Oleh: Oki lukito | 13 Agustus 2009

Kontroversi Pelabuhan Lamong Bay

Pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong lima tahun lalu direncanakan untuk mengantisipasi terjadinya overload di Pelabuhan Tanjung Perak. Faktor yang sama dimunculkan kembali saat ini setelah Pemprov Jawa Timur memberi green light kelanjutan proyek ambisius dan sarat muatan politis itu. Akan tetapi prediksi kelebihan kapasitas itu ternyata tidak terbukti. Daya tampung Pelabuhan Tanjung Perak sampai sekarang masih aman, bahkan terjadi penurunan shipping ocean going sejak Oktober 2008 lalu. Arus barang di Pelabuhan Tanjung Perak pada tahun 2007 mencapai 34 juta ton, petikemas 1,8 juta twenty foot equalivalent units (TEUs) sementara kapasitas Pelabuhan Tanjung Perak 2 juta TEUs per tahun (Data Pelindo III). Realisasi pembangunan pelabuhan international itu tertunda karena terjadi tarik ulur antara Pemkot Surabaya dan Pemprov Jawa Timur. Awalnya Pelabuhan Lamong Bay akan mereklamasi lahan seluas 400 hektar (Ha). Biayanya sudah dicanangkan Rp 6,5 triliun dibiayai APBN dan APBD Pemkot Surabaya. Tahap pertama pembangunan zona dermaga dan ter¬minal petikemas menelan investasi Rp 2,5 triliun. Ta¬hap kedua pembangunan kawasan industri sekitar 60 Ha de-ngan investasi Rp 1,5 triliun. Dan, tahap ketiga mewujudkan kawasan industri dan fasilitas umum seperti sarana rekreasi, lahan parkir dan sarana pariwisata air dianggarkan Rp 3,5 triliun. Pemerintah pusat akhirnya hanya mengijinkan Lamong Bay dibangun di atas lahan seluas 50 Ha dan Pelindo III sudah menyiapkan dana Rp 1,6 triliun. Pelabuhan Teluk Lamong menjadi kontoversi, pasalnya Pemprov Jatim berencana membangun pelabuhan laut di Tanjung Bulu Pandan, Kabupaten Bangkalan bersinergi dengan Jembatan Suramadu. Pemerintah provinsi berdalih, Peraturan Daerah (Perda) No.4 tahun 1996 tentang Tata Ruang menetapkan perluasan Pelabuhan Surabaya ke arah wilayah Kabupaten Bangkalan, Madura. Sebaliknya, kawasan Teluk Lamong dinyatakan sebagai kawasan konservasi. Pembangunan Lamong Bay sempat pula mengundang reaksi minir dari sejumlah organisasi lingkungan. Dikhawatirkan reklamasi akan merusak ekosistem pesisir, diantaranya hutan bakau (mangrove). Kerusakaan hutan bakau sebagai penyeimbang dan penyangga ekosistem pesisir dan laut akan mengancam sumber kehidupan pewaris budaya bahari yaitu ribuan nelayan dan petani tambak di Gresik dan Surabaya. Banyak terjadi kasus reklamasi pantai akhirnya mencuatkan masalah lingkungan. Reklamasi pantai Kapuk, Jakarta misalnya rutin ‘menenggelamkan’ wilayah di kawasan pesisir Jakarta dan sekitarnya pada musim hujan. Hal itu bukan tidak mungkin terjadi di wilayah Surabaya dan Gresik. Kita sudah diingatkan alam. Setiap musim hujan Kota Gresik dan Surabaya direpotkan amuk Kali Lamong. Tahun lalu, luapan air merendam empat kecamatan di sepanjang aliran Kali Lamong. Keempat kecamatan di Gresik yaitu Benjeng, Cerme, Menganti dan Kedamean. Sementara di Surabaya Barat, air merambah ratusan hektar tambak di Tambakdono Pakal, Kecamatan Benowo. Tercatat sedikitnya 700 rumah dan 1.225 hektar tambak siap panen rusak serta 500 keluarga mengungsi. Kerugian petani tambak diperkirakan Rp 12 miliar.

Pendangkalan

Perairan menuju Pelabuhan Teluk Lamong yang merupakan pula alur masuk utama Pelabuhan Tanjung Perak, kondisinya parah oleh sedimentasi dan ratusan bangkai kapal tenggelam. Di perairan tersebut kapal harus antri agar tidak kandas. Kapal yang bisa masuk ke Pelabuhan Tanjung Perak hanya bermuatan 2000 TEUs, sedangkan kapal kapasitas 5.000 hingga 13.000 TEUs membutuhkan kedalaman perairan minimal 15 meter.  Kapal yang beroperasi  rata-rata bertonase di atas 100 ribu ton dan hanya bisa dilayani oleh pelabuhan yang mempunyai kedalaman lebih dari 15 meter. Demikian pula dengan fasilitas yang ada. Idealnya International Hub Port memiliki terminal khusus kontainer, curah cair, dan terminal penumpang tersendiri. Sebagai gambaran, saat ini dioperasikan kapal kontainer generasi ketiga. Panjangnya lebih dari 300 meter, kira-kira tiga kali lapangan sepak bola, kapasitasnya 8.500 TEUs. Sementara itu alur pelayaran menuju Tanjung Perak, tepatnya di buoy 8 tidak aman bagi pelayaran, lebar alur hanya 100 meter dengan kedalaman 9 meter. Akibatnya kapal harus melintas bergantian satu per satu. Awal Februari tahun 2008, delapan kapal terjebak di buoy 8 selama empat hari. Dari 8 kapal tersebut hanya satu yang berhasil melintas dan tujuh kapal lainnya tertahan dan gagal merapat di Pelabuhan Tanjung Perak. Pendangkalan Selat Madura merupakan penghalang besar Pelabuhan Teluk Lamong. Jika perairan Selat Madura yang menuju Pelabuhan Tanjung Perak tidak dikeruk, prospek bisnis pelabuhan tersebut ke depan akan suram. Selain dihadang pendangkalan, jalur pelayaran utama juga terhalang pipa gas Kodeco yang dipasang awal tahun 2007, khususnya di perairan buoy 10. Dengan peralatan canggih berupa sonar dan gyroscope yang terpasang di kapal, terdeteksi adanya pipa melintang di kedalaman 9 meter hingga 10 meter di bawah permukaan laut. Pipa tidak ditanam di kedalaman minimal 30 meter di bawah dasar laut sesuai ketentuan, sehingga rawan tersangkut baling-baling kapal. Melihat beberapa persoalan tersebut diatas, Pelabuhan Teluk Lamong terlalu premature jika diharapkan mampu menyaingi Singapore Port Authority atau Tanjung Pelepas, Malaysia. Sebagai negara maritime yang berbasis kepulauan, Indonesia memang membutuhkan banyak pelabuhan serta kapal untuk memperlancar transportasi laut antarpulau. Ironinya sebagian besar pelabuhan milik Pelindo tersebut merugi, belum mampu dikelola secara profesional.  Salam Bahari


Responses

  1. komentar ini memang tdk berkaitan dengan tulisan diatas, namun cukup penting untuk dikonsumsi terutama oleh DKP RI karna berkaitan dgn dana PEMP 200 dan 2005 senilai satu milar tujuh juta rupaih yang digunakan untk mendirikan BPR Pesisir akbar Kabupaten Bima, dan sekarang BPR tsb telah dikuasai sepenuhnya oleh kepala dinas kelautan dan perikanan kabuapten bima yang langsung berada sebagai komisaris utama dan KSU Berkah mandiri sebagai pendirinya tidak diposisikan sbagai apapun didalam bpr itu. dengan ini memohon perhatian Lembaga negara :1. KOmisi Pemberantasan Korupsi RI; 2. DKP RI; 3. Dirjen PEMP DKP RI, karena kami yakin jika dibiarkan maka keadaan ini akan mengarah kepada penguasaan milik negara oleh oknum

    • Informasi yg anda sampaikan sangat bagus, sebaiknya buatkan laporan tertulis ditujukan ke Menteri Kelautan secara formal maupun lewat facebook atas nama Fadel Muhammad, salam bahari


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: