Oleh: Oki lukito | 3 Februari 2010

Fee Bank Jatim Versus Kredit Nelayan

Bank Jatim tercatat sebagai salah satu aset pemerintah daerah yang profitable serta mempunyai prestasi terbaik di antara Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Tahun 2009 lalu, bank plat merah itu menghasilkan laba bersih cukup signifikan dan memberi kontribsusi sekitar Rp 300 miliar ke kas daerah. Pepatah mengatakan, tidak ada gading yang tak retak dan kali ini reputasi yang telah dicapai itu tercoreng. Seperti ramai diberitakan di media, bank dengan slogan ‘Banknya rakyat Jawa Timur’ itu diduga tersandung masalah komisi atau fee yang diberikan kepada pejabat di Jawa Timur. Uang sebesar Rp 71,5 miliar yang sedang dipermasalahkan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) dan DPRD Jatim (Komisi C) itu, lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk modal sektor riil dan usaha menengah (UMKM). Dengan asumsi masing-masing unit usaha mendapat pinjaman modal bergulir Rp 10 juta, dana stimulan itu bisa memperlancar usaha sekitar 7 ribu UMKM sektor kelautan dan perikanan yang mayoritas kondisinya kembang kempis. Tentunya dengan harapan usaha rakyat kecil tersebut bergairah kembali, mampu bangkit dan mandiri. Sejauh ini keterlibatan Bank Jatim masih belum maksimal mendorong usaha masyarakat pesisir. Jika pun ada, perannya sebatas bank pelaksana, tidak murni menyalurkan dananya sendiri. Sebagai referensi tahun 2009 lalu Bank Jatim mendapat titipan dana sebesar Rp 2,1 miliar dari Pemprov Jatim untuk disalurkan pada 21 orang atau kelompok masyarakat pesisir melalui Anti Proverty Program (APP). Pemerintah sebetulnya telah mengalokasikan dana cukup besar melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk masyarakat pesisir yang disalurkan melalui sejumlah lembaga keuangan, Bank Jatim adalah salah satu di antaranya. Ada tiga skim diluncurkan untuk membantu usaha petani tambak dan nelayan dengan bunga murah 6 persen per tahun, yaitu Dana Penguatan Modal (DPM) diperuntukkan sektor budidaya, Anti Proverty Program (APP) untuk kemiskinan dan Dana Penguatan Permodalan Kredit Usaha (DPPKUPK) untuk pengolahan dan pemasaran. Ironisnya implementasi ketiga skim tersebut sulit diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir. Artinya, pihak bank cenderung pasif menjual dan memasarkan produknya. Masyarakat seolah dibatasi untuk mengakses informasi program tersebut. Boleh dikata, program pemberdayaan masyarakat untuk sektor permodalan, keberadaannya bagi masyrakat pesisir sama dengan tiada. Disamping itu harus disadari pula UMKM perikanan umumnya hanya menginginkan bantuan atau hibah. Mereka tidak biasa dengan prosedur yang panjang disamping tidak mempunyai agunan. Wilayah pesisir sejatinya mempunyai potensi ekonomi cukup menjanjikan jika intensif dikembangkan untuk usaha budidaya laut dan payau. Komoditas budidaya laut yang prospek dikembangkan di Jawa Timur adalah rumput laut, ikan kerapu, kepiting bakau, abalone atau ikan kakap. Luas perairan potensial mencapai 477.923 hektar, lokasinya berada hingga 4 mil dari garis pantai sepanjang 1.600 kilometer. Akan tetapi pemanfaatannya baru 10.600 hektar dengan produksi per tahun. 8,8 ribu ton. Pengembangan usaha budidaya laut difokuskan di wilayah Sumenep dan kepulauan, Trenggalek, Tulungagung, Pacitan, Lumajang, Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo dan Gresik.
Masih di ranah pesisir, budidaya udang secara intensif (vaname) maupun tradisional (windu) masih cukup menjanjikan dengan catatan perlu dilakukan revitalisasi. Potensinya mencapai 1,5 – 2 ton per hektar per musim tanam. Komoditas lainnya yang dapat dikembangkan adalah bandeng dan ikan kerapu lumpur. Selama ini komoditas udang Jawa Timur menjadi andalan ekspor nasional ke negara Uni Eropa, Amerika Serikat dan Jepang. Peluang usaha lainnya yang memerlukan support perbankan adalah pengolahan ikan paska tangkap seperti pemindangan, abon ikan, terasi, petis atau kerupuk ikan. Hanya saja sangat disayangkan bank selama ini selalu berdalih klasik jika berhadapan dengan nelayan dan petani tambak, dengan berdalil pemberian kredit bagi masyarakat pesisir berisiko tinggi. Dengan kata lain bank pada umumnya tidak bersedia mengucurkan kredit untuk UMKM sektor kelautan dan perikanan. Jika dicermati lebih jauh lembaga perbankan belum mempunyai tenaga ahli yang menguasai usaha kelautan dan perikanan sehingga dalil itu sebetulnya lebih didasarkan pada asumsi bukan fakta.
Bukan hanya di Jawa Timur saja, secara nasional alokasi kredit tahun 2009 untuk nelayan pun sangat rendah, hanya Rp 2,08 triliun atau 0,002 persen dari total alokasi kredit UMKM sebanyak Rp 700,8 triliun. Terkait pendanaan, dari total dana kredit usaha rakyat (KUR) tahun 2009, daya serap nelayan dan pembudidaya ikan di bawah 5 persen. Hal ini antara lain, disebabkan prosedur pengajuan kredit rumit dan terbentur jaminan (agunan). Di Jawa Timur terdapat 8 ribu UMKM yang bergerak di sektor usaha perikanan. Jumlah Koperasi Mina tercatat 83 koperasi, 53 diantaranya berjuang sekedar bertahan hidup. Sementara Pusat Koperasi Perikanan (Puskud) Mina Jatim sudah lebih dahulu terpuruk kondisinya memprihatinkan. Kantornya di bilangan Ahmad Yani konon terpaksa dijual untuk menutupi defisit biaya operasional.
Harus diakui pembangunan sektor perikanan lebih mengarah pada pengembangan industri tanpa mendorong penguatan dan kemandirian nelayan dan pembudidaya tambak. Akibatnya, kehidupan nelayan sulit lepas dari jerat kemiskinan.
Nelayan dan masyarakat pesisir seharusnya diberdayakan dan dijadikan pilar bangsa bahari, bukan selalu dijadikan tumbal kebijakan dan dimanfaatkan sebagai obyek mobilisasi politik. Pemerintah belum melakukan langkah optimal untuk memberdayakan nelayan. Ini terutama dalam kegiatan paska tangkap, seperti pengolahan produk, dan memberikan nilai tambah bagi hasil tangkapan. Program kredit usaha rakyat (KUR) yang digulirkan hingga kini belum menyentuh nelayan kecil yang mayoritas tradisional. Pemerintah dan perbankan seharusnya menyadari kemiskinan masyarakat pesisir bersifat multi dimensi karena kurang mendapat kesempatan berusaha, minim akses informasi, teknologi dan permodalan. Hal ini menyebabkan posisi tawar mereka semakin lemah. Sesuai dengan motonya, banknya rakyat Jawa Timur, sudah sepantasnya Bank Jatim lebih memperhatikan kelangsungan usaha masyarakat kecil. Pejabat provinsi, bupati dan walikota hidupnya sudah berkecukupan dan tidak layak mendapat santunan apapun istilahnya.

Opini ini dimuat di Harian Jawa Pos, Selasa, 02 Februari 2010 “Fee Bank Jatim V Kredit Nelayan”


Responses

  1. Info Anda benar2 berharga terima kasih


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: