteknya biaya yang harus dikeluarkan nelayan hingga ratusan ribu rupiah. Surat ukur mutlak dimiliki oleh semua kapal ikan diatas 5 GT. Tanpa surat ini, nelayan tidak bisa mengurus surat ijin lainnya seperti SIUP dan SIP yang merupakan kelengkapan kapal nelayan. Fakta di lapangan menunjukan, harganya lebih mahal lagi jika pengurusan tersebut diurus melalui pihak ketiga atau calo. “Di Muncar, Banyuwangi biaya yang diurus melalui calo dua setengah juta rupiah, kalau mau ijinnya lengkap diurus sekali jalan biayanya 4 juta rupiah” kata Rukidi, nelayan Muncar. Penjelasan ini dikuatkan Kepala PPP Muncar, Kartono Umar yang mengatakan per kapal dikenakan Rp 2.750.000 oleh Syahbandar Banyuwangi. Hal serupa juga dialami nelayan di Paiton dan Tanjung Tembaga, Probolingggo. Nelayan di peisisir pantura tersebut dikenakan biaya bervariasi antara 600 hingga 750 ribu rupiah per kapal. Namun hal itu dibantah oleh Adpel Pelabuhan Gresik, menurut Masri, biaya yang dipungut adalah biaya PNBP sebesar Rp 25 ribu, Pemeriksaan kelaikan Rp 10 ribu dan Tanda kebangsaan kapal Rp 1.500,-. Mahalnya biaya, katanya karena diurus oleh calo dan ditegaskan olehnya bahwa biayanya tidak semahal itu. Diakui pula bahwa pihaknya memang sudah mendengar persoalan itu.
Sumber di Dinas Perhubungan Laut Jawa Timur mengatakan, mahalnya biaya pengurusan surat ukur untuk kapal nelayan diatas 50 GT karena ada komponen biaya yang dibebankan kepada nelayan. Seperti misalnya SPPD untuk 5 orang anggota tim pengukur, transport ke lokasi dan biaya perjalanan dinas dan penginapan ke Jakarta karena surat ukur ini dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan.

Sepakat tidak mengurus
Lain lagi cerita nelayan asal Puger, Jember. Menurut Mohamad Sholeh nelayan di Puger sepakat tidak mengurus gross akte kapal karena biayanya mahal. “Biaya untuk melaut saja sudah mahal dan belum tentu dapat ikan, uangnya untuk melaut kadang-kadang kurang,” jelas Sholeh. Karena tidak punya ijin, jika tertangkap di laut sedang mencari ikan, mereka bayar kepada petugas. Sementara itu M. Toni, Kepala PPP Puger membenarkan bahwa sekitar 600 kapal yang biasa bongkar ikan di Puger tidak memiliki surat ukur yang dikeluarkan Syahbandar.
Kondisi yang tidak jauh berbeda dialami oleh nelayan di Sendangbiru, Pondok Dadap, Malang Selatan. Dua tahun lalu, ada pengurusan secara masal yang dikoordinir oleh Syahbandar. Namun biayanya tidak mahal hanya 75 ribu per kapal.
Sementara itu Ketua HNSI Jawa Timur, Djoko Tri Bawono menegaskan agar nelayan melaporkan kepada HNSI jika ada pungutan diluar ketentuan yang telah ditetapkan Syahbandar. Pungutan apapun di luar yang resmi katagorinya adalah pungli, dan mereka tidak mempunyai hati nurani “Kebetulan saya mendapat datanya dari Dinas Perhubungan Laut Jawa Timur, dan mahalnya biaya pengurusan surat ukur kapal karena ada komponen biaya lain-lain dibebankan kepada nelayan,” katanya. Menurut Djoko Tri Bawono petugas pengukur sudah mendapat biaya perjalanan dinas dan lain-lain dari instansinya. “Ada komponen biaya yang dianggarkan untuk pejabat penandatangan dan staf Dit jenla di Jakarta sebesar 250 ribu,” ungkapnya.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: