Oleh: Oki lukito | 14 Mei 2009

Sengkarut Perijinan Kapal Nelayan

Selain dimainkan gelombang di laut dan menjadi bulan-bulanan tengkulak di darat, nasib nelayan kian tidak berdaya menghadapi berbelit dan mahalnya pengurusan surat ijin kapal ikan. Komunitas nelayan di Pantai Prigi, Kecamatan Prigi, Kabupaten Trenggalek, yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, mengeluhkan sulit dan mahalnya mengurus sertifikasi perahu. (Kompas 30/4).
Untuk dapat mengoperasikan kapal ikan, nelayan harus memiliki surat ijin atau sertifikasi perahu di bidang Pelayaran yang terdiri dari Surat Ukur Kapal, Pas Tahunan, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan yang berlaku satu tahun serta harus diperpanjang setiap tahunnya. Demikian pula dengan Gross Akte yaitu pendaftaran kapal yang berlaku selama kapal beroperasi. Ijin ini dikeluarkan oleh Otoritas Pelabuhan atas nama Menteri Perhubungan, dalam hal ini Administrator Pelabuhan (ADPEL). Untuk mendapatkan Ijin tersebut waktu yang diperlukan sampai final sekitar 3 tiga bulan, dengan persyaratan memiliki surat Kontrak Pembangunan Kapal, Berita Acara serah Terima Kapal dan Surat Keterangan Galangan, serta harus dilakukan pengukuran Kapal. Hal itu pun belum cukup bagi nelayan yang memiliki kapal untuk bebas menangkap ikan di laut. Setelah mendapatkan Gross Akte pendaftaran Kapal, nelayan harus mengajukan permohonan mendapatkan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) yang berlaku selama kapal beroperasi, dan Surat Ijin Penangkapan Ikan atau Pengangkutan Ikan (SIPI/SIKPI), yang berlaku selama setahun. Selain itu ada pula Sertifikat Kelayakan Penanganan dan Penyimpanan Ikan. Surat-surat tersebut diterbitkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan. Untuk kapal ukuran 30 Gross Tons (GT) keatas diterbitkan Dirjen Perikanan Tangkap. Kapal berukuran kurang dari 30 GT oleh Dinas Provinsi dan Perikanan Kabupaten/Kota untuk kapal yang berukuran kurang dari 10 GT. Adapun Untuk kapal kurang dari 5 GT tidak perlu ijin tetapi harus mendaftar pada Dinas Perikanan setempat.

7 ribu kapal illegal
Rumitnya di Jawa Timur hanya terdapat dua Kantor ADPEL yang dapat menerbitkan Gross Akte Pendaftaran kapal yaitu di Tanjung Perak Surabaya dan Tanjung Wangi Kabupaten Banyuwangi dan 6 kantor ADPEL pembantu di kabupaten/Kota. Akan tetapi institusi tersebut juga melayani kapal-kapal Barang dan Penumpang atau kapal niaga lainnya. Padahal sebaran kapal ikan berada di 22 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Carut marut prosedur perijinan dan mahalnya biaya mengurus surat ijin menyebabkan nelayan memilih tidak mengurus ijin kapal ikan. Dengan kondisi seperti ini maka dari sekitar 8.500 unit kapal ikan yang ada di Jawa Timur yang seharusnya wajib memliki ijin, ternyata hanya sekitar 10 persen yang berijin. Atau dengan kata lain sekitar 90 persen kapal ikan di Jawa Timur menangkap ikan tanpa ijin atau secara ilegal. Tanpa regulasi sektor perijinan, sampai kapanpun seluruh kapal perikanan di Jawa Timur tidak mungkin mendapatkan ijin. Sementara proses pengawasan dan penangkapan kapal-kapal ikan di tengah laut oleh aparat penegak hukum semakin ketat. Kebijakan ekonomi pemerintah selama ini tidak pernah berpihak kepada nelayan. Mereka lagi-lagi harus menjadi korban karena kapalnya tidak berijin, dan untuk mendapatkannya harus menempuh prosedur panjang, memerlukan waktu lama juga biaya yang tidak sedikit. Besarnya biaya perijinan itu bervariasi antara Rp 250 ribu hingga Rp 2,5 juta walaupun biaya resminya tidak lebih dari Rp 50 ribu.

Terancam Embargo
Pada Januari 2010 negara-negara pengimpor produk perikanan akan memberlakukan persyaratan ketat, produk ikan yang diimpor harus berasal dari kapal yang berijin. Artinya kapal harus teregistrasi di negara asal. Ketentuan ini sebetulnya telah di berlakukan sejak tahun 2007. Setiap tahun negara pengimpor khususnya Uni Eropa mengirim delegasinya ke Indonesia, termasuk ke Jawa Timur mengadakan penelusuran (traceability) tentang produk perikanan yang diekspor ke negara Uni Eropa. Jika ditemukan bahwa kapal-kapal ikan di Indonesia tidak berijin dan menangkap ikan walaupun di wilayah perairan negara sendiri, maka dikatagorikan illegal fishing. Sehingga hasil tangkapan nelayan tidak dapat dijual ke luar negeri atau diekspor. Produk perikanan kita mendapat ancaman sanksi embargo negara pengimpor. Hal ini jelas akan merugikan Jawa Timur sebagai sentra ekspor perikanan nasional. Bila tidak segera dilakukan pembenahan perijinan kapal ikan, maka hal ini akan menjadi badai yang bisa mengempaskan sektor perikanan tangkap. Nelayan, pewaris budaya bahari yang kehidupan sosial ekonominya termarjinalkan itu, lagi-lagi dirugikan


Responses

  1. Ya itulah indonesia tak lepas dari ruwetnya birokrasi yg akibatnya mengorbankan rakyat kecil selama pemimpinnya tidak bisa bertindak tegas ya percuma lah tak kan bisa berubah sampai kapan pun.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: