Oleh: Oki lukito | 20 Februari 2009

Di laut dimainkan gelombang, di darat jadi bulan-bulanan.

Nelayan sebagai bagian dari masyarakat yang paling banyak memanfaatkan laut, ternyata belum menikmati hasil memuaskan. Hal ini antara lain pemanfaatannya masih menggunakan metode sederhana sehingga hasilnya kurang optimal. Pemanfaatan laut oleh nelayan yang merupakan bagian masyarakat pesisir, seharusnya menjadi bahan evaluasi kinerja Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Jika dicermati, sejak masih Direktorat Perikanan di Departemen Pertanian hingga mandiri menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan lebih dari delapan tahun, program pembangunan kelautan belum memberi porsi lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan yang umumnya tradisional itu. Data dari DKP menyebutkan, poverty headcount index (PHI) 0,3214 yang berarti sekitar 32 persen dari 16,42 juta masyarakat pesisir di Indonesia, berada pada level di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan masyarakat pesisir bersifat struktural dan ditengarai disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat seperti pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, infrastruktur. Kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses informasi, teknologi dan permodalan, serta budaya dan gaya hidup yang cenderung boros, menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin semakin lemah. Kebijakan pemerintah selama ini kurang berpihak pada pemangku kepentingan di wilayah pesisir. Kondisi masyarakat pesisir di 8.070 desa nelayan umumnya masih saja kumuh (kurang listrik, air bersih, jalan rusak). Demikian halnya sekolah dan sarana/prasarana kesehatan masih minim. Memang sejak sektor perikanan dan pesisir mulai mendapat perhatian, sarana dan prasarana untuk menunjang penghasilan nelayan pun berusaha dipenuhi. Pelabuhan Samudra (PSN) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), Tempat Pelelangan Ikan (TPI) banyak dibangun dan dibenahi dengan harapan produktivitas dan penghasilan nelayan meningkat. Idealnya diikuti pula dengan pembenahan menejemen pelelangan ikan yang carut marut karena dominasi para tauke, tengkulak, pengambek dan pemilik kapal. Demikian pula bantuan kapal dan alat tangkap dengan pola bergulir hasilnya tidak pernah dievaluasi. Peningkatan sumber daya masyarakat seharusnya juga mengajarkan usaha pasca tangkap, untuk memberi nilai tambah pada hasil tangkapan. Nelayan perlu diarahkan usaha budidaya laut untuk antisipasi masa paceklik bersama datangnya musim angin barat. Program Mitra Bahari (PMB), Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dicanangkan sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat dan lingkungan pesisir, tidak memosisikan nelayan sekedar obyek. Tolok ukur keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, seyogianya tidak hanya dilihat dari banyaknya sarana dan fasilitas yang telah dibangun. Atau pun dilihat dari indikator peningkatan ekspor setiap tahunnya. Lihat pula bagaimana tingkat kesejahteraan, kondisi ekosistim lingkungan pesisir dan laut yang saling terkait. Menjadi lebih baik ataukah sebaliknya ? Itulah masalahnya. Kebijakan itu baru menyentuh permukaan, yang kasat mata. Nelayan sebagai pewaris budaya bahari, nasibnya masih tetap miskin. Di laut dimainkan gelombang, didarat menjadi bulan-bulanan tengkulak terjerat utang. Di Jawa Timur misalnya, komoditas perikanan dari provinsi ini memberi kontribusi ekspor nasional sekitar 25,7 persen, akan tetapi penghasilan nelayan pada tahun 2007 rata-rata sebesar Rp 4 juta (Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim). Atau sekitar Rp 333 ribu per bulan. Berarti hanya Rp 13 ribu perhari rumah tangga atau Rp 3.300 per anggota keluarga. Jika mengacu standar Bank Dunia yakni keluarga miskin berpendapatan kurang dari 2 dollar AS per hari, betapa miskinnya nelayan kita. Padahal potensi sumber daya perikanan laut Indonesia mencapai 6,7 juta ton per tahun. Berbagai jenis ikan palagis, demersial, ikan karang, udang paneid dan lobster tersedia cukup melimpah. Berbagai upaya membantu permodalan nelayan pun banyak diluncurkan. Akan tetapi Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) hingga kini belum menyentuh nelayan kecil. Beragam program pendanaan dan permodalan yang digulirkan pemerintah jauh dari jangkauan nelayan. Lain di tataran konsep, beda pula realitas di lapangan. Dana pemerintah yang dititipkan pada bank atau lembaga keuangan lainnya, perlu ditinjau kembali. Selain tidak tepat sasaran, ternyata juga mahal, tidak ada bedanya dengan formula kredit pada umumnya. Boleh dikata kebijakan pemerintah untuk nelayan belum mencakup aspek politik dan ekonomi secara menyeluruh. Kebijakan yang diambil baru menyentuh permukaan, belum sampai ke kedalaman lautan persoalannya.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: