Oleh: Oki lukito | 4 November 2010

Belajar Dari Reklamasi Pamurbaya

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3K) dan zonasi pesisir Provinsi Jawa Timur yang akan dibakukan dalam Peraturan Daerah, mendapat pelajaran mahal dari kasus reklamasi Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) dan wilayah Barat Surabaya. Karena sama-sama tidak memiliki renstra dan zona pesisir, Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya hanya bisa saling beradu argumentasi. Pemprov Jatim mengakui telah memberi izin kepada Pemkot Surabaya soal pemanfaatan Pamurbaya. Akan tetapi, izin tersebut diakui bukan untuk reklamasi, melainkan izin penempatan. Sementara Pemkot Surabaya bersikukuh reklamasi Pamurbaya ada izinnya (Kompas 14/10). Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya memang kalah langkah dari Madura, Lamongan, Gresik, Banyuwangi dan Pacitan yang sudah memiliki Renstra Pesisir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K), pemerintah provinsi, kota atau kabupaten wajib memiliki renstra yang memuat pula sistim zonasi dalam pengelolaan wilayah pesisir. Maksudnya agar supaya wilayah pesisir yang rentan terhadap perubahan itu dilindungi dengan cara pengelolaan yang baik dan benar. Serta dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu perlu kebijakan pengelolaan sehingga dapat menyeimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut, untuk kepentingan ekonomi tanpa mengorbankan hajat masyarakat pesisir. Belum adanya konsep penataan wilayah pesisir di Surabaya mengakibatkan degradasi lingkungan terus berlangsung di Pamurbaya dan Pesisir Barat Surabaya. Abrasi, intrusi air laut, dan penurunan permukaan tanah tidak terhindarkan lagi. Jika dicermati dalam tiga tahun terakhir ini, pada saat pasang air laut, genanangan air laut yang merambah daratan Surabaya semakin luas dan lebih lama surutnya. Tidak adanya sistem zonasi mengakibatkan pembangunan untuk kepentingan industri di sepanjang pesisir pantai sulit pula dikendalikan. Tanpa disadari hal itu ikut memberikan kontribusi atas kerusakan ekosistim pesisir dan biota laut di Selat Madura dan Laut Jawa. Adapun dalam penerapan sistem zonasi pemerintah harus memperhatikan tiga aspek, yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial. Tanpa zonasi kepentingan ekonomi akan mendominasi kepentingan ekologi yang menyebabkan lingkungan rusak. Demikian pula alih fungsi lahan dari daerah konservasi menjadi industri telah menurunkan daya dukung lingkungan. Ambil contoh Jakarta, reklamasi pantai Kapuk beberapa tahun lalu menyebabkan wilayah Jakarta kini sangat rentan banjir. Demikian pula bagi masyarakat pesisir, setidaknya ada tiga kerugian yang ditimbulkan akibat reklamasi pantai, yakni kerusakan lingkungan karena hutan mangrove dikorbankan, berkurangnya mata penghasilan nelayan dan banjir yang setiap tahun semakin meninggi. Selama ini warga kota Surabaya dibuai dan terlena dengan wisata mangrove di Wonorejo, Rungkut. Sementara perusakan lingkungan pesisir dan laut dengan cara membabat habis mangrove dan mengeruk jutaan kubik pasir laut, lepas dari pengamatan kita semua. Hal itu berlangsung mulus selama belasan tahun dan nyaris tanpa hambatan. Surabaya mempunyai luas mangrove 1.180 Ha tersebar di pesisir Surabaya Timur dan Barat yang berhadapan dengan Selat Madura. Kerusakan mangrove akibat reklamasi mencapai 40 persen atau sekitar 400 hektar. Kerusakan paling parah berada di Kelurahan Bulak, Kecamatan Kenjeran. Kawasan pesisirnya banyak yang dialihfungsikan menjadi perumahan dan tempat rekreasi. Sementara di Surabaya Barat, tepatnya di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo yang sebelumnya dipenuhi mangrove, beralih fungsi menjadi sentra pergudangan dan akan direklamasi untuk Pelabuhan Teluk Lamong. Pemkot Surabaya saat ini tengah memproses pula ijin reklamasi yang diajukan sejumlah pengembang di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo. Belum adanya rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir yang memuat sistem zonasi, menyulitkan Surabaya mengatasi kerusakan lingkungan di wilayah pesisir. Sistem zonasi tampaknya perlu segera diberlakukan untuk menyeimbangkan antara kepentingan konservasi dan ekonomi. Dengan demikian alih fungsi lahan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dapat dikendalikan.

Rugikan Nelayan
Undang-Undang 27 tahun 2007 sebenarnya merupakan jembatan untuk mempersiapkan peraturan yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan, hak dan akses masyarakat, penanganan konflik, konservasi, mitigasi bencana, reklamasi pantai dan rehabilitasi kerusakan pesisir. Hal itu dimaksudkan pula untuk mencegah serta memperkecil konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan antarkegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tentunya dengan harapan akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat di sekitarnya. Demikian pula pada masyarakat lainnya, termasuk pihak pengusaha. Undang-undang PWP3K juga mengatur tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) yang kontroversi itu. Sampai saat ini, lebih dari setahun lamanya, kasusnya di Mahkamah Konstitusi belum memiliki keputusan hukum tetap. Hal yang perlu di waspadai untuk menyelamatkan 2.868 nelayan Surabaya adalah diterbitkannya HP3. Penerbitan HP3 jika tidak diawasi akan sangat merugikan masyarakat nelayan. Sebelum dapat menerbitkan HP3, ada empat tahap yang harus dilakukan yaitu membuat rencana strategis, membuat rencana zonasi pesisir, rencana pengembangan dan rencana aksi. Keempat langkah itu diperlukan salah satunya, untuk menentukan zona kawasan pesisir untuk peruntukan tertentu. Misalnya perikanan, pariwisata, tambang, konservasi, dan sebagainya. Kemungkinan adanya kompetisi memperebutkan sumberdaya alam laut antara masyarakat adat (tradisional) dengan perusahaan atau pebisnis bermodal besar, juga menjadi salah satu kekhawatiran. Undang-undang ini sebetulnya menegaskan, bahwa HP3 akan diberikan dengan persyaratan yang ketat dan dengan konsultasi kepada masyarakat lokal. Sehingga HP3 dijamin akan menjadi hak mereka yang layak mendapatkannya. Akan tetapi, presedur yang tidak umum dan rumit itu rawan terhadap penyimpangan, terutama karena masyarakat tradisional/adat umumnya tidak paham sepenuhnya. Selain itu, komitmen dan integritas mereka yang bertanggungjawab dan terlibat dalam proses tersebut perlu dipertanyakan pula.

Opini ini dimuat di Harian Bhirawa, 26 Nopember 2010


Responses

  1. Pemprov Jatim in konsisten, menyetujui reklamasi Teluk Lamong 400 ha. Padahal Perda 6 tahun 1996 menetapkan wilayah tersebut sebagai kawasan konservasi, salam bahari


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: