Oleh: Oki lukito | 27 Januari 2011

Perahu Jalinkesra Tenggelam

Akibat perencanaan tidak matang dan terkesan asal-asalan, Pemprov Jatim menghentikan bantuan perahu berbagai ukuran untuk masyarakat nelayan di kepulauan. Bantuan perahu untuk rumah tangga sangat miskin (RTSM) melalui program jalinkesra diberikan tahun lalu sebanyak 184 perahu motor, 58 sampan, 103 jukung, 581 jaring, 44 pancing dan 99 bubu. Pengadaan perahu yang bertujuan baik tersebut karena tidak cerdas, diketahui bermasalah. Proyek yang dianggarkan PAPBD 2010 tersebut, sudah bermasalah sejak diadakan pendataan oleh Bapemas, proses lelang di Dinas Perikanan dan Kelautan serta kualitas dan pendistribusiannya. Proyek yang seharusnya selesai akhir Desember 2010 itu, ternyata tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 2 bulan. Di samping itu nilai perahu sangat rendah Rp 2,5 juta per unit. “Gubernur minta pengadaan perahu untuk masyarakat nelayan di kepulauan tahun ini ditiadakan,” kata Sekdaprov Jatim, Rasiyo beberapa waktu lalu usai mengevaluasi proyek Jalinkesra. Hingga akhir Januari 2011 sejumlah daerah belum menerima bantuan perahu yang dijanjikan dan diyakini dapat meningkatkan penghasilan masyarakat nelayan tersebut. Contoh di Desa Semare, Kraton Kabupaten Pasuruan, bantuan 10 perahu sempat ditolak nelayan karena kondisi perahu dianggap jauh dari standar. Demikian pula yang terjadi di Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang – Madura, perahu ketika diuji coba tidak bisa digunakan dan tenggelam. Sebanyak 17 perahu untuk warga Mandangin harus dipasang kartir (cadik) agar bisa mengapung normal. Masalah lainnya, penerimaan bantuan pun terlambat antara lain, biaya pengiriman per perahu ke Pulau Bawean misalnya, Rp 1,5 juta per unit. Sementara itu Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim, Kardani kepada wartawan mengatakan, bantuan untuk program jalinkesra sektor perikanan secara umum sudah sesuai jadwal. Kalau pun ada yang terlambat disebabkan faktor teknis pengiriman yang terkendala cuaca.

Pelajaran

Seperempat dari total rumah tangga sangat miskin (RTSM) di Jawa Timur yang keseluruhannya berjumlah 493.004 KK, pada perubahan anggaran tahun 2010 mendapat bantuan  masing-masing sebesar Rp 2,5 juta atau total sekitar Rp 325 miliar. Menurut data Program Perlindungan Sosial  (PPLS ) tahun 2008, di Jatim  tercatat 1.256.122 keluarga miskin , 1.330.696 hampir miskin serta 3.079.822  rumah tangga miskin yang meliputi 9.049.461 jiwa. Bantuan untuk masyarakat pesisir diberikan berupa perahu, jaring atau peralatan budidaya tambak serta benih rumput laut dan bibit ikan. Dari hasil pendataan Bappemas dan diverifikasi oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, tampaknya penerima bantuan dilakukan secara acak sehingga banyak temuan yang tidak tepat sasaran. Misalnya di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik yang memiliki dua Kecamatan, Sangkapura dan Tambak. Penerima bantuan ditetapkan hanya di Kecamatan Sangkapura, karena memiliki 2 pelabuhan, tentu saja kondisi sosial ekonominya jauh lebih mapan dari penduduk di Kecamatan Tambak yang belum memiliki pelabuhan laut. Kejanggalan pendataan yang dilakukan Bappemas terjadi kesalahan data pribadi, alamat, pekerjaan, kelayakan dan jenis bantuan. Misalnya Afiah 72 tahun, tinggal di RT. 02 RW. 04, Dusun  Laut Sungai, Desa Sawah Mulya diusulkan mendapat bantuan alat tangkap ikan berupa jaring. Padahal yang bersangkutan untuk berjalan saja sudah sulit.  Janda yang tinggal di rumah berlantai keramik, berdinding bukan papan itu tidak sesuai dengan 14 kriteria kemiskinan.  Banyaknya kesalahan data menimbulkan protes dari sejumlah Kepala Dusun di Kecamatan Sangkapura. Kepala Dusun Sungai Teluk misalnya, mencoret 12 KK calon penerima bantuan karena dianggap keluarga mampu. Ironisnya, warga yang namanya tercantum dalam data rumah tangga sasaran, mengaku tidak pernah didatangi petugas survey yang dibenarkan pula oleh kepala dusun Komalasa, Sungai Teluk, Kota Kusuma dan Sawah Mulya serta meminta dilakukan pendataan ulang. Demikian pula kesalahan pendataan terjadi antara lain di Kabupaten Sumenep, Tuban, Sampang dan Malang. Sebagai ilustrasi, penduduk  Kecamatan Kangean, Sapeken dan Peragaan, Sumenep diplot calon penerima bantuan RTSM. Akan tetapi di Kangean yang merupakan kecamatan baru hasil pemekaran dari Kecamatan Arjasa itu, menurut klarifikasi Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim, tidak satu pun didatangi petugas survey.  Bantuan untuk  RTSM sektor perikanan dan kelautan Jatim, dianggarkan Rp 8,7 miliar.


Responses

  1. pak oki, setahu saya nelayan semare pasuruan tidak menolak bantuan jukung jalinkesra, nelayan semare pasuruan berharap mendapatkan perahu yang seperti disana yang seharga Rp. 15jt s/d 20 jt.jadi kalo jukung jalinkesra dengan dana anggaran 2,5jt dibandingkan perahu nelayan semare dengan harga 15jt s/d 20jt sampai kiamat tidak akan standart dan yang pasti “ONOK REGO ONOK RUPO” untuk sampan yang di pulau mandangin kabupaten sampang itu miring bukan tengelam.

    • Langkah Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim memverifikas data Bapemas sudah tepat, tetapi disesalkan nilai perahu sebesar Rp 2,5 juta per unit itu tidak ada yang berani memberi koreksi, apalagi menyanggah walaupun di belakang ngedumel (ABS) bahwa perahu itu sangat tidak layak. Bayangkan perahu tersebut digunakan mencari ikan di laut (baca:bukan kolam). Sementara lebih dari 200 perahu harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 bulan (ini bukan perahu mainan). Apakah ini cerdas dan sepenuh hati membantu masyarakat nelayan? terimakasih, salam bahari


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: