Oleh: Oki lukito | 13 Oktober 2014

Maritim (Jangan) Setengah Hati

Bergulirnya isu maritim sejak awal kampanye Pilihan Presiden 2014 menghanyutkan arus segar bagi bangsa ini yang memang mempunyai entitas sebagai bangsa bahari. Kandidat Presiden Joko Widodo konon menghendaki Kementerian Maritim dalam kabinet yang yang akan dinakhodainya bersama Yusuf Kalla. Kita berharap sudah saatnya maritim menjadi arus utama dalam pembangunan nasional untuk menyelamatkan perekonomian nasional yang semakin terpuruk.

Landasan kuat untuk membangun Negara berbasis maritim sebetulnya sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014 serta Rencana Pembangunan Jangkan Panjang 2015-2025. Akan tetapi faktanya kita belum mampu mengelola laut sebagai sumber kesejahteraan bangsa. Isu maritim hanya sebatas wacana dan umumnya berakhir di meja seminar, workshop tanpa ada solusi yang kongkrit dalam implementasinya.
Berbagai kajian pemerintah maupun pakar maritim asing memberikan sinyal besarnya potensi ekonomi kelautan yang dimiliki Indonesia. Hasil kajian pemerintah memperkirakan sektor maritim mencapai 1,2 triliun dollar AS per tahun, lebih besar dari PDB Indonesia yang 1 triliun dollar AS per tahun. Akan tetapi pengembangan sektor kelautan belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional.
Studi Mc. Kinsey Global Institut (tahun 2013) menyebutkan, sektor kelautan (perikanan) termasuk 4 pilar utama selain Sumber Daya Alam, pertanian, jasa yang akan mengusung Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke tujuh di dunia pada tahun 2030. Patut disayangkan potensi besar maritim hingga kini belum diikuti dengan kebijakan yang fokus untuk membangkitkan sang “raksasa tidur”. Muncul kesan kebijakan bahari masih jalan ditempat, bahkan salah arah.
Laut dibiarkan menjadi ajang kejahatan belum menjadi satu kesatuan ekonomi, sosial budaya dan pertahanan. Minimnya keberpihakan pemerintah juga terlihat dari belum adanya Undang-Undang Kelautan yang menjadi payung hukum untuk mengatur pemanfaatan laut secara menyeluruh. Akibatnya berujung pada tumpang tindih kewenangan dan pengelolaan sektor kelautan atau maritim antarlembaga/kementerian.
Pemerintahan mendatang harus serius utk memperjuangkan regulasi, perbaikan infrastruktur dan permodalan agar kekayaan laut dapat dikelola untuk menghadirkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat negeri sendiri. Keunggulan geografis, kekayaan sumber daya alam laut, adalah modal utama untuk membangun bangsa yang telah diberi anugrah sumber daya yang melimpah itu.
Jika pemerintah serius mengedepankan ekonomi maritim dan mewujudkannya tidak setengah hati, apabila di sejumlah lembaga Negara diisi oleh para profesional yang memiliki latar belakang kelautan, maritim, minimal para menterinya memiliki ocean leadership.
Jati diri
Keinginan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Yusuf Kalla untuk mengembalikan identitas bangsa patut dihargai. Selama ini bangsa ini sudah mengingkari jati dirinya sebagai bangsa bahari. Dianugerahi kekayaan sumber daya laut yang luas dan kaya, tetapi kita bepaling, lebih mengutamakan daratan termasuk pola pikir.
Pasca penjajahan 350 tahun atau enam generasi telah terjadi perubahan kultur bangsa dari bahari ke agraris. Masa surut kejayaan budaya Bahari Nusantara dimanfaatkan kekuasaan asing untuk menjauhkan penghidupan masyarakat dari laut digiring menjadi petani. Hal seperti ini tidak pernah diajarkan di sekolah sehingga wawasan generasi penerus menjadi sempit.
Pentingnya pendidikan kelautan diajarkan di sekolah agar anak didik dan generasi penerus bangsa ini faham bahwa isi perjanjian Giyanti (1755) memasung perkembangan budaya bahari nusantara. Sejak perjanjian itu disepakati, terjadi pergeseran nilai-nilai sosial budaya dari bercirikan budaya maritim menjadi budaya teritorial. Pendidikan kelautan akan memberi harapan bahwa generasi muda tidak akan lagi beranggapan darat menjadi satunya-satunya tumpuan sumber kehidupan.
Di sejumlah lembaga pun seharusnya dipimpin oleh menteri yang kental dengan ilmu oceanografi dan berbekal ilmu kelautan. Misalnya di Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dibutuhkan nakhoda profesional yang faham betul bahwa posisi strategis Indonesia yang diapit dua samudra dan dua benua besar, menjadi lalu lintas dua pertiga perdagangan dunia.
Menurut data Indonesia National Ship Owner Association (INSA) jumlah kapal niaga saat ini mencapai 11.300 unit, atau naik sekitar 80 persen dibandingkan dengan posisi Maret 2005 sebanyak 6.014 unit. Kapal-kapal tersebut beroperasi baik di pasar pelayaran internasional maupun domestik.
Sayangnya pangsa pasarnya masih rendah. Sampai tahun 2020 perusahaan pelayaran nasional baru bisa mendapatkan pangsa pasar pelayaran internasional sekitar 30 persen. Sementara pangsa pasar domestik sampai tahun 2020 diperkirakan mendapatkan 80 persen. Akibatnya devisa negara banyak lari keluar negeri.
Selain itu pengembangan industri dan jasa kelautan mutlak dilakukan seperti industri bioteknologi yang bersumber dari sumber daya kelautan untuk industri makanan, minuman, farmasi dan kosmetika, pengembangan bioetanol dan biodiesel serta biotek untuk meningkatkan industri perikananan. Termasuk diantaranya pengembangan ecotourism dan enerji non konvesional. Antara lain, enerji gelombang, pasang surut atau ocean thermal energy convertion.
Tentu saja semua ini memerlukan riset yang mendalam dan sudah sepantasnya pula Menristek dituntut banyak melakukan penelitian di bidang manfaat sumber daya kelautan. Demikian pula di kementerian lainnya seperti Pekerjaan Umum menyangkut pembangunan infrasruktur pelabuhan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Kementerian Enerji dan Sumber Mineral (ESDM) akan digiring melakukan eksploitasi dan eksplorasi mineral dan hasil tambang bawah laut, uranium, cobalt, mangan, nikel atau emas seperti yang ditemukan di perairan Sulawesi Utara.
Nakhoda di Kementerian Pertahanan, Dalam Negeri dan Luar Negeri, Hukum dan HAM akan mendapat pekerjaan rumah, fokus pada keutuhan NKRI dan wilayah perbatasan dengan Negara tetangga termasuk pulau terdepan dan keamanan teritorial laut yang rentan. Ada 92 pulau terdepan (Perpres no.78 tahun 2005) yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Dan 12 diantaranya rawan penguasaan efektif oleh negara lain.
Sektor perhubungan sudah barang tentu memerlukan konsentrasi khusus jika memang pemerintah peduli dengan transportasi laut dan tidak menganggap laut sebagai pemisah, melainkan sebagai jembatan untuk merajut ribuan pulau dalam bingkai NKRI.
Demikian pula di sektor Lingkungan Hidup terkait dengan isu global warming, lingkungan laut menjadi tidak stabil, kemampuan laut untuk memproduksi hasil laut pun semakin menurun. Untuk memudahkan koordinasi, lembaga-lembaga tersebut selayaknya di bawah koordinasi Menko Maritim agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan kinerjanya maksimal. (Dimuat di Majalah Dermaga, 21 September 2014)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: