Oleh: Oki lukito | 23 Februari 2010

Renstra Pembangunan Tanpa Ocean Policy

Pembangunan kelautan dan perikanan jika dicermati belum tercermin dalam rencana strategis (Renstra) pembangunan Jawa Timur, jangka menengah maupun jangka panjang. Renstra sejujurnya hanya sedikit menyinggung sektor kelautan dan perikanan. Sektor perikanan dianggap sudah cukup mewakili pembangunan ekonomi maritim. Ironis, arah pembangunan provinsi maritim yang dua pertiga bagian wilayahnya terdiri dari laut itu masih landbase oriented.
Tidak ada upaya mengusung sector perikanan dan komoditas hasil laut menjadi unsur ketahanan pangan misalnya. Ketahanan Pangan penting diusung dalam RPJMD atas dasar berkaitan erat dengan dominannya ikan sebagai bahan pakan ternak (animal feed). Disamping itu, seyogianya ketahanan pangan ditafsirkan tidak hanya beras. Guna meningkatkan gizi masyarakat harus menerima cukup banyak asupan protein, dengan demikian peran perikanan sesungguhnya sangatlah dominan. Pemahaman ketahanan pangan tidak bisa ditafsirkan secara kuantitatif saja, asal tidak lapar. Namun lebih dari itu, harus diartikan menyangkut kualitas gizi yang dikonsumsinya.
Kita seharusnya memahami Jawa Timur adalah ranah bahari, 22 dari 38 kabupaten/kota atau sebagian besar wilayahnya mempunyai pesisir dan laut serta menyimpan potensi sumber daya alam laut melimpah. Memiliki garis panjang pantai 1.900 kilometer yang menyimpan potensi usaha budidaya laut. Jumlah pulaunya 446, sebagian diantaranya memiliki fenomena alam yang menarik untuk dimanfaatkan tujuan wisata bahari.
Tidak kalah penting keberadaan Pelabuhan International Tanjung Perak, Tanjung Tembaga Probolinggo dan Tanjung Wangi di Banyuwangi. Yang terakhir ini kondisinya memprihatinkan, terlantar walaupun sudah dilengkapi fasilitas bongkar muat kontainer.
Sejatinya potensi ekonomi kelautan yang dapat dikembangkan selain perikanan amatlah besar. Kajian Kontribusi Ekonomi dalam pembangunan di Jawa Timur, hendaknya difokuskan kepada pendekatan terhadap produksi yang didasarkan pada permintaan pasar terhadap komoditas dan sumber ekonomi bidang kelautan. Tentunya dengan harapan, hal itu akan merangsang pemanfaatan potensi sumberdaya yang masih besar serta ketersediaan faktor produksinya. Besarnya produksi bidang kelautan secara keseluruhan merupakan Produk Bruto Bidang Kelautan (PDB), terdiri dari budidaya laut, industri bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, transportasi laut, industri dan jasa maritim serta potensi pulau-pulau kecil. Kesimpulannya, selama ini kebijakan pemprov tentang kelautan belum mencakup aspek politik dan ekonomi secara menyeluruh. Coba kita simak potensi perikanan laut yang menyimpan potensi tangkapan ikan sebesar 1,7 juta ton per tahun dengan nilai Rp 4,6 triliyun. Potensi lestari 804 ribu ton, akan tetapi baru dimanfaatkan 453 ribu ton atau 56,3 persen.
Tidak ada upaya serius memberdayakan sebagian besar nelayan yang tergolong sangat miskin dan tradisional itu, menjadi nelayan semi modern atau modern. Ambil contoh Thailand mampu mengubah mainset nelayan tradisionalnya, semula one day fishing menjadi nelayan yang mampu hidup di laut minimal tiga bulan. Mereka dijuluki The largest fishing flied in the world. Demikian pula potensi bioteknologi kelautan sebagai salah satu sumberdaya alam kelautan yang merupakan sumber pangan dan obat-obatan, belum digali dan dikembangkan. Padahal sumber pangan manusia dari daratan dan tingkat kebutuhan manusia akan bahan pangan, pakaian (serat), obat-obatan, kosmetik, kayu, mineral, dan lahan akan semakin meningkat sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah populasi penduduk.
Boleh dikata kebijakan yang diambil baru menyentuh permukaan, belum sampai pada kedalaman lautan persoalannya. Nahkoda baru Soekarwo serta pendampingnya Syaifullah Yusuf, anggap saja selaku jaladimantri, selama setahun bertahta tampaknya belum menimbang ocean policy sebagai haluan dan memanfaatkan pembangunan ekonomi kelautan sebagai leading sector. Tengok keberhasilan Kabupaten Lamongan, pertumbuhan ekonominya signifikan dalam 10 tahun terakhir ini. Mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran setelah memanfaatkan pesisir dan lautnya untuk industri maritim. Keberhasilan Lamongan diikuti Kota Probolinggo. Pelabuhan Tanjung Tembaga tengah dikembangkan pelabuhan petikemas dan pelabuhan wisata. Di lokasi yang tidak jauh dibangun pula Pelabuhan Perikanan Mayangan. Lima tahun lagi pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo diprediksi meningkat tajam. Ocean leadership yang dimiliki Bupati Lamongan dan Walikota Probolinggo patut dicontoh. Tidak ada salahnya kita menengok sejarah agar tidak menjadi bangsa yang ingkar akan jati dirinya. Di sini pernah menjadi pusat kerajaan maritim terbesar sekaligus agraris di masa Kerajaan Majapahit.
Pada masa Pemerintahan Hayam Wuruk (1350-1389) kekuasaannya sampai ke Siam, Birma, Kamboja, Amman, India dan China. Apa hendak dikata, ibarat jauh tiang dari layar. Ketika laut jadi incaran banyak orang, ketika dunia makin percaya bahwa masa depan umat manusia berada di laut, Jawa Timur yang mewarisi budaya bahari justru masih saja berpaling ke darat.
Laut diposisikan sebagai halaman belakang, sekadar tempat bermalas-malasan, sambil menikmati senja saat matahari terbenam.


Responses

  1. Pak, saya mau tanya harga satuan pekerjaan kabupaten probolinggo?mungkin bpk py ancer2nya,thanks.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: