Oleh: Oki lukito | 8 Oktober 2012

Nahas Laut di Negara Maritim

Penumpang kapal antarpulau, berjubel di Pelabuhan Sangkapura Pulau Bawean, Kabupaten Gresik

Hanya dalam waktu tiga hari  di akhir bulan Sptember 2012, tiga peristiwa nahas terjadi di laut. Pertama kapal feri KMP Bahuga Jaya yang mengangkut lebih dari 200 penumpang di Perairan Selat Sunda, Rabu (26/9/2012) bertabrakan dengan kapal tanker asal Singapura, MT Norgas Cathinka yang memuat 3.045 Metrik Ton gas berbahaya  Propylene. Dalam peristiwa tersebut sedikitnya menewaskan 7 orang penumpang Bahuga Jaya.

Dua hari kemudian tepatnya tanggal 28 September2012  sebuah kapal baru milik Bronville Weroh yang memuat 50 orang penumpang tenggelam dalam pealyaran perdana di perairan Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dua orang dinyatakan meninggal sementara seorang penumpang lainnya hilang. Peristiwa lain yang membuat kita mengelus dada adalah terbakarnya Kapal cepat rudal (KCR) KRI Klewang milik TNI AL seharga Rp 114 Miliar yang baru diluncurkan pada 31 Agustus 2012 lalu dari galangan kapal PT Lundin Industrty Invest, Banyuwangi. Tidak satupun barang dari kapal yang sedang dalam perawatan di dermaga Pangkalan TNI AL Banyuwangi itu berhasil diselamatkan.

Tiga peristiwa yang mengenaskan itu  menambah panjang jumlah musibah di laut yang jika dicermati hampir setiap bulan terjadi sepanjang tahun. Rentetan peristiwa ini  membuktikan bahwa Pemerintah tidak berusaha secara konkret menata sistem transportasi laut nasional yang sistematis, efektif dan efisien, serta aman. Dampaknya adalah musibah di laut terus berulang. Selama ini, transportasi laut kerap terabaikan di tengah penduduk kepulauan yang masih mengandalkan transportasi laut.

Kelalaian

Dalam peristiwa kecelakaan laut pada umumnya bisa dipastikan bahwa semua pihak, yakni otoritas pelabuhan, operator kapal, penumpang, dan petugas, lalai mematuhi aturan. Kapal sering mengangkut penumpang melebihi kapasitas. Petugas meloloskan kendaraan atau penumpang yang membawa barang mudah terbakar atau meledak. Petugas juga terlalu percaya pada surat pernyataan pengemudi kendaraan tentang barang yang diangkut, tanpa melakukan pengecekan fisik di lapangan.

Jika dicermati,  pembangunan kelautan selama tiga dasa warsa terakhir kurang mendapat perhatian dan selalu diposisikan sebagai pinggiran dalam pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini sangat ironis mengingat hampir 70 % wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomi yang sangat besar ternyata kita memang tidak memiliki keberpihakan politik maupun ekonomi dalam pembangunan kelautan (ocean development) sehingga sampai saat bidang kelautan tersebut tetap saja terpinggirkan.

Sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang sangat luas, Indonesia hanya memiliki satu undang-undang yang mengatur tentang penggunaan laut.Undang-Undang (UU) No 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran yang disempurnakan dengan UU No 17 Tahun 2008. Undang-Undang tersebut digunakan untuk mengontrol dan mengawasi semua jenis kegiatan di perairan Indonesia.

Dalam ketentuan umum UU Pelayaran disebutkan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan Maritim. Kegiatan pelayaran pada umumnya adalah mengangkut barang atau penumpang dari satu lokasi ke lokasi lain atau dari pelabuhan ke pelabuhan lain, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim dari pencemaran bahan-bahan pencemar yang berasal dari kapal. Kegiatan itulah yang diatur dalam UU Pelayaran.

Peraturan atau undang-undang untuk kegiatan lain seperti perikanan, pariwisata, pertambangan migas di lepas pantai semua mengacu pada UU Pelayaran. Padahal, jenis kegiatan yang dilakukan sangat berbeda dengan kapal-kapal berlayar antar pelabuhan mengangkut barang atau penumpang.

Ocean Policy

Sementara itu secara historis ocean policy sudah dirintis sejak 13 Desember 1957  melalui Deklarasi Djuanda yang saat itu merubah visi hukum laut internasional. Pasca deklarasi Juanda inilah kemudian muncul beberapa kebijakan dan peraturan berkaitan kelautan yang mengukuhkan tentang yurisdiksi perairan Indonesia. Antara lain UU No. 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, Konvensi Hukum Laut 1982 (UU No. 17 tahun 1985) sebagai pengganti UU No 4/1960, Undang-undang No: 45 tahun 2005 tentang Perikanan. Akan tetapi, sampai saat ini kebijakan pemerintah tentang kelautan belum muncul sebagai sebuah kebijakan politik dan ekonomi yang signifikan dalam pembangunan bangsa secara nasional sebagai negara bahari.

UNCLOS 1982 dan IMO Conventions telah mengakui Indonesia secara Internasional sebagai Negara Kepulauan. IMO Conventions yang sudah diratifikasi oleh Indonesia sebagai standar kelaiklautan kapal melakukan persaingan dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat peraturan menjaga keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan pelayaran. Namun, sangat disayangkan sampai sekarang Pemerintah belum serius menggunakan kemudahan yang telah disepakati bersama oleh negara-negara anggota IMO tersebut

Jika hal itu dapat dituntaskan, gagasan tentang  Ocean Policy dalam pembangunan ekonomi nasional menjadi sebuah pilihan politik yang harus dilakukan pemerintah dan semua komponen bangsa dapat berkiprah sesuai blue print mencapai revolusi biru yang tidak terlepas dalam kesatuan darat dan laut serta tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ocean policy inilah yang nantinya akan menjadi payung politik kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk menjadikan bidang kelautan sebagai arus utama pembangunan ekonomi. Tanpa hal itu, maka visi pembangunan kelautan tidak akan menjadi visi bersama bangsa. Oki Lukito, Opini Jawa Pos, Rabu 3 Oktober 2012


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: