Oleh: Oki lukito | 23 Februari 2010

APBD Belum Dinikmati Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir khususnya nelayan dan pembudidaya di 22 kabupaten kota di Jawa Timur yang mempunyai laut, belum merasakan perbaikan kesejahteraan dalam satu tahun pemerintahan Gubernur Jatim Soekarwo dan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf. Hal itu disebabkan biaya menangkap ikan dan produksi akuakultur (budidaya) sangat tinggi. Sementara harga kebutuhan hidup makin meningkat tajam. Ibarat kapal, selama setahun dinahkodai Soekarwo dan Saifullah Yusuf sebagai Jaladimantri, keduanya belum memperbaiki haluan sektor perikanan, khususnya kesejahteraan nelayan dan petambak. Keseriusan keduanya memenuhi janji APBD untuk rakyat
perlu dipertanyakan. Seberapa besar anggaran dikucurkan untuk sektor perikanan yang langsung dapat dinikmati masyarakat pesisir? Tidak adanya manuver baru terlihat dari tidak adanya upaya membantu mengatasi permasalahan usaha perikanan tangkap dan budidaya yang tidak bisa lagi diandalkan meningkatkan produksi. Kondisi perairan di Jatim kecuali Samudra Indonesia sudah mengalami penangkapan berlebih (over exploited). Wilayah penangkapan berada di pantai utara (Laut Jawa, Selat Madura, Selat Bali) dan Samudera Indonesia, dimana 70 persen nelayan terkonsentrasi di pantura. Di sektor budidaya air payau khususnya tambak udang intensif (vanamei) dan tradisional (windu), menghadapi pesoalan kerusakan lingkungan dan teknologi. Luas tambak udang di Jatim 60 ribu hektar, potensinnya mencapai 77 ribu ton per tahun dengan nilai Rp 1,1 triliun. Sangat disesalkan sentra produksi udang banyak terpuruk karena merebaknya penyakit ikan. Usaha budidaya laut (marine culture) seperti ikan kerapu, kakap putih, rumput laut banyak gagal akibat pencemaran limbah industri serta tingginya tingkat keasaman laut dampak global worming. Sementara pembudidaya ikan air tawar dalam dua tahun terakhir ini, menghadapi keterbatasan sumber air disebabkan kemarau panjang dan kerusakan hutan. Sarana produksi tidak memadai, saluran sungai menuju tambak rusak dan belum terlihat upaya mencegah anjloknya harga ikan imbas impor perikanan. Permasalahan di atas seharusnya menjadi perhatian kedua pasangan pilihan rakyat yang diusung Partai Demokrat dan PAN itu.

Primadona
Sektor perikanan sejatinya salah satu satuan kerja Propivinsi Jawa Timur yang primadona dan dimanjakan dalam hal anggaran. Tahun 2009 anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan mencapai Rp 350 miliar (APBN + APBD). Sebagaian besar terkonsentrasi untuk penyelesaian pembangunan fisik pelabuhan perikanan sebesar Rp 118 milyar. Dialokasikan untuk pembangunan pelabuhan perikanan yang termasuk program multi years seperti Pelabuhan Tamperan Pacitan, Pondok Dadap Malang, Mayangan Probolinggo, Pasongsongan Sumenep, Popoh Tulungagung. APBD dialokasikan pula untuk pengadaan kapal patroli sebesar Rp 894 juta, peningkatan SDM nelayan Rp 800 juta. Hanya sebagian kecil anggaran digunakan untuk kebutuhan langsung nelayan seperti bantuan permodalan, jaring, alat bantu tangkap rumpon laut dalam dan laut dangkal. Simak program pengembangan budidaya perikanan sebesar Rp 12,4 milyar, hanya menganggarkan Rp 40 juta untuk pelatihan peningkatan SDM petambak. Program Anti Kemiskinan (APP) sebesar Rp 2,080 milyar berasal dari APBN diberikan pada 21 kelompok masyarakat pesisir dengan bunga pinjaman 6 persen per tahun. Padahal di Jatim tercatat sekitar 8 ribu UMKM perikanan yang kondisinya saat ini memprihatinkan. Seharusnya anggaran yang digunakan untuk pembuatan kluster pengembangan ikan hias, rumput laut, udang dan komoditas unggulan sebesar Rp 2,2 milyar, lebih bermanfaat jika diberikan dalam bentuk bantuan modal kerja. Satu hal yang membanggakan, Jawa Timur senantiasa menjadi barometer perikanan nasional. Hal ini dikarenakan komoditas perikanannya memberi kontribusi ekspor nasional sekitar 25,7 persen. Akan tetapi sangat disayangkan sebagian dari raw material yang diekspor itu ternyata berasal dari Kalimantan, Lampung, Lombok, Nusa Tenggara Timur, Sumatera dan Sulawesi. Di sisi lain penghasilan nelayan sungguh memprihatinkan rata-rata sebesar Rp 4 juta per tahun, atau sekitar Rp 333 ribu per bulan. Berarti hanya Rp 13 ribu perhari rumah tangga atau Rp 3.300 per anggota keluarga. Jika mengacu standar Bank Dunia keluarga miskin berpendapatan kurang dari 2 dollar AS per hari, betapa miskinnya nelayan kita. Padahal potensi sumber daya perikanan laut Jawa Timur mencapai 1,6 juta ton per tahun dan baru dimanfatkan 328 ribu ton (thn 2008) dengan nilai Rp 2,6 triliun. Untuk memaksimalkan produksi diperlukan peningkatan SDM nelayan yang 90 persen tradisional menjadi nelayan semi modern, dibantu alat tangkap dan disubsidi BBM. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang dicanangkan sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat dan lingkungan pesisir, seharusnya tidak memosisikan nelayan sekedar obyek. Tolok ukur keberhasilan pembangunan sektor perikanan, seyogianya tidak hanya dilihat dari banyaknya sarana dan fasilitas yang dibangun. Atau pun dari angka indikator peningkatan ekspor setiap tahunnya. Lihat pula bagaimana tingkat kesejahteraan, kondisi ekosistim lingkungan pesisir dan laut yang saling terkait. Menjadi lebih baik ataukah sebaliknya ?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: