Oleh: Oki lukito | 14 November 2014

Asa Nelayan vs Harga BBM

Harapan memunculkan perbaikan ekonomi masyarakat pesisir di bawah kendali Nakhoda Joko Widodo meredup akibat rencana kenaikan BBM (solar). Kehidupan 7,87 juta masyarakat pesisir yang umumnya nelayan, petani tambak, petani garam dan pengolah ikan tradisonal yang selama ini termarginalkan dipastikan akan semakin terpuruk.

Rencana kenaikan harga solar sebesar 30 persen itu sangat menyakitkan nelayan dan memberatkan petambak tradisional. Sebagai referensi total biaya melaut yang dibutuhkan Kapal handline per trip (15 hari) dengan 6 ABK pemancing tuna, tongkol dan cakalang misalnya, menjadi Rp 8,9 juta dari semula Rp 7,3 juta termasuk biaya membeli lauk pauk, rokok, alat pancing, beras, air bersih, solar 200 liter, es balok dan oli mesin. Padahal ikan tangkapannya tidak lebih dari 2 ton senilai Rp 14 juta.

Demikian pula Kebutuhan operasional kapal purse-seine dengan 30 ABK yang mengandalkan alat tangkap  jaring, pancing rawe dan bubu, lebih besar walaupun durasi melautnya lebih pendek (5-7 hari), dari semula Rp 26 juta membengkak menjadi Rp 31 juta. Untuk membeli solar saja Rp 17 juta (2000 liter), sedangkan tangkapannya berkisar 10 ton senilai Rp 70 juta. Hasil tersebut dipotong 40 persen untuk pemilik kapal dan biaya operasional, sisanya dibagi 30 orang.

Nelayan oneday fishing yang menjaring ikan dengan perahu seperti jukung, payang, Jaten yang beroperasi di 4-6  mil laut menghabiskan 20 liter solar untuk mendapat 6 kwintal ikan, tidak akan berani lagi melaut bukan karena tinggi gelombang tetapi ditenggelamkan harga solar yang tidak terjangkau.

Kondisi ekonomi yang memprihatinkan juga akan melanda 2,67 juta petani tambak di Indonesia yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Walaupun catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan hasil produksi ikan budidaya mencapai 5,20 juta ton pada tahun 2013. Akan tetapi sebagian besar hasil produksi budidaya tersebut milik pemodal atau skala Industri dimana petani tambak hanya sebagai buruh tambak.

Petambak udang tradisional yang mengelola sendiri lahannya atau dengan cara sewa lahan juragan tambak dengan sistim bagi hasil, per musim tanam (MT) menghabiskan solar 1,5-2 liter per kilogram ikan hasil panen. Solar untuk generator dibutuhkan untuk menggerakkan kincir air yang mensuplai oksigen. Jika hasil udang 2 ton maka solar yang dibutuhkan 3000-4000 liter atau Rp 25-34 juta per MT.

Di sisi lain para pengolah ikan tradisonal (pengasap, pemindang) yang selama ini kesulitan bahan baku ikan, akan bertambah susah dengan harga ikan yang semakin mahal dampak overfisihing dan pengurangan 20 persen solar nelayan. Di Pulau Bawean, Gresik dan Desa Lekok, Pasuruan, Kabupaten Probolinggo contohnya, dari ratusan pemindang tradisional hanya segelintir pemindang yang tetap bertahan.

Fakta empiris menyebutkan, usaha pemindang tradisonal seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali terpuruk akibat pengetatan impor ikan. Bahan baku yang selama ini dipasok nelayan turun drastis akibat anomali cuaca. Harga ikan yang semula Rp 7.000 menjadi Rp 10.000 per kg sementara total kebutuhan baku ikan untuk pindang nasional mencapai 157,838 ton per bulan. Sedangkan nelayan Indonesia hanya mampu memasok kebutuhan tersebut sebesar 76,434 ton per bulan atau 48,43 persen. Artinya, masih kekurangan pasokan sebesar 81,405 ton per bulan (51,57 persen).

Kesulitan biaya hidup akibat kenaikan harga solar akan berdampak pada kehidupan petani garam di sebelas sentra garam nasional. Nasib petani garam dimainkan oleh kebijakan pergaraman nasional yang tidak berpihak pada mereka. Seharusnya petani garam tidak terpuruk jika Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan yang mengurusi garam, sepakat menghentikan impor garam dan mendesak PT. Garam membeli produk petani tradisonal minimal Rp 1000 per kilogram.

Di tengah terpuruknya harga garam ketika musim panen yaitu Rp 200 dari harga normal Rp 500 per kilogram, pemerintah asyik mendatangkan impor dari berbagai negara. Menurut data Badan Pusat Statistik, tahun 2013 garam impor berasal dari Australia sebesar 128,7 ribu ton, Selandia Baru 143 ton, Jerman 35 ton, Denmark 44 ton dan negara lainnya sebesar 124 ton.
Setengah Hati

Jika dicermati APBN 2015 alokasi dana untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk diantaranya membiayai program untuk masyarakat pesisir Rp 6,726 triliun. Anggaran tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan kekuatan APBN 2.039,5 triliun (kurang dari 3,3 persen). Dari anggaran tersebut tampak jelas keberpihakan pemerintah kepada masyarakat pesisir masih setengah hati.

Sebagai etalase negara poros maritim, masyarakat pesisir seharusnya mendapat perlakuan yang tidak diskriminatip. Fakta menyebutkan dari 28.258 desa miskin di Indonesia, 10.600 desa diantaranya tersebar di 241 kabupaten /kota, berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah desa miskin serta tergolong daerah tertinggal.

Mereka sulit sejahtera jika persoalan mendasar yang dihadapi tidak diperhatikan, yaitu tingkat kemiskinan, kerusakan sumber daya pesisir, rendahnya kemandirian organisasi sosial desa, serta minimnya infrastruktur dan kesehatan lingkungan pemukiman desa.

Isi pidato Presiden Joko Widodo dalam pelantikannya yang mengundang decak kagum perlu diapresiasi karena memunculkan asa masyarakat pesisir akan adanya perubahan. Tentunya kita berharap hal itu tidak sebatas di atas kertas pidato untuk menyenangkan kaum yang tepinggirkan itu. Janji menyejahterakan serta tidak memunggungi laut, selat, teluk yang juga adalah periuk nasi masyarakat pesisir tentunya harus dibuktikan. (Dimuat JAWA POS, 14 Nopember 2014)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: